Keberhasilan amnesti pajak akan meningkatkan penerimaan negara sehingga mempercepat pembangunan dan menumbuhkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi ini  pada akhirnya akan menguntungkan pengusaha, yang notabene para pembayar pajak.   

Setelah melalui pembahasan yang relatif singkat, Undang Undang  Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), atau kemudian di Indonesiakan menjadi Amnesti Pajak,  disahkan oleh DPR RI, pada Selasa 28 Juni 2016. Meski  sudah  resmi diundangkan, patut disadari, ini baru langkah awal perjalanan. Sukses tidaknya sangat tergantung pada sosialisasi sehingga mereka memahami undang undang ini dan kemudian tergerak untuk berpartisipasi.

Sejak awal  memimpin bangsa ini perhatian Presiden Joko Widodo tertuju pada beberapa hal, seperti  peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing usaha, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Meningkatkan indikator sektor-sektor di atas bukanlah pekerjaan gampang.  Niat  dan rencana saja tidak cukup. Indikator ekonomi  global yang  menurun  pada akhirnya memberi tekanan pada ekonomi  Indonesia.  Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah kemudian adalah menarik investasi dari luar.  Ternyata semua negara juga berlomba  memperebutkan kue investasi, dalam wujud modal  atau aliran uang. “Kita bersaing dari detik ke detik, karena negara lain juga membuat kebijakan yang mendukung. Kita tak mau kalah, berbagai langkah kemudahan dan pelayanan kita lakukan. Paket Kebijakan I – XII mengakomodasi hal tersebut,” ucap Presiden.

Di tengah perlambatan ekonomi Indonesia  dan upaya keras mendapatkan aliran dana segar, pemerintah menyadari,  ada banyak warga negara Indonesia (WNI) yang menyimpan hartanya di luar negeri. Diperkirakan jumlahnya cukup besar, sehingga sebenarnya kalau mereka mau menyimpannya di sistem perbankan dan keuangan Indonesia berpotensi meningkatkan likuiditas domestik dan investasi.

Itulah sebabnya Presiden Joko Widodo pada sosialisasi Amesti Pajak di Surabaya, pada Jumat, 15 Juli 2016 mengetuk hati para pengusaha calon peserta amnesti pajak untuk berpartisipasi dalam program ini khususnya mereka yang sampai saat ini masih menyimpan uangnya di luar negeri. . “Selama ini kita hidup di Indonesia, mencari makan di Indonesia, mencari rezeki di Indonesia, dan tinggal di Indonesia. Dalam situasi ekonomi sekarang ini, negara butuh partisipasi dari saudara-saudara sekalian.

Presiden lebih lanjut mengatakan, “Bertahun, berpuluh tahun disimpan di luar. Yang menikmati negara itu, padahal uang kita. Semua diperoleh dari kemudahan dan kekayaan alam kita.”

Melalui ajakan itu Presiden ingin mengingatkan kepada para calon peserta amnesti pajak, sudah saatnya sebagai anak bangsa, kita membalas budi baik Ibu Pertiwi. Melalui denda dan uang repatriasi yang dannya ditanamkan dan diinvestasikan di dalam negeri niscaya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi  sehingga memperbesar penyerapan angkatan kerja.

Inilah wujud nyata anak bangsa dimasa pembangunan ini. Berbeda dengan zaman dulu, ketika bangsa ini masih dalam masa peperangan. Ancaman jelas, musuh bersenjata sehingga mudah diidentifikasi sebagai musuh bersama. Di masa pembangunan ini musuh bersama adalah pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan, dsb.

Presiden mengapreasi kinerja DPR, khususnya Komisi XI, karena  sejak amnesti pajak tersebut disetujui oleh DPR, nilai rupiah menguat, likuiditas meningkat, dan dalam jangka panjang ada peningkatan penerimaan negara. “Penerimaan negara akan mempercepat pembangunan sehingga ekonomi akan tumbuh, dan pada akhirnya bila ekonomi berjalan baik bapak ibu sendirilah yang akan menikmati hasilnya,” jelas Presiden.

Presiden juga menepis isu bahwa amnesti pajak ini hanya ditujukan pada orang-orang kaya. Amnesti ini ditujukan kepada siapa saja: setiap orang/badan, bahkan mereka yang belum mempunyai  NPWP.  Termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Saya targetkan 10.000 UMKM ikut dalam program ini,” tandas Presiden.

Untuk memastikan dan menumbuhkan kepercayaan bahwa program ini terlaksana dengan baik, Presiden berjanji akan mengawasi sendiri amnesti pajak ini dan memberikan hotline pengaduan terkait amnesti pajak di nomor: 08112283333. “ Biar ada kepercayaan, biar ini bener bahwa  itu semua untuk membangun negara kita. Saya nggak mau amnesti pajak ini gagal. Harus berhasil,” papar Presiden.