Presiden menegaskan pentingnya turun langsung ke lapangan untuk mengawasi dan mengontrol pembangunan. “Kalau pekerjaan dilihat, diawasi dan dikontrol yang kerja juga akan semangat,” ujar Presiden.

Tindakan tegas sangat diperlukan dalam mengatasi kemacetan pembangunan, tak terkecuali pembangunan jalan tol. Lalu untuk mencegah terbengkalainya suatu program pembangunan, pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaannya harus ketat. Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mengambil alih konsensi pembangunan jalan tol yang sudah diberikan kepada swasta namun tidak kunjung dikerjakan. Perintah ini disampaikan Presiden Jokowi menanggapi banyaknya pembangunan tol yang mangkrak seperti tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), jalan tol Cimanggis-Cibitung, dan tol Bekasi-Kampung Melayu (Becakayu).

Jika konsensi sudah diberikan tapi tidak dikerjakan ya harus diambil lagi. “Yang penting sekarang sudah diambil alih, sudah dimulai,” kata Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung Seksi 1A, di Simpang Susun Cimanggis, Depok (21/6/2016). Proyek pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung konsensinya sudah diberikan kepada pihak swasta sejak tahun 2006 tapi belum juga dikerjakan. Akhirnya proyek itu diambil alih pemerintah tahun 2015. Sampai saat ini pembebasan lahan tol Cimanggis-Cibitung belum ada 1%. Baru  0,7% untuk jalan sepanjang 26 km.

Presiden berharap pembebasan lahan bisa segera diselesaikan karena anggaran sebesar Rp1,5 triliun sudah disiapkan. “Mudah-mudahan pembebasannya tidak ada masalah, bisa diselesaikan kira-kira tahun 2018 sepanjang 26 km. Ini memang baru mulai 2015,” tutur Presiden. Terkait adanya gugatan pemilik lahan, menurut Presiden, yang paling penting harus disadari bahwa jalan tol itu kepentingan jutaan orang. Tidak bisa dikalahkan oleh kepentingan 1-2 orang. Proyek ini harus jalan untuk mengatasi kemacetan yang sangat parah.

Di sela peninjauan, Presiden kembali menegaskan pentingnya turun langsung ke lapangan untuk mengawasi dan mengontrol proyek pembangunan. “Kalau pekerjaan itu dilihat, diawasi, dikontrol saya kira yang kerja juga semangat. Kalau ada masalah bisa disampaikan masalahnya apa,” ujar Presiden. Melalui pengawasan dapat diketahui hal-hal kecil yang terkadang bisa menghambat pekerjaan menjadi mundur. “Dalam manajemen itu kan kalau tidak ada kontrol ya bubar,” tegas Presiden.

Dari jalan tol Depok-Antasari, Presiden melanjutkan peninjauan ke proyek pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), di Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. “Kita harapkan di akhir tahun 2017 insya Allah selesai semuanya,” ujar Jokowi kepada wartawan. Pembangunan jalan tol layang Becakayu sudah dimulai 20 tahun lalu, ketika Presiden masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. “Pada bulan November 2014 ini dimulai lagi dan saya kaget memang progress-nya sangat-sangat cepat sekali, dikerjaan siang-malam dan jadinya seperti ini,” kata Presiden. Diharapkan jalan tol sepanjang 21 Km ini dapat menjadi solusi dari kemacetan di daerah tersebut.

Presiden menjelaskan tidak ada masalah signifikan untuk pembebasan lahan pembangunan tol layang Becakayu karena di kanan-kirinya adalah sungai milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proyek pembangunan jalan tol ini juga tidak terkendala masalah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah karena tidak menggunakan dana dari APBN. “Ini kan BUMN, BUMN dan swasta, tidak ada APBN,” ujar Presiden. Diberikan kesempatan seluas-luasnya lebih dahulu kepada swasta tapi jika itu tidak diambil, diberikan pada BUMN.

Jika kalkulasi BUMN mungkin return on investment (ROI)-nya terlalu panjang dan Internal Rate of Return (IRR)-nya juga mungkin tidak masuk maka akan digunakan pendanaan dari APBN. “Artinya tahapannya pertama swasta, swasta sulit BUMN, BUMN mungkin enggak mau, ambil alih APBN. Jadi APBN adalah jalan terakhir,” tegas Presiden.