Pelayanan publik adalah poin penting dalam upaya me-reformasi birokrasi. Melalui butir ke dua dan ke empat Nawacita, upaya peningkatan kualitas layanan publik akan menjadi gerakan nasional.

Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk membentuk tim khusus dalam rangka meningkatkan pelayanan public dan menghilangkan praktik-praktik yang menghambat proses pelayanan itu (28-4-2016). Peningkatan pelayanan publik secara pasti memiliki potensi untuk memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik pada layanan birokrasi pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan sampai provinsi. Presiden Jokowi pun sudah melakukan tindakan-tindakan nyata untuk meningkatkan efektivitas layanan pemerintah, terutama dalam urusan perijinan.

Di tingkat kabupaten, Bupati Batang dalam acara diskusi publik “Diseminasi Hasil Evaluasi Eksternal Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2)” 29 April 2016, Yoyok, menegaskan bahwa pelayanan publik yang dirintis Kabupaten Batang harus terus ditingkatkan. Melalui pelayanan publik yang baik akan bisa menegakkan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Kabupaten Batang telah merintis UPKP2 sejak tahun 2012 dengan melibatkan masyarakat sipil dari berbagai organisasi. Pemerintah daerah bersama masyarakat sipil bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan pelayanan publik di lokasi-lokasi layanan publik seperti rumah sakit sangat penting karena kerap terjadi kasus yang menimpa masyarakat kecil yang dikecewakan atau dilanggar hak-haknya. Untuk mengantisipasi kejadian semacam itu, pemerintah Kabupaten Batang tengah merintis adanya pos pengaduan langsung di rumah sakit umum pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai petugas pos pengaduan, termasuk anggota DPRD Kabupateng Batang.

Dalam hasil evaluasi eksternal terhadap UPKP2 yang dilakukan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Wandy Tuturoong, dikatakan bahwa di luar soal pelayanan publik, hal yang perlu menjadi perhatian di UPKP2 adalah terbatasnya kemampuan kelembagaan ini untuk menangani berbagai isu di bidang pengadaan barang dan jasa. Fakta lain dalam hasil evaluasi adalah masih lemahnya budaya ‘melayani’ yang seharusnya menjadi ruh atau spirit dalam diri orang yang bekerja sebagai penyelenggara pelayanan. Ini mengakibatkan kualitas pelayanan menjadi kurang karena tidak berorientasi kepada masyarakat. Petugas hanya sekadar menjalankan fungsi dan tugas semata.

Presiden Jokowi dalam Nawacita butir ke dua dengan jelas dan tegas bertekad untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah langkah pertama yang mendasar dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang tertulis dalam butir ke dua Nawacita tersebut. Terkait dengan butir kedua itu, langkah lain yang harus dilakukan secara bersamaan adalah pelaksanaan butir ke empat Nawacita, yaitu melakukan reformasi dalam sistem dan penegakan hukum. Sistem dan penegakan hukum harus bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Melalui pelaksanaan butir ke dua dan ke empat Nawacita, upaya peningkatan kualitas layanan publik akan menjadi sebuah gerakan nasional terpadu di berbagai tingkat pemerintahan. Kerangka Nawacita membingkai keutuhan inisiatif dari berbagai daerah untuk bersama-sama memajukan dan menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi.