Perpres 1 Tahun 2016 mengatur, tak cuma tugas dan fungsi, tapi juga prioritas dan target kerja tahunan Badan Restorasi Gambut. Pendekatan multi-stakeholder turut diadopsi

Belajar dari pengalaman kebakaran hutan dan lahan gambut di tahun 2015 lalu, Presiden Jokowi bertekad melakukan perubahan secara komprehensif dan sistematik. Pendekatan konvensional dirasakan tidak cukup. Oleh karena itu, keluarlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG), yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden.

Jauh dari aturan-aturan yang sifatnya normatif, Perpres BRG ini mengatur secara rinci tugas dan fungsi, bahkan prioritas dan target capaian yang harus ditempuh.

Selain mengembalikan fungsi hutan dan lahan, BRG juga mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di provinsi-provinsi berikut: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, BRG menyelenggarakan fungsi, di antaranya: Pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut, perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut, kemudian pemetaan kesatuan hidrologis gambut, penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budi daya, pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tadi (sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3), BRG wajib menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut untuk jangka waktu 5 tahun dengan luas lahan kurang lebih 2 juta hektar.

Selain itu target capaian yang harus dipertanggungjawabkan BRG pun sudah ditetapkan setiap tahun. Dimulai pada tahun 2016 sebesar 30%, kemudian tahun 2017 sebesar 20%, tahun 2018 sebesar 20%, tahun 2019 sebesar 20% dan terakhir di tahun 2020 sebesar 10%.

Bukan hanya itu, Perpres BRG juga telah menetapkan wilayah prioritas perencanaan dan pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Mulai dari

Kabupaten Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

Mengingat persoalan kebakaran hutan dan lahan gambut memerlukan koordinasi lintas kementrian dan lembaga serta pemerintah daerah, Perpres BRG menempatkan gubernur di provinsi-provinsi yang menjadi wilayah kerja BRG sebagai bagian dari Tim Pengarah Teknis – bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negar dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden.

Sebagai bagian dari pelembagaan partisipasi, BRG juga dapat dibantu kelompok ahli yang berasal dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, profesional dan unsur masyarakat.

Secara pendanaan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BRG mendapatkan alokasi penganggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat 2, BRG dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang tidak dibiayai oleh APBN – tentu sepanjang tidak merugikan kepentingan negara dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa tugas BRG sejalan dengan tugas dan fungsinya dibatasi selama 5 tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Setelah itu, tugas BRG menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.