Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) di tahun 2017 ini. Inilah Perppu perdana yang diterbitkan Presiden Jokowi pada tahun 2017.

Bertajuk lengkap “Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan”, Perppu ini merupakan langkah lanjutan dari program amnesti pajak yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2016 lalu dan berakhir 31 Maret 2017 lalu. Perppu ini juga menjadi bukti komitmen Indonesia dalam inisiatif global tentang pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information, AEOI) transaksi keuangan yang diprakarsai oleh negara-negara anggota OECD dan G-20.

Program pengampunan pajak Indonesia secara faktual merupakan salah satu program pengampunan pajak yang paling berhasil dalam sejarah yang pernah digelar oleh negara-negara di dunia ini. Dari sisi jumlah dana tebusan, deklarasi harta, angkanya memberikan hasil yang sangat fantastis. Dengan deklarasi aset keuangan mencapai hampir Rp3.000 triliun dan uang tebusan yang mencapai kurang lebih Rp124 triliun, program ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang lebih sistematis dengan tidak menyalahi undang-undang.

Dari sudut pandang perpajakan, program ini merupakan bentuk apresiasi atau insentif (carrot). Sementara AEOI adalah bentuk disinsentif atau stick, hukuman. AEOI yang disepakati oleh Indonesia akan bersifat timbal balik atau resiprokal, sehingga Indonesia harus mengatur beberapa regulasi dalam Undang-undang yang menjadi prasyarat dalam pertukaran informasi keuangan antarnegara. Tanpa Perppu ini, Indonesia akan menanggung konsekuensi, mulai dari ancaman pengucilan, rusaknya kredibilitas, sampai dengan kemungkinan dimasukkannya Indonesia dalam daftar hitam negara-negara dengan praktek perpajakan yang tidak transparan.

Perppu No.1/2017, akan menjadi gerbang untuk meningkatkan rasio perpajakan yang masih sangat rendah. Selama ini, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mengalami kesulitan untuk mengakses data wajib pajak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perppu ini, akan menjadi pintu masuk untuk menelisik kembali seluruh aktivitas ekonomi warga negara, entitas bisnis, dan siapa saja, sehingga negara dapat mengidentifikasi siapa melakukan apa, dan apakah dalam melakukan aktivitas tersebut, ada ketentuan-ketentuan perpajakan yang dilanggar. Dari situ, negara dapat menilai, apakah aktivitas tersebut memenuhi syarat-syarat perpajakan atau tidak.

Aturan dalam Perppu memungkinkan Ditjen Pajak untuk mengakses dalam dua cara: menerima dan/atau meminta. Apa yang diminta? Informasi keuangan. Siapa saja yang dapat diminta atau harus menyerahkan? Semua lembaga jasa keuangan, baik itu perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan/entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan.

Entitas ini secara berkala wajib menyampaikan laporan yang berisi identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

 

Tanggung Jawab

Dengan kewenangan dan perubahan cara pengumpulan informasi keuangan berlandaskan Perppu No.1/2017 ini, terdapat kewenangan yang makin luas, karena terdapat setidaknya empat UU lain yang berkorelasi dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Perppu ini. Oleh karena itu, tugas Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan lebih khusus lagi Direktorat Jenderal Pajak, adalah memastikan adanya perlindungan data nasabah atau wajib pajak dari penyalahgunaan di luar kepentingan perpajakan yang dimaksud.

Selain itu, Perppu juga mengatur sanksi pelanggaran di lingkungan lembaga jasa keuangan. Jika suatu entitas lembaga jasa keuangan menolak atau tidak dapat memberikan data-data yang diminta sesuai dalam Perppu ini, maka lembaga jasa keuangan tersebut dapat dikenai denda paling besar Rp1 miliar, sedangkan pimpinnannya dapat dikenai hukuman kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling besar Rp1 miliar.

Tugas ini tentu saja tidak mudah, tetapi akan berimplikasi sangat besar bagi peningkatan rasio wajib pajak di tanah air. Praktik-praktik penyelesaian perpajakan yang berpotensi untuk menimbulkan kolusi antara wajib pajak dan petugas pajak, sebagaimana pernah terjadi dan sering terjadi dalam kasus-kasus dan sengketa perpajakan, harus diimbangi dengan penerapan sanksi yang tegas di sisi internal petugas pajak, serta denda atau hukuman yang berat bagi para wajib pajak yang melanggar.

Penerapan teknologi informasi mutlak diperlukan, sehingga mekanisme dan sistem perpajakan baru ini dapat dimonitor dan diawasi secara terbuka. AEOI sendiri, secara prinsip menekankan “Automatic”, sehingga mengandaikan penerapan teknologi informasi yang dapat diandalkan, terpercaya, dan aman dari gangguan sistem atau manusia.

 

Tantangan

Ada dua tantangan besar yang harus segera diselesaikan dan dikerjakan secara intensif. Pertama adalah aspek hukum atau undang-undang. Dalam aspek ini, ada dua pekerjaan besar, yakni mendorong DPR untuk mengesahkan Perppu ini menjadi Undang-undang dan memperbaiki undang-undang yang terkait dengan Perppu ini. Setidaknya, terdapat 5 UU yang bertali-temali dengannya, yakni UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP), UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, dan UU Perbankan Syariah.

Kedua adalah aspek sosialiasi dan publikasi yang luas kepada seluruh masyarakat. Perppu ini sudah berlaku efektif pada 8 Mei 2017, tetapi sosialisasi dan publikasi mengenai Perppu ini belum terlihat bergema. Adalah tanggung jawab Kementerian Keuangan –dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak–, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk menjelaskan kepada masyarakat luas, termasuk ke dalam lingkungan aparatur pemerintahan dan pelaku sektor keuangan.

Pelaksanaan Perppu baru ini memerlukan adanya pemahaman yang sama, pengertian yang tidak ambigu, dan pelaksanaan yang jelas prosedurnya, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan ketakutan di masyarakat. Ketiga lembaga tersebut juga perlu memastikan pola pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban atas dibukanya akses data keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan ini.

Hal itu diperlukan supaya para nasabah, investor, pelaku industri jasa keuangan, dapat memahami mengapa Perppu ini ada, yakni untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara lebih menukik, Perppu ini akan mendorong tingkat partisipasi warga masyarakat dalam perpajakan. Jika selama ini pembangunan dibiayai sebagian oleh pajak-pajak yang dibayarkan oleh para wajib pajak, meningkatnya rasio wajib pajak yang ditimbulkan dari peraturan baru ini, akan meningkatkan rasa keadilan, karena siapapun yang melakukan aktivitas ekonomi di dalam wilayah Indonesia, memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya, dan tidak lagi dapat menghindar dari kewajiban ini.

Redistribusi keadilan sosial ini sekaligus memberikan gambaran kesinambungan atas kebijakan Pemerintah yang telah diambil, misalnya melalui program pengampunan pajak. Setelah program ini berakhir, sekaranglah saatnya, dengan memanfaatkan momentum pelaksanaan Perppu No.1/2017 ini, Pemerintah memiliki instrumen yang bergigi dan bertenaga, untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih terbuka, adil, dan memenuhi rasa keadilan.