Pembentukan holding BUMN bertujuan untuk memperkuat perusahaan pemerintah sebagai korporasi bisnis dan berperan sebagai penggerak roda perekonomian nasional.

Sebagai agen pembangunan, pemerintah mempunyai 118 BUMN yang bergerak oleh 13 sektor usaha, mulai dari sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian hingga real estate. Namun harus diakui, meski berada dalam satu kementerian, masing-masing BUMN masih perlu ditingkatkan keterpaduannya dan koordinasinya.

Akibatnya, BUMN yang berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian nasional, menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas meminta pembentukan holding BUMN agar semakin kuat dan  menjadi perusahaan kelas dunia. “Pembentukan holding BUMN justru ingin memperkuat BUMN, sehingga BUMN bisa keluar kandang. Saya harapkan bahwa pengelolaan BUMN dijalankan berdasarkan paradigma yang menempatkan BUMN sebagai sebuah korporasi bisnis,” terang Presiden.

Holding adalah struktur organisasi multi perusahaan  dimana ada 2 level anggota organisasi, yaitu: satu perusahaan induk dan beberapa atau banyak anak perusahaan. Istilah holding kemudian juga sering dipakai sebagai sinonim perusahaan induk.

Sesuai namanya perusahaan induk seharusnya berfungsi “mengasuh” atau parenting anak-anak perusahaannya. Parenting berarti: think tank, memfasilitasi, mengarahkan, membantu, menginisiasi terjadinya sinergi antar anak-anak perusahaan. Sedangkan fungsi anak-anak perusahaan adalah menjalankan operasional perusahaan sehingga mampu menghasilkan tujuan sesuai misi perusahaan. Seperti menghasilkan revenue, penghasil produksi, atau pemberi pelayanan.

Bila nantinya holding ini terbentuk, maka bisa jadi ada 6 holding: energi, infrastruktur jalan tol, perumahan untuk perumahan rakyat, pertambangan, pangan, dan jasa keuangan.

Diingatkan presiden bahwa penggabungan tersebut bukan semata-mata pengurangan pemberian suntikan PMN (penambahan modal negara). Juga bukan mekanisme pengalihan saham negara pada BUMN yang ditunjuk sebagai induk perusahaan. Tetapii harus dipahami sebagai cara untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan terutama dalam persaingan global.

Pembentukan holding ini salah satunya adalah untuk mendorong pembiayaan infrastruktur non-APBN. Dalam pidato di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Selasa 16 Agustus 2016, presiden bertekad untuk membangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Selain itu, pemerintah juga terus berusaha untuk membangun pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan rakyat. Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo akan tetap memperhatikan kelestarian alam.

Melalui cara ini akan  mempercepat proyek-proyek yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini. Seperti kita ketahui, pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas membutuhkan biaya yang sangat  besar. Oleh karena itu tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Oleh karena itu peran BUMN khususnya yang bergerak dalam sektor infrastruktur sangat dibutuhkan.

Holding BUMN akan memperbesar aset, meningkatkan daya tawar, sehingga juga akan meningkatkan kekuatan. Peningkatan aset tentu saja akan memperbesar peluang untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar dari lembaga donor. Dengan demikian pembentukan holding ini bisa mempercepat proyek-proyek berskala besar termasuk dalam hal pembiayaan. Di sisi lain, penyertaan BUMN dalam pembangunan juga menunjukkan peran negara untuk proyek-proyek yang kurang diminati oleh swasta karena masa pengembalian modal yang lama. Peran serta holding BUMN di proyek-proyek tersebut menunjukkan pemerintah tidak hanya mengedepankan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperlihatkan kehadiran negara.

Yang perlu diperhatikan, agar holding tersebut efektif, paling tidak harus memenuhi empat syarat. Pertama, visi dan misi pembetukan holding setiap sektor harus jelas. Kedua, pengelompokannya harus benar agar terjadi sinergi dan interdependensi yang value adding. Ketiga, adanya perubahan pola pikir  para pemangku kepentingan di holding maupun anak perusahaannya. Keempat, pembentukan holding sebagai struktur organisasi memerlukan pemahaman mengenai filosofi, proses metodologis, keterlibatan semua stakeholder, perubahan budaya kerja, dan kepemimpinan.

Harapannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, BUMN kita bisa menjadi perusahaan kelas dunia.