Kemajuan di bidang ekonomi diukur oleh 5 indikator utama: kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kelimanya menunjukkan kemajuan berarti.

Hari ini, Kamis, 20 Oktober 2016 genap 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Berawal dari Visi Nawacita yang disampaikan dalam pemilihan Presiden tahun 2014, program-program pembangunan pemerintahan Jokowi-JK diwujudkan secara bertahap. Dimulai dengan membuat fondasi di tahun pertama dan dilanjutkan dengan tahap percepatan di tahun ke dua.

Visi pemerintahan Jokowi-JK telah dirumuskan dalam Nawacita, yang memiliki tiga ciri utama: negara hadir, membangun dari pinggiran, dan revolusi mental. Genap dua tahun ini, ada baiknya kita melihat beberapa indikator penting, salah satunya pembangunan ekonomi.

Untuk menjalankan visi pembangunan secara efektif, pemerintahan modern di manapun harus memiliki sejumlah capaian positif di bidang ekonomi. Hal ini sesungguhnya terkait erat dengan kesejahteraan rakyat yang merupakan subyek dan penerima manfaat terbesar pembangunan.

Ada 5 indikator utama di bidang kesejahteraan, yakni: kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam soal kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan, dari 28,51 juta (11,22%) pada Maret 2015 menjadi 28,01 juta (10,86%) pada Maret 2016.

Penurunan kemiskinan ini menjadi indikator penting, bahwa berbagai program pemerintah yang menyasar kelompok kurang mampu, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, asuransi kesehatan BPJS, dan program sosial lain membuahkan hasil. Tentu saja penurunan persentase kemiskinan ini tak lepas dari upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat inflasi. Seperti diketahui, inflasi yang merupakan cerminan daya beli masyarakat secara umum tetap rendah dan terkendali. Pada September 2016, inflasi y-o-y sebesar 3,07% lebih rendah dibandingkan dengan September 2015 yang sebesar 6,83%.

Dalam soal ketimpangan, gini ratio yang mencerminkan ketimpangan antara kaya dan miskin mengalami penurunan, dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,397 pada Maret 2016. Seperti diketahui gini ratio terentang antara 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio semakin tinggi ketimpangan.  Penurunan ketimpangan menunjukkan bahwa pengeluaran kelompok miskin meningkat sehingga tingkat pengeluarannya beranjak naik. Sekali lagi, pemberian subsidi untuk kelompok kurang mampu, membuat mereka bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk membelanjakan kebutuhan lain. Alhasil tingkat pengeluaran meningkat, sehingga kesenjangan pengeluaran dengan kelompok mampu mengecil.

Di tengah kelesuan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi semester I 2016 meningkat menjadi 5,04% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2015 sebesar 4,79%. Tingkat pertumbuhan Indonesia ini jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi global 2,5%.

Soal investasi domestik dan asing telah memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama semester I tahun 2016, realisasi investasi tumbuh sebesar 14,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi ini meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tahun 2015: 375.982 orang, sementara Januari-Juni 2016: 354.739 orang. Realisasi investasi Rp 545,4 triliun pada 2015, sementara Januari-Juni 2016 mencapai Rp 298,1 triliun. Jawa masih menjadi tujuan dengan 54,5% dan luar Jawa 45,5% pada semester I 2016.

Peningkatan realisasi investasi menunjukkan, upaya pemerintah menarik investasi dengan memperbaiki daya saing membuahkan hasil. Pembangunan infrastruktur, penyederhanaan izin, dan terakhir pemberantasan pungutan liar dipandang positif oleh investor, bahwa pemerintah serius menarik investor.

Indikator yang sering menjadi perhatian adalah soal utang luar negeri. Pengelolaan utang luar negeri dilakukan secara hati-hati, salah satunya dengan menurunkan rasio utang jangka pendek dibandingkan dengan jangka panjang.  Data dari Bank Indonesia pada akhir Juli 2016, utang luar negeri mencapai 324,2 miliar USD atau naik 6,4% (yoy). Lebih dari separonya merupakan utang swasta. Meski indikator beban utang luar negeri mengalami peningkatan, namun masih menunjukkan pengelolaaan beban utang luar negeri Indonesia masih terkendali.