Untuk bisa bersaing dalam percaturan regional dan global, pemerintah mencabut perda-perda bermasalah lantaran isinya sebagian besar menghambat investasi.  

Ketika membuka Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia ke-18 di Yogyakarta, 29 Januari 2016, Presiden Joko Widodo berbicara tentang peraturan daerah (perda) bermasalah. Hal yang sama diutarakan ketika memberi pengarahan pada pejabat Eselon II Kementerian dan Lembaga di Jakarta, Selasa 7 Juni 2016.

Dari penjelasan Presiden kita tahu, perda tersebut bermasalah karena isinya mengandung salah satu atau gabungan dari hal berikut: bertentangan dengan undang-undang, menghambat perizinan, menghambat kemudahan berusaha, menghambat pertumbuhan ekonomi, memperpanjang jalur birokrasi, dan membebankan beragam tarif pada masyarakat.

Dalam hal bertentangan dengan undang-undang, artinya, perda-perda tersebut tidak selaras dengan peraturan di atasnya. Seperti kita ketahui, produk undang-undang dan peraturan mengikuti hirarki yang sudah baku. Dimana Undang Undang Dasar memayungi seluruh peraturan. Di bawah UUD adalah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan  Peraturan Daerah.

Hirarki ini seharusnya menjadi pedoman penyusunan undang-undang dan peraturan. Kalau diabaikan, yang terjadi adalah peraturan daerah yang lebih rendah akan  mengalahkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Akibatnya bisa timbul ketidakpastian hukum dan ketidakpatuhan  aparat.

Kriteria lain Perda yang bermasalah adalah ketika isinya dianggap menghambat kegiatan investasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Misalnya pemberian izin memulai usaha yang lama karena ada banyak persyaratan.

Padahal investasi adalah nyawa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sini, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Swasta perlu berpartisipasi menggarap sektor-sektor yang bisa segera mendatangkan profit. Sayangnya, selama ini, ketika swasta mulai masuk,  terbentur oleh peraturan yang menghambat.

Akibatnya waktu untuk memulai bisnis menjadi lama. Hal itulah yang terekam dalam indikator ease of doing business dan menjadi bench mark  investor di seluruh dunia. Indonesia saat ini ada peringkat 108 dari 189 negara. Presiden ingin peringkat tersebut naik menjadi 40 di tahun 2017.

Salah satu langkah adalah  dengan membatalkan perda-perda yang tidak ramah investasi. Meski di tingkat pusat, Badan Koordinasi Penanaman Modal bisa menyelesaikan dalam waktu 3 jam melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun bila hal tersebut tidak diikuti oleh daerah, maka akan investasi juga akan terhambat. Sejauh ini DKI Jakarta dan Kotamadya Surabaya bisa menjadi contoh, sebagai kota ramah investasi karena kemudahan perizinannya. Namun perlu diingat, ease of doing business diukur secara nasional, merata di seluruh daerah Indonesia. Bukan hanya Jakarta dan Surabaya.

Itulah sebabnya, berkaitan dengan perda-perda bermasalah Presiden menegaskan,  “Enggak usah dikaji, langsung cabut saja. Kalau dikaji dulu, nanti setahun malah cuma bisa cabut 15 perda.” Dijelaskan, Indonesia memerlukan penyederhanaan banyak regulasi agar bisa mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional. Sistem regulasi yang sederhana dan fleksibel, akan membuat pemerintah semakin lincah dan sigap dalam merespons kebutuhan.  Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, kompetisi antarnegara akan makin sengit. Karena itu, produktivitas dan etos kerja mesti didorong. Bukan hanya itu, aturan yang menghambat pun mesti dibuat tidak rumit.

Dengan 42 ribu jenis peraturan, Presiden tidak melihat manfaat dari pembuatan puluhan ribu regulasi tersebut. “Itu menjerat kita sendiri, membuat kita tak lincah dan cepat,” kata Jokowi.  Itulah sebabnya, pada Senin (13/6/2016), melalui kewenangan Menteri Dalam Negeri telah dibatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah.  “Saya tegaskan bahwa pembatalan ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran dan memuliki daya saing,” lanjut Jokowi.

Setelah perda bermasalah tersebut dibatalkan, maka gubernur, bupati dan wali kota serta anggota dan pimpinan DPRD hendaknya membuat aturan yang mendorong pembangunan daerah dan bukan malah sebaliknya.