Dalam mengkalkulasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Sorong, Presiden meminta agar pembangunan tol laut di Papua benar-benar terintegrasi dengan kawasan industri, terintegrasi dengan pusat-pusat produksi yang ada di tanah Papua.

Berbagai kekayaan sumber daya alam Papua (hutan, pertambangan, keindahan alam, perikanan) selama ini belum maksimal tersentuh oleh program-program untuk membangun kemandirian ekonomi. Kedaulatan pangan, energi dan keuangan adalah sebuah tantangan dalam pembangunan wilayah Papua. Namun, dengan kebijakan yang benar, strategi pembangunan tepat sasaran dan manageman pemerintahan daerah yang baik, semua kedaulatan itu akan terwujud.

Karena itulah, Presiden Jokowi meminta agar pembangunan di tanah Papua dipercepat. Presiden meminta agar dalam membangun tanah Papua bukan hanya memperkuat konektivitas, seperti membangun jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan. Tapi juga harus menciptakan kawasan-kawasan industri, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di tanah Papua, sehingga, nantinya kapal-kapal tol laut bisa hilir mudik dari dan atau ke Papua  terisi penuh barang-produksi-Papua.

Presiden meminta agar pembangunan tol laut di Papua benar-benar terintegrasi dengan kawasan industri, terintegrasi dengan pusat-pusat produksi yang ada di tanah Papua. Begitu disampaikan Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin Rapat Terbatas mengenai pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di Sorong, Papua (14-6-2016). Presiden meminta agar betul-betul projek KEK Sorong dipastikan dari sisi kesiapan lokasi, zonasi, lahan, infrastruktur, transportasi, juga kelembagaannya. ‚ÄúTolong juga dihitung, dikalkulasi apakah KEK ini sudah sangat diperlukan di tanah Papua karena ini menyangkut ada tidaknya bahan baku disana,‚ÄĚ pesannya.

Presiden juga mengingatkan yang berkaitan dengan pasar dan listrik sangat penting untuk menunjang kelangsungan KEK Sorong. Oleh sebab itu, Presiden meminta agar persiapan menuju ke Kawasan Ekonomi Khusus di Sorong ini harus betul-betul dikalkulasi. ‚ÄúPengalaman kita mengenai Batam itu harus menjadi acuan kita bersama. Dan saya tidak ingin masalah kelembagaan menjadi penghambat pengembangan KEK dan juga tidak tumpang tindih kewenangannya dengan apa yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Daerah,‚ÄĚ tegas Presiden Jokowi.

Dalam konteks Nawacita butir dua, pembangunan Papua berarti harus mampu menghadirkan negara dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Tugas pemerintah adalah menciptakan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kapasitas mumpuni sebagai aparatur negara. Persoalan sumber daya manusia di Papua selama ini terkendala antara lain oleh kesenjangan fasilitas pendidikan antara Jawa dan luar Jawa sejak periode Orde Baru. Untuk menunjang projek KEK Sorong, tentu harus sinergis dengan program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke San Fransisco, Amerika Serikat (Februari 2016), Presiden Jokowi berkata pada kelompok mahasiswa Papua di San Fransisco agar pulang dan membangun Papua segera setelah mereka menyelesaikan studi. ‚ÄúGenerasi muda Papua itu pintar-pintar, sudah banyak yang memenangkan berbagai Olimpiade ilmu pengetahuan,‚ÄĚ tegasnya. Ini adalah fakta sekaligus modal besar untuk membangun Papua dan mempercepat terwujudnya KEK Sorong. Pembangunan di berbagai daerah pinggiran memerlukan peran dan kontribusi besar dari generasi muda yang saat ini sebagian besar lebih banyak berada di kota-kota besar atau di luar negeri.