Tiga kali Presiden Jokowi menolak dan menunda pembahasan revisi UU KPK. Syarat revisi adalah untuk memperkuat KPK dengan mendengarkan suara masyarakat

Komitmen pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi akan terus dilakukan. Dalam konteks pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sikap pemerintah sangat jelas, yaitu dilakukan hanya untuk memperkuat KPK dengan mempertimbangkan suara masyarakat luas.

Hal inilah yang tercermin dalam pertemuan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 22 Februari 2015 di Istana Merdeka. Presiden Jokowi mengatakan harus ada sosialisasi kepada masyarakat luas dalam rencana revisi UU KPK sehingga baik DPR maupun pemerintah dapat mendengarkan dan menerima masukan dari masyarakat dalam rangka penguatan KPK.

“Tadi, setelah berbicara banyak mengenai rencana revisi undang-undang KPK tersebut, kita bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini,” kata Presiden Joko Widodo saat itu.

Presiden memandang perlu ada kajian yang lebih mendalam dan melibatkan berbagai kelompok yang berkepentingan terhadap penguatan KPK seperti para tokoh masyarakat dan aktivis anti korupsi. “Saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi undang-undang KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat.”

Keinginan Presiden Jokowi untuk melibatkan masyarakat dalam revisi UU KPK merupakan bagian dari langkah untuk mewujudkan janji Nawacita, yakni; Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan; dan Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

“Tapi perlu saya sampaikan bahwa revisi UU KPK harus memperkuat KPK,” kata Presiden menegaskan.

Komitmen hanya untuk memperkuat KPK ini sesungguhnya konsisten dengan keputusan-keputusan sebelumnya yang diambil oleh Presiden Jokowi sepanjang tahun 2015. Misalnya, sebagai buntut perseteruan Polri vs KPK, Presiden Jokowi memerintahkan agar tidak ada kriminalisasi yang dilakukan aparat hukum, serta meminta KPK dan Kepolisian bekerja sama memberantas korupsi pada tanggal 26 Januari 2015.

Presien Jokowi juga yang membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengajukan Badrodin Haiti sebagai calon pengganti yang kemudian terpilih pada tanggal 18 Februari 2015. Lalu dua hari kemudian melantik Taufiequrrahman Ruki, Johan Budi dan Indriyanto Senoadji sebagai pelaksana tugas pimpinan KPK, menggantikan Bambang Widjojanto dan Abraham Samad yang diberhentikan untuk meredakan perseteruan Polri vs KPK.

Selanjutnya untuk memastikan proses yang transparan dan akuntabel, pada tanggal 21 Mei Presiden Jokowi mengumumkan 9 nama Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang kesemuanya adalah perempuan dengan rekam jejak dan integritas yang sangat baik.

Kemudian, di tengah-tengah wacana pelemahan KPK yang berkembang di berbagai media, Presiden Jokowi memutuskan untuk menolak pembahasan Revisi UU KPK pada tanggal 19 Juni.

Hal ini kembali berulang, pasca usulan dari 6 fraksi (Golkar, PDI-P, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura) di DPR untuk mengusulkan revisi UU KPK pada awal Oktober – yang direspon beberapa hari kemudian (8 Oktober) oleh Presiden Jokowi yang menolak melakukan pembahasan revisi UU KPK dan menunda pembahasan UU KPK hingga masa sidang DPR selanjutnya.

Lalu, untuk mengawal agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depannya, melalui Kantor Staf Presiden, pemerintah telah menginisiatifi pertemuan lintas pemangku kepentingan yang antara lain merekomendasikan sejumlah agenda penting, yang intinya bertumpu pada reformasi birokrasi dan hukum. Salah satunya tentang perluasan UU Anti Korupsi agar setara dengan UK Bribery Act.