Mulai dari surat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi, investasi proyek infrastruktur, dan  investasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

 

Pencanangan program amnesti pajak oleh pemerintah belum lama ini, disambut antusias oleh kalangan pengusaha. Program yang telah lama dinantikan ini akhirnya diberlakukan dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.  Untuk  mereka yang  telah menjadi wajib pajak dengan memiliki NPWP maupun mereka yang belum memiliki NPWP. Tak kurang dari 2.700 orang pengusaha yang berdomisili di kota Surabaya dan sekitarnya menghadiri acara sosialisasi amnesti pajak oleh Presiden dan beberapa pejabat terkait,  pada Jumat, 15 Juli 2016.

Antusiasme yang wajar, mengingat program pemerintah yang memfasilitasi masyarakat untuk  tanpa kekhawatiran apapun menyatakan kepemilikan atas seluruh harta, baik berupa uang dan aset, telah lama ditunggu memecah kebuntuan yang mereka hadapi. Kebuntuan dalam berinvestasi dan membeli aset yang dihadapi para pemilik modal, yang pada gilirannya merugikan perekonomian nasional secara umum.

Kalangan pengusaha dan pebisnis secara umum mengapresiasi kebijakan amnesti pajak yang  diluncurkan pemerintah, dan menganggapnya sebagai kebijakan yang tepat pada saat yang tepat. Apalagi, berbagai fasilitas dan kemudahan program amnesti pajak ini dinilai cukup ringan dan terjangkau. Jika para pengusaha atau para wajib pajak bertindak cepat, selambatnya 30 September 2016, mereka berpeluang untuk hanya wajib membayar 2% dari nilai harta yang disampaikan.

Selain itu, kebijakan ini juga meniadakan sanksi administrasi atas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Selain itu pula tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan akan dihentikan. Masih ada satu fasilitas lain yaitu penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

Kebijakan amnesti pajak ini juga mengatur repatriasi atau deklarasi harta luar negeri, wajib diinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun dalam beberapa instrumen investasi yang cukup menarik. Di antaranya surat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi baik yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara, obligasi lembaga pembiayaan milik pemerintah, swasta, bank penerima. Tersedia juga investasi proyek infrastruktur, sektor riil dan berbagai bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dengan banyaknya  pilihan investasi, para pemilik modal bukan saja memiliki kesempatan untuk menyatakan secara resmi kepemilikan harta mereka, namun juga dapat berinvestasi dalam berbagai instrumen investasi yang ada, sekaligus turut serta secara nyata dalam mendukung pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi perekonomian nasional. Kebijakan amnesti pajak diyakini akan berdampak pada peningkatan cadangan devisa negara, peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi di berbagai sektor.

Dengan berparitisipasi dalam program amnesti pajak, disadari atau tidak para wajib pajak telah menunjukkan sikap patriotisme yang menjunjung tinggi jiwa nasionalisme. Saatnya bagi masyarakat Indonesia, para pemilik modal dan harta yang selama ini belum menyatakan dalam laporan pajak mereka, mulai menelaah dan memahami secara mendalam tentang program amnesti pajak ini. Mulai melakukan kalkulasi yang cermat dan menyeluruh untuk segera bersiap memanfaatkan secara optimal fasilitas yang tersedia dalam program amnesti pajak ini.