Meski swasembada pangan menjadi keinginan pemerintah,  namun ketika pasokan berkurang, pemerintah mengimpor  pangan. Tujuannya, menjaga daya beli masyarakat.  

Sebagai negara berbasis pertanian,  pemerintah memang pernah dan masih menginginkan  swasembada pangan. Namun, secara realistis, hal itu perlu ditunjang dengan data yang valid — mulai dari ketersediaan dan luas lahan hingga produktivitasnya.

 

Jika itu tidak memungkinkan, strateginya harus berubah. Fokus pada produk-produk unggulan, misalnya hortikultura (buah dan sayuran) atau hasil laut.

 

Khusus untuk menambah produksi beras, pemerintah telah menambah 640 ribu hektar lahan untuk tanaman padi. Saat ini, dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 252 juta jiwa dan dengan tingkat pertumbuhan sekitar 1,6 persen, areal lahan persawahan baku mencapai 8,1 juta hektar.

Pemerintah juga menyediakan anggaran hingga Rp 20 triliun terdiri Rp16 triliun melalui APBN Perubahan dan Rp 4 triliun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Termasuk pembenahan sektor produktif meliputi pembangunan irigasi, pengadaan benih dan pupuk serta alat dan mesin pertanian. Peningkatkan produktivitas, peningkatkan indeks penanaman, dan peningkatan penanganan pasca panen.

Berbagai usaha tersebut membutuhkan proses. Artinya keberhasilan tak bisa diraih dalam “semalam”.  Sampai tulisan ini diturunkan, harga beras misalnya masih relatif tinggi. Beras medium  berkisar pada harga Rp 10.000 per kg.

Para ekonom berpendapat, harga mencerminkan tingkat kelangkaan (scarcity). Artinya jika harga naik, hal tersebut menunjukkan ada kekurangan pasokan. Demikian pula jika harga turun maka ada kecenderungan bertambahnya pasokan di pasar. Bila dikaitkan dengan harga daging sapi, beras, bawang merah yang tinggi, maka bisa disimpulkan bahwa pasokan komoditas tersebut masih kurang.

Untuk menambah stok, menjelang lebaran  pemerintah  mengimpor berbagai komoditas. Yakni daging sapi, gula mentah, dan bawang merah. Dalam hal daging sapi, Perum Bulog sudah mulai mengimpor daging sapi, dimana Bulog mendapat alokasi impor 10.000 ton dan PT Berdikari 5.000 ton.  Sementara kebutuhan daging sapi Juni – Juli  saat puasa dan lebaran sebesar 143.000 ton. Sementara untuk gula mentah telah disetujui impor sebesar 381.000 ton untuk diproduksi menjadi gula pasir dan gula putih.

Impor menjadi solusi sementara, karena sampai 2 Juni 2016 atau 4 hari menjelang Ramadhan beberapa harga komoditas masih bergejolak. Beras medium Rp 10.000 per kilogram, gula Rp 15.500 per kg, bawang merah Rp 40.000 per kg dan daging sapi berlisar Rp 110.000 per kg – Rp 120.000 per kg.

Kementerian Perdagangan mentargetkan, pada pekan pertama bulan Ramadhan, gula pasir di tingkat konsumen diharapkan turun jadi Rp 12.000 per kg, beras medium  Rp 9.800 per kg, daging sapi Rp 80.000 per kg dan bawang merah Rp 25.000 per kg.

Target penurunan harga daging sapi sebesar Rp 80.000 per kg  menjelang hari raya Idul Fitri 1437 Hijriah merupakan keinginan Presiden Joko Widodo saat membuka  Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Auditorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Yogyakarta, Senin (23/5/2016).

Selain daging sapi, minyak goreng curah, telur ayam ras, gula pasir, beras, dan bawang merah adalah komoditas yang harus menjadi perhatian. Karena selain harganya masih tergolong tinggi, di sisi lain paling banyak dibutuhkan konsumen, terutama saat Ramadhan dan Idul Fitri.

Bila terjadi kenaikan pada komoditas itu, otomatis akan mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah (middle) dengan rentang pengeluaran Rp 2 juta – Rp 3 juta per bulan yang berjumlah 41,6 juta jiwa pada tahun 2012 dan kelompok menengah baru (emerging middle) dengan pengeluaran Rp 1,5 – Rp 2 juta per bulan  yang berjumlah 44,4 juta jiwa.

Kalau harga tetap tinggi dan cenderung naik, bisa jadi kedua kelompok di atas bisa turun menjadi kelompok calon memengah (aspirant middle)  atau menengah bawah (poor middle).

Itulah sebabnya pemerintah berusaha untuk menurunkan harga berbagai komoditas yang harganya dianggap terlalu tinggi. Salah satunya adalah melalui impor barang komoditas untuk menambah pasokan, agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Tujuannya adalah agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Tanpa upaya pengendalian harga,  ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan oleh indeks gini yang kini mulai membaik (0,40) dari sebelumnya  0,41 selama lima tahun, bisa jadi memburuk lagi.