Melakukan deregulasi peraturan yang diskriminatif adalah political will dari Presiden Jokowi untuk membangun masyarakat yang demokratis, toleran dan sejahtera dan berkeadilan.

Melakukan deregulasi ratusan peraturan yang menjadi penghambat kemajuan adalah salah satu komitmen Presiden Jokowi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara peresmian Fakultas Ilmu Poliitk Universitas Kristen Indonesia (2015), mengatakan telah mengidentifikasi adanya 139 Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif. Menurut Mendagri, hal itu harus diantisipasi karena kita adalah Negara Pancasila yang tidak boleh diskriminatif. Mendagri kemudian mengatakan dalam tiga sampai empat tahun, pemerintah pusat akan mengejar terbangunnya sistem pemerintahan yang efisien dan revitalisasi demokrasi. Ini adalah sebuah political will dari pemerintahan Jokowi untuk membangun masyarakat yang demokratis, toleran dan setara.

Komitmen Presiden Jokowi membutuhkan strategi baru yang melibatkan komitmen politik para eksekutif tingkat tinggi untuk memastikan bahwa pluralisme adalah bagian kodrati bangsa Indonesia. Perlu langkah-langkah terpadu yang harus diambil untuk mendukung komitmen Presiden. Langkah mendasar adalah identifikasi dan pemetaan berbagai Perda yang diskriminatif di berbagai daerah seperti telah dilakukan oleh Mendagri. Menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada seluruh jajaran birokrasi sebagai dasar hukum utama semua peraturan yang dibuat di daerah manapun.

Kementerian Dalam Negeri memang harus selalu memantau dan mengawasi peraturan-peraturan daerah yang bertentangan kebhinnekan atau pluralisme. Aturan-aturan yang cenderung mempermanenkan eksklusifisme daripada inklusifisme harus dicabut termasuk yang berdasarkan agama. Untuk mendukung Kemendagri, Kementerian Agama harus menanamkan pemahaman bahwa Indonesia adalah milik semua rakyat tanpa membedakan apa agamanya. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memegang peran strategis dan penting untuk menjadikan setiap generasi muda sebagai generasi muda Pancasila. Itu semua memang pekerjaan besar.

Melalui pendidikanlah, bisa dilakukan revitalisasi nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konteks zaman atau kondisi kekinian. Pendidikan memegang pean penting dalam mewujudkan paradigma toleransi. Toleransi harus menjadi bagian utama dalam perilaku kebudayaan dan keragaman masyarakat. Hal ini memerlukan upaya konsisten di ranah pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah dan atas.

Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya masalah pembangunan sumberdaya manusia. Dan dasar pembangunan sumber daya manusia adalah Pancasila. Melalui pendididkan Pancasila semua elemen masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi sehingga tercipta kehidupan harmonis dalam kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila mampu menanamkan kesadaran dan pemahaman tentang perbedaan sebagai sesuatu yang alami dan dibutuhkan masyarakat. Di sisi lain kemajuan tehnologi informasi membuat penanaman kesadaran ini semakin efektif karena ada iklim transparansi dan keterbukaan informasi.

Deregulasi Perda-perda yang tidak Pancasilais adalah sesuai dengan cita-cita besar Ir. Soekarno yang kini diteruskan Presiden Jokowi melalui berbagai kebijakan dan program pemerintahannya sebagaimana tertulis dalam Nawacita. Harapan dan kepercayaan masyarakat pada Presiden Jokowi sangat besar. Ini karena Presiden Jokowi merupakan sosok yang dipercaya hanya taat pada konstitusi negara, yaitu Pancasila dan UUD 45. Kepercayaan inilah yang harus diperjuangkan oleh seluruh jajaran pemerintah.