Dalam forum G-20, di Hangzhou,  4-5 September 2016, salah satu pesan yang  disampaikan Presiden Joko Widodo adalah pentingnya keterbukaan informasi antar negara G-20 termasuk transparansi sistem perpajakan internasional. 

Apa yang diungkapkan presiden tersebut sejalan dengan salah satu kesepakatan KTT negara G-20 sebelumnya tentang keterbukaan data perpajakan secara otomatis. Kesepakatan itu akan direalisasikan dalam program Automatic Exchange of Information (AEoI) yang pelaksanaannya dimulai 2018 dengan semua negara G-20.

Pertukaran informasi perpajakan ini pentting bagi Indonesia, terutama karena kita sedang menjalankan program amnesti pajak dimana ditengarai ada cukup banyak WNI yang menjalankan bisnis dan kekayaan, namun belum masuk dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Melalui program amnesti pajak, pemerintah berharap wajib pajak merepatriasi harta warga negara Indonesia di luar negeri, mendeklarasikan harta dan aset WNI di dalam dan luar negeri, serta mendapatkan uang tebusan dari repatriasi dan deklarasi. Khusus dana yang direpatriasi, pemerintah telah menyiapkan instrument investasi sektor keuangan dan riil. Pemerintah menargetkan uang tebusan dari amnesti pajak sebesar Rp 165 triliun, repatriasi Rp 1.000 triliun, dan deklarasi Rp 3.500 triliun.

Tak semata uang tebusan

Tujuan besar program ini tak semata-mata mendapatkan uang tebusan, namun lebih berjangka panjang. Seiring dengan disahkannya Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada  1 Juli 2016,  diharapkan menjadi momentum  perbaikan ekonomi nasional.  Terutama dalam  mempercepat pembangunan, mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta kesenjangan.

Kebijakan ini mempunyai dimensi lebih luas, dalam hal  potensi penerimaan yang akan menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik saat ini maupun tahun-tahun mendatang sehingga membuat APBN lebih berkelanjutan.

Dari sisi moneter, amnesti pajak  dapat menyediakan tambahan likuiditas bagi sistem keuangan dalam negeri, menambah cadangan devisa dan membantu memperkuat nilai tukar rupiah.

Pentingnya peranan pajak untuk menopang pembangunan belum diimbangi oleh kesadaran orang dalam membayar pajak. Hingga tahun 2015, wajib pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP. Terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan.

Hal ini memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.

BPS juga mencatat hingga tahun 2013, perusahaan Industri Besar Sedang  yang beroperasi 23.941, perusahaan Industri Kecil 531.351, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan.

Dengan basis pajak seperti itu, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.495,9 triliun dalam RAPBN 2017. Sebanyak Rp 1.271,7 triliun bersumber dari pajak non-migas. Sisanya berasal dari kepabeanan dan cukai Rp 191,2, triliun dan PPH Migas Rp 33 triliun. Berbagai cara dilakukan untuk mencapai besaran pajak tersebut. Diantaranya, seperti diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meliputi lima langkah.

Implementasi kebijakan amnesti pajak, ekstensifikasi dan penguatan basis data perpajakan, intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi, dan implementasi konfirmasi status wajib pajak bagi pelayanan publik.

Memberikan intensif perpajakan berupa keringanan tarif industri tertentu. Langkah lainnya dengan memperbaiki regulasi perpajakan. Pengenaan cukai atau pajak lainnya untuk mengendalikan konsumsi barang tertentu dan negative externality.

Selanjutnya, mengarahkan perpajakan internasional untuk mendukung transparansi dan pertukaran informasi, pertumbuhan investasi, peningkatan perdagangan, dan perlindungan industri dalam negeri.

Langkah terakhir sejalan dengan apa yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam forum G20, keterbukaan dan tranparansi sistem perpajakan internasional.