Pemerintah semakin menguatkan komitmennya dalam memberantas pungutan liar di semua bentuk pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo memperingatkan jajarannya untuk tidak main-main dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Presiden menegaskan akan terus mengawal urusan pembersihan ini, sekalipun nilainya kecil.

“Yang gedhe-gedhe biar ditangani oleh KPK. Saya akan terus mengawal yang kecil-kecil ini,” ujar Presiden di sela-sela memberikan pengarahan dalam acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategis tahun 2016 di Lapangan Kota Barat, Kota Surakarta, pada Minggu, 16 Oktober 2016.

“Sekarang yang namanya pungli hati-hati, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan SIM, tidak hanya urusan KTP, yang namanya urusan untuk izin-izin semuanya akan saya awasi. Saya akan awasi,” tegas Presiden.

Meskipun kerugian yang ditimbulkan oleh adanya pungutan liar tersebut tidak lebih besar dibanding dengan kasus-kasus lainnya, Presiden memastikan bahwa dirinya akan tetap memberantasnya. Sebab menurutnya, pungutan liar sekecil apapun itu merupakan budaya kerja yang tidak sehat dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi yang jauh lebih besar.

“Yang lebih kecil pun akan saya urus. Bukan hanya 500 ribu atau satu juta, urusan sepuluh ribu pun akan saya urus. Kecil-kecil tapi meresahkan, kecil-kecil tapi menjengkelkan. Kita harus membangun sebuah budaya yang baik, budaya kerja yang cepat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada jajarannya agar di kemudian hari acara penyerahan sertifikat serupa ini jangan hanya bersifat seremonial belaka, tetapi harus benar-benar langsung diserahkan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat yang hadir untuk menunjukkan sertifikat yang telah diterimanya.

“Saya ingin memastikan semuanya masyarakat pegang yang namanya sertifikat seperti ini. Sekarang saya minta semuanya diangkat. Benar-benar pegang tidak?” tanya Presiden kepada hadirin.

Dalam acara penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat Surakarta tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah memberikan sertifikat tanah kepada 3.515 warga yang tinggal di 15 kabupaten yang ada di Kota Surakarta. Sebelumnya, pemerintah telah menargetkan 60 juta penerbitan sertifikat di seluruh Indonesia, dengan target lima juta sertifikat pada tahun 2017.

“Kurang lebih 60-an juta sertifikat yang harus diselesaikan Kementerian BPN. Saya sudah perintahkan, saya kalau bekerja pasti dengan target, tahun depan harus selesai lima juta sertifikat di seluruh Indonesia,” ujar Presiden.

Mengakhiri pengarahannya, Presiden Joko Widodo berpesan kepada warga yang pada hari itu diberikan sertifikat tanah agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif.

“Sertifikat ini dijaga yang baik, diberi plastik, disimpan yang baik. Saya ulangi lagi, jangan dijual kalau betul-betul sangat tidak diperlukan, apalagi dijual untuk hal yang konsumtif,” tutupnya.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.