Melalui program 3 R (Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding) BLK bertekad memenuhi kebutuhan tenaga terampil kelas menengah di tengah keterbukaan investasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sistem pendidikan dan pelatihan vokasi saat ini harus dilakukan perombakan, dan pemerintah harus melakukan lagi reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven. Dengan demikian, kurikulum, materi pembelajaran, praktik kerja, pengujian, dan sertifikasi bisa sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri.

“Ini yang paling penting saya kira harus melibatkan dunia usaha dan industri, karena mereka lebih paham kebutuhan tenaga kerja yang fokus pada pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sektor-sektor unggulan, seperti maritim, pariwisata, pertanian, industri kreatif,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas tentang pendidikan dan pelatihan vokasi, Selasa (13/9/2016) lalu.

Presiden menegaskan, semuanya harus terintegrasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi ini, mulai dari SMK, kursus-kursus di BLK (Balai Latihan Kerja), juga aturan-aturan yang mempermudah pembukaan sekolah-sekolah keterampilan swasta.

SERANG 6

Apa yang dikatakan oleh presiden di atas menyasar dua hal: mengurangi pengangguran dan menyediakan tenaga terampil kelas menengah. Ketika berkunjung ke Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBPLK) di Serang pada Jumat, 18 November 2016, Menko Prekonomian bersama dengan Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri, mengungkapkan pertumbuhan sektor industri diharapkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. “Kalau ekonomi nasional tumbuh 5 persen per tahun, sektor industri paling tidak tumbuh 6-7 persen per tahun.” Jika ini terjadi maka akan terjadi transformasi sektor pertumbuhan dari pertanian ke industri.

Pertumbuhan sektor industri yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional menjadi penting, karena saat ini sektor pertanian yang berbasis komoditas mengalami kelesuan yang berkepanjangan. Permintahan batu bara, karet, kelapa sawit yang selama bertahun-tahun menjadi komoditas unggulan Indonesia menurun seiring dengan melemahnya perekonomian dunia. Kita tidak tahu, sampai kapan pelemahan ini akan terjadi.

SERANG 4

Kita tidak bisa berdiam diri dan hanya menunggu. Itulah sebabnya, peningkatan pertumbuhan sektor industri harus diupayakan untuk menggantikan peran sektor pertanian. Pemerintah terus berupaya membangun sektor industri dengan menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. Peringkat ease of doing business diperbaiki dengan Paket Kebijakan Ekonomi XII. Prasyarat bagi masuknya investasi terus dibangun. Mulai dari penyederhanaan peraturan, program pembangunan listrik 35.000 MW, pembangunan infrastruktur, dsb.

Ketika investor mulai masuk, maka yang mereka cari kemudian adalah tersedianya tenaga kerja terampil di bidang industri. Nah, di sinilah peran Sekolah Menengah Kejuruan dan BLK menjadi penting. Tanpa tersedianya tenaga terampil kelas menengah, para investor bisa saja mengurungkan niatnya untuk berinvestasi.
Untuk menuju ke sana dibutuhkan tenaga kerja terampil di berbagai bidang industri dalam jumlah yang besar. Itulah sebabnya BBLK di Serang melakukan program 3 R, yakni reorientasi, revitalisasi, dan rebranding. “Reorientasi lebih pada mengerucutkan sasaran, revitalisasi lebih pada memperbarui peralatan, instruktur, dan kurikulum. Sementara rebranding untuk menepis kesan BLK hanya dipenuhi dengan mesin-mesin tua,” ungkap Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri yang menyertai kunjungan Menko Perekonomian.

SERANG 3

Agar fokus pada sasaran, BBLK Serang akan menekankan pada pendidikan keterampilan listrik dan las. Tenaga terampil di kedua bidang ini paling banyak terserap di dunia kerja. Sejauh ini dalam setahun untuk seluruh program kejuruan terdapat 336 peserta didik. Nantinya bila program 3 R sudah berjalan, kapasitas peserta didik akan meningkat menjadi 2.208 orang.

Persoalan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), terutama karena kurangnya peralatan praktik dan tenaga instruktur berimbas ke BBLK juga. BBLK masih harus menampung lulusan SMK yang belum bisa masuk pasar tenaga kerja. Ini karena, pendidikan SMK masih menekankan pada teori. Kalaupun ada praktik, alokasi waktunya sangat terbatas, sehingga siswa tidak cukup punya keterampilan yang bisa dipakai bekal memasuki dunia kerja. Kurangnya peralatan di SMK, membuat siswa SMK harus antre menggunakan alat. Akibatnya, siswa tidak cukup terampil menggunakan alat tersebut.

SERANG
Sehingga seperti ditemui oleh Menteri Tenaga Kerja, banyak lulusan SMK yang masih harus mengasah keterampilannya di BBLK ini. Ini tentu saja pemborosan waktu dan biaya. Temuan ini bisa menjadi masukan revitalisasi pendidikan SMK, agar SMK melengkapi diri dengan peralatan yang memadai sesuai dengan standar industri yang akan dimasuki.
Tingkat keterampilan yang sesuai dengan standar industri menyaratkan reorientasi kurikulum, bukan saja di SMK, namun juga di BLK. Itulah sebabnya BBLK wajib menjalin kerja sama dengan industri melalui mitra kerja sama. Sehingga, ketika seorang siswa lulus dari SMK atau BLK mereka bisa langsung bergabung dengan industri, tanpa harus mengikuti pelatihan tambahan.

Satu hal lagi yang perlu digaris bawahi adalah perlunya payung hukum untuk mengayomi kerja sama antara BLK dan kalangan industri. Tujuannya agar pola kerja sama ini tidak menabrak rambu-rambu yang berujung di pengadilan.