Setelah melewati proses peradilan yang panjang dan tidak ada lagi upaya hukum lain, maka pemerintah melaksanakan hukuman mati bagi 4 terpidana perkara narkoba. Langkah ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum, bukan hanya bagi terpidana tetapi juga bagi masyarakat.

Kejaksaan telah mengeksekusi empat terpidana mati perkara narkoba. Mereka adalah Freddy Budiman (Indonesia), Michael Titus Igweh dan Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria), serta Seck Osmane (Senegal). Keempatnya di eksekusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat (29/7) pukul 00.45.

Sementara terhadap sepuluh terpidana lainnya dilakukan penundaan. Penundaan itu didasarkan atas kajian komperhensif yang dilakukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) bersama stakeholder terkait seperti Kepolisian, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM. “Hasil kajian memutuskan empat orang yang perlu dieksekusi dini hari tadi. Sepuluh lainnya ditentukan kemudian dan akan dieksekusi pada saat yang tepat,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Jumat (29/7).

Kajian yang dilakukan Jampidum bersama tim di lapangan telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun nonyuridis. Selanjutnya, sepuluh terpidana mati yang batal dieksekusi akan dikembalikan ke lembaga permasyarakatan masing-masing.

Kejahatan narkoba dianggap sebagai kejahatan luarbiasa. Menurut Komjen Pol Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Indonesia sudah dalam tahap darurat bahaya narkoba. Pengguna narkoba terus meningkat secara signifikan. Pada November 2015, penggunanya mencapai 5,9 juta orang, dengan jumlah kematian 40-50 orang setiap hari.

Hukuman mati selalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Mereka yang setuju hukuman mati berpendapat, hukuman mati adalah salah satu cara untuk menumbuhkan efek jera.  Para pelaku akan berpikir berkali-kali sebelum melakukan kejahatan karena ancaman hukuman yang tinggi, dengan demikian diharapkan kejahatan akan bisa direm. Di lain sisi mereka yang tidak setuju hukuman mati berpendapat, hak hidup adalah hak setiap orang. Tidak seorang pun yang berhak mengakhiri kehidupan seseorang di dunia ini, selain Tuhan semata. Para penentang hukuman mati juga skeptis bahwa hukuman mati bisa mengurangi tingkat kejahatan.

Pro kontra ini kembali mencuat menjelang hukuman mati kali ini. Tetapi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, hukuman mati masih digunakan. Yang perlu digarisbawahi adalah untuk sampai pada keputusan seseorang dihukum mati, para terpidana ini telah menjalani proses peradilan yang adil dan transparan.

Mulai dari pengadilan negeri dimana terdakwa didampingi oleh pengacara. Kemudian di pengadilan tinggi, jika terpidana mengajukan kasasi dan seterusnya  sampai akhirnya di Mahkamah Agung, andai saja terdakwa mengajukan peninjauan kembali (PK). Bahkan jika pun terdakwa  meminta grasi kepada Presiden, maka wajib dipenuhi bila sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kecuali jika memang terdakwa tidak mempergunakan hak-hak hukum tersebut,  misalnya peninjauan kembali dan grasi.

Sehingga kalau semua langkah itu telah dilakukan oleh terdakwa dan keputusannya tetap hukuman mati, maka  sebenarnya tidak ada lagi upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Maka ketika tiba saat terdakwa akan dihukum mati, hak-hak terpidana tetap harus dipenuhi. Misalnya, terdakwa harus diberitahu bahwa akan dilakukan hukuman mati. Termasuk keinginan untuk bertemu dengan keluarga dan didampingi oleh pemuka agama, dan tempat pemakaman.

Jaksa Agung H. M Prasetyo memastikan bahwa hak hukum keempat terpidana yang dieksekusi sudah terpenuhi, termasuk permintaan terakhir yang diajukan. Freddy Budiman misalnya, sebelum berhadapan dengan regu tembak meminta supaya dikumpulkan anak-anak yatim untuk mendoakan dan berpesan agar dikuburkan di Surabaya.

Demikian pula dengan permintaan dua terpidana mati asal Nigeria yang ingin dimakamkan di negaranya dan terpidana asal Senegal yang menghendaki dikremasi sebelum dikuburkan. “Kami menyatakan turut berduka cita kepada keluarga maupun negara mereka berasal. Jaksa hanya bertugas untuk menjalankan putusan pengadilan serta perintah undang-undang, dan itu harus dilakukan sebaik-baiknya,” ujar Prasetyo.
Di lain sisi kritik terhadap lembaga peradilan yang tidak trasparan dan berpotensi menghukum orang yang tidak bersalah tetap harus diterima dengan tangan terbuka. Harapannya, peradilan di tingkat manapun pada akhirnya terus meningkatkan profesionalisme, sehingga keputusan yang dihasilkan betul-betul akurat dan dapat dipercaya.

Pelaksanaan hukuman mati kali ini juga merupakan upaya untuk menumbuhkan kepastian hukum bagi terpidana maupun  masyarakat. Karena jika vonis mati tertunda atau mengambang, maka kepastian hukum akan tergerus dan masyarakat tidak akan percaya lagi kepada lembaga peradilan.