Efisiensi adalah salah satu kata kunci penting prinsip penganggaran dan dalam melaksanakan seluruh program pembangunan. Presiden Jokowi selalu menekankan hal ini dalam setiap perencanaan RAPBN.

Motto “kerja, kerja, kerja” dari Presiden Jokowi harus didukung oleh prinsip-prinsip kerja yang efisien dan efektif. Termasuk dan terutama dalam hal anggaran. Saat membahas draf Nota Keuangan dan Postur Anggaran tahun 2017 dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden (3/8), Presiden Jokowi meminta agar kebijakan belanja kementerian/lembaga (K/L) betul-betul fokus pada upaya melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan program-program prioritas.

Program-program prioritas yang dimaksud adalah yang telah direncanakan dan dilakukan selama ini. Misalnya program percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, layanan kesehatan, pendidikan serta upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan efektivitas dan kualitas program perlindungan. Presiden meminta agar K/L mengutamakan pada belanja-belanja prioritas pembangunan yang betul-betul prioritas sesuai dengan prinsip money follow program. Presiden juga menegaskan agar pemerintah melakukan efisiensi pada program-program nonprioritas nasional, karena efisiensi disiagakan untuk belanja-belanja operasional dan belanja barang.

“Efisiensi ini saya tekankan terus setiap kita menyiapkan perencanaan RAPBN agar belanja-belanja modal yang lebih diprioritaskan,” tegas Presiden. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi memerintahkan pimpinan K/L untuk disiplin melaksanakan penghematan belanja. “Saya sudah peringatkan ini berkali-kali coba dilihat satu persatu dilihat secara detil sampai satuan tiga, hal-hal yang tidak masuk akal dan kira-kira angkanya terlalu tinggi coret, ganti yang masuk logika,” pinta Presiden.

Presiden Jokowi juga menekankan agar momentum kondisi perekonomian saat ini yang sudah mulai cukup baik di tahun 2016 harus dijaga dan tetap harus ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, ketiga, dan keempat harus lebih baik sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, dan dampak dari tax amnesty. Itulah yang diinginkan Presiden. Dalam rapat membahas draf Nota Keuangan dan Postur Anggaran tahun 2017 itu, Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar jajaran kementerian Kabinet Kerja menjaga dan terus mengendalikan inflasi, sehingga bisa berdampak menekan kemiskinan.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Presiden Jokowi mengatakan, inflasi pada bulan Juli 2016 sebesar 0,69%, yang merupakan inflasi terendah jika dibandingkan dalam 5 tahun terakhir sejak 2012. “Ini harus kita jaga terus terutama yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan agar dilihat setiap jam, setiap hari, dipantau terus sehingga inflasi betul-betul bisa kita kendalikan,” pinta Presiden. Sementara terkait asumsi-asumsi dasar ekonomi makro serta pokok-pokok besaran awal RAPBN 2017, Presiden menegaskan, harus dipastikan sesuai dengan kondisi perekonomian dan memperhatikan juga situasi serta kondisi perekonomian global, karena Pemerintah harus mengkalkulasi potensi pengaruh global dalam ekonomi domestik.

“Lemahnya aktivitas ekonomi di Tiongkok misalnya, lemahnya harga komoditas, serta juga adanya risiko-risiko penyesuaian suku bunga The Fed ini harus kita pantau terus,” kata Presiden memberi contoh. Presiden juga meminta agar momentum amnesty pajak, harus digunakan momentum ini sebaik-baiknya. “Kita pergunakan sebaik-baiknya dengan amnesty pajak ini kita ingin memperluas sekaligus memperbaiki basis data yang valid yang terintegrasi yang komprehensif sehingga akhirnya kita bisa meningkatkan tax ratio kita,” ujarnya.

Di era digital yang serba cepat ini, efisiensi memang menjadi sebuah keharusan mendasar dalam menghadapi persaingan global dan situasi perekonomian dunia. Efisiensi di semua lapisan birokrasi K/L harus terus ditingkatkan. Citra birokrasi di masa lalu yang tidak efisien harus segera diubah dan ditinggalkan.