Presiden Jokowi menginstruksikan para menteri kabinet kerja baru untuk memanfaatkan teknologi yang dapat mengintegrasikan antara satu kementerian atau lembaga dengan lainnya.

Setidaknya terdapat enam hal yang dibahas Presiden Jokowi di hadapan seluruh anggota Kabinet Kerja. Pertama, soal Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Terkait hal itu, Presiden meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk membahasnya dalam forum sidang kabinet. Kedua, terkait dengan permasalahan pangan. Presiden berharap kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, dan Kepala Bulog untuk saling berkoordinasi terkait mengatasi masalah pangan. “Sesuai rapat sebelumnya, secara konsisten harga-harga pangan harus dilihat hari per hari,” jelas Presiden.

Tugas ketiga terkait reformasi hukum diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang baru, Wiranto. Presiden Joko Widodo menuntut penegakan dan kepastian hukum dapat terlaksana di Indonesia. “Segera dirumuskan agar secepatnya bisa kita lakukan tindakan di lapangan sehingga penegakan dan kepastian hukum di negara kita menjadi jelas. Saya kira sudah dirintis oleh Pak Luhut Panjaitan mengenai ini, sehingga bisa dilanjutkan tahapan-tahapannya,” ujar Presiden.

Masalah keempat soal kebijakan pengampunan pajak yang kini menjadi pembicaraan hangat juga dibahas oleh Presiden. Meski amnesti pajak mendapat sambutan meriah, Presiden Jokowi tidak ingin jajarannya terlena. Presiden mengingatkan kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan di lapangan untuk segera dibenahi. “Saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada. Ada yang datang, orangnya tidak ada. Ada yang ada orangnya, tapi tidak bisa menjelaskan secara detail hal-hal yang ditanyakan. Saya harapkan diperbaiki. Ini harus berhasil, amnesti pajak harus berhasil,” tegasnya.

Selanjutnya masalah ke lima adalah terorisme. Presiden menyatakan agar terus mengamati perkembangan pengejaran kelompok teror di Poso dan penyanderaan para warganegara Indonesia di Filipina. “Saya harapkan juga ditindaklanjuti terus. Hal-hal yang berkaitan dengan narkoba juga silahkan ditindaklanjuti dan diteruskan,” kata Presiden. Terorisme dan narkoba adalah ancaman yang sangat berbahaya bagi seluruh elemen bangsa dan karenanya selalu mendapat perhatian khusus dari Presiden.

Butir ke enam adalah soal tehnologi informasi. Presiden Jokowi kembali menginstruksikan untuk memanfaatkan teknologi yang dapat mengintegrasikan antara satu kementerian atau lembaga dengan yang lainnya. Presiden menginginkan adanya integrasi yang terpusat sehingga tidak lagi terdapat adanya anggaran yang saling terpisah dalam kementerian. Presiden mengharapkan rumusan-rumusan yang berkaitan dengan sistem IT mulai dipersiapkan sehingga tahun depan semuanya sudah terintegrasi dengan baik. Mulai dari antar kementerian/lembaga, sampai antar daerah dan pusat.

“Saat ini anggaran untuk e-goverment berjalan sendiri-sendiri. Kementerian beli sendiri sistemnya, daerah beli sendiri. Uangnya keluar banyak tetapi sampai detik ini belum terintegrasi. Itu yang harus kita perbaiki,” tutur Presiden.

Sebelumnya, pada awal arahan Presiden Jokowi mengatakan jika pembangunan infrastruktur saat ini sudah jalan dan harus jalan terus. Berkaitan dengan kesehatan, Presiden juga meminta agar selalu turun lapangan.  Selalu cek, misalnya masuk ke rumah sakit. Pasien yang masuk kelas tiga dilaporkan hampir 90% lebih sudah pegang Kartu Indonesia Sehat semuanya. “Ini saya kira sangat bagus sekali. Dan saya kira juga tercermin dalam evaluasi kita. Bahwa ya rankingnya seperti itu,” ujarnya.

Permasalahan besar yang harus menjadi fokus pada tahapan berikut yang pertama adalah pangan. Kedua pengurangan kesenjangan ekonomi, baik antara kaya dan miskin, dan juga kesenjangan pembangunan antar wilayah. “Ini masalah penting sekali yang harus kita selesaikan. Dan juga yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran. Inilah saya kira apa, yang cepat, harus kita kejar,” tegas Presiden.

Itulah enam masalah pokok yang harus diselesaikan oleh seluruh anggota kabinet kerja baru sebagai satu kesatuan tim yang utuh, terpadu dan solid. Jika semua bisa bersinergi maka percepatan pembangunan pun akan lebih meningkat lagi.