Presiden Joko Widodo menegaskan ada 3 syarat pokok mencapai pemerataan kemakmuran: keberpihakan, gotong royong, dan inklusif.

Tantangan besar bangsa Indonesia sejak kemerdekaan adalah mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejauh ini indikator tidak langsung kemakmuran yang ditunjukkan oleh angka gini ratio mengindikasikan kesenjangan pengeluaran antara golongan kaya dan miskin masih dalam kategori sedang. Meski sejak tahun 2015 telah mengalami penurunan dari 0,41 menjadi 0,39.

Penurunan tersebut memperlihatkan usaha pemerintah menggenjot infrastruktur dan program yang menyasar penduduk tidak mampu lewat Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan menunjukkan hasil.

Namun Presiden belum puas, ketimpangan mesti diturunkan ke tingkat lebih rendah lagi. Dengan kata lain, kemakmuran harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan bukan hanya milik segelintir orang.

Keinginan Presiden tersebut disampaikannya dalam rapat terbatas Kebijakan Ekonomi Berkeadilan, Selasa (31/1/2017), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Untuk mencapai pemerataan kemakmuran, menurut Kepala Negara ada tiga syarat pokok yang harus dipenuhi. Pertama, keberpihakan. Kedua usaha bersama yang disemangati oleh persatuan dan gotong royong. Ketiga, kemakmuran berkeadilan yang bersifat inklusif tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras maupun golongan.

ekonomi berkeadilan 2

Kalau dicermati lebih dalam, tiga hal yang disampaikan Presiden tersebut diakomodasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. APBN menunjukkan ke arah mana keberpihakan pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya.
Sisi pendapatan dari APBN 2017 adalah sebesar 1.750,3 triliun dan belanja negara Rp 2.080 triliun, dengan defisit anggaran ditetapkan 2,41%. Anggaran belanja terbagi dalam belanja pemerintah pusat, transfer daerah, dan dana desa.

Itu artinya APBN 2017 lebih berpihak pada pemerataan. Ada dua instrumen yang memperlihatkan keberpihakan tersebut. Pertama, dana transfer daerah sebesar Rp 704,9 triliun. Dana ini diharapkan meningkatkan pembangunan daerah, mendongkrak ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan antar daerah dan wilayah. Kedua, dana desa sebesar Rp 60 triliun yang langsung diberikan ke desa untuk memperkuat infrastruktur desa yang mendukung desa dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, pasar rakyat, dsb.

Jika dijumlah, anggaran transfer daerah dan dana desa ini, besarannya mencapai 36,8%. Melebihi belanja Kementerian/Lembaga sebesar 36,7% dan belanja non Kementerian/Lembaga yang sebanyak 26,5%.

pantau cabai 2

Dalam soal pemanfaatan APBN, Kementerian Keuangan mengarahkan pemanfaatan anggaran pada hal yang bersifat produktif dan prioritas. Seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Kemudian menyalurkan subsidi dan program bantuan sosial non-tunai yang lebih tepat sasaran. Belanja negara juga ditujukan demi pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Salah satunya adalah melalui pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti anggaran pendidikan yang dijaga sebesar 20%, untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.

Selain itu, anggaran kesehatan APBN tahun 2017 tetap dialokasikan sebesar 5%. Kebijakan anggaran kesehatan tersebut fokus pada upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

sehat dan pandai 2

Presiden juga menginginkan agar kemakmuran dicapai dengan gotong royong. Semangat gotong royong ini bisa dilihat dalam hal perpajakan nasional. Seperti diketahui pajak masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara dengan target Rp 1.498,9 atau 85,6% dalam APBN 2017.
Pajak digunakan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.

Termasuk subsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri, membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian pajak menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi penerimaan, pajak juga berfungsi sebagai redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Sehingga secara perlahan kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Jadi tepatlah apa yang dikatakan Presiden, bahwa pemerataan kemakmuran dicapai dengan keberpihakan, gotong royong, dan inklusif.