Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di bidang reformasi hukum di Kantor Istana Presiden, Jakarta, 11 Oktober 2016. Dalam pengantarnya, Jokowi menyatakan dalam realitanya hukum masih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Oleh karena itu, tidak ada pilihan selain melakukan reformasi hukum. Selepas rapat, Jokowi menginspeksi secara mendadak sebuah kementerian dan menemukan indikasi terjadinya pungli di salah satu unit di kementerian tersebut.

Reformasi hukum yang dimaksudkan Presiden Jokowi, meliputi tiga hal yakni (1) penataan regulasi hukum, (2) pembenahan di internal kejaksaan, kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM, dan (3) pembangunan budaya hukum di tengah masyarakat.

Reformasi yang dimaksudkan Presiden, salah satunya didasari oleh masih rendahnya status Indonesia dalam penegakan hukum. Berdasarkan indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index), Indonesia masih berada di urutan ke-88. “Sedangkan untuk rule of law tahun 2015 kita juga ranking ke-52,” tambah Presiden.

Presiden Jokowi menyadari bahwa cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktek penyelenggaraan negara maupun dalam realita kehidupan rakyat sehari-hari. “Kita adalah negara hukum, bukan negara undang-undang,” tegas Jokowi.

Membiarkan negara dalam kondisi demikian, kata Presiden, akan memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan terhadap hukum maupun kepada institusi-institusi penegak hukum. “Hal ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh terjadi.  Apalagi di era kompetisi sekarang ini, kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi sebuah negara agar mampu bersaing di tingkat regional,” tuturnya.

Presiden Jokowi menegaskan  apa yang tercantum dalam konstitusi, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan kepada hukum. Dan negara harus hadir memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, termasuk rasa aman kepada seluruh warga negara.

Rapat terbatas itu dihadiri antara lain oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menkum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Pertahanan Ryarmirzad Ryacudu, Menkominfo Rudiantara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

 

Sidak di Kementerian

Hanya beberapa jam setelah menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Presiden kemudian melakukan inspeksi mendadak ke Kementerian Perhubungan dan menemukan terjadinya kasus penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum oleh salah satu oknum pejabat yang membawahi urusan perijinan di kementerian tersebut.

Saat ini, kasus tersebut tengah disidik dan dikembangkan oleh kepolisian. Dalam kasus ini, Kementerian Perhubungan telah menemukan fakta-fakta awal dan kemudian disampaikan ke pihak kepolisian untuk melakukan investigasi hingga diperoleh bukti kuat. Kementerian juga bertindak aktif dan responsif, dan menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak berwajib, supaya dapat dilakukan investigasi lebih lanjut hingga diperoleh bukti-bukti lengkap bahwa benar telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pungli di unit perijinan kementerian dimaksud.