‘Keberanian untuk memulai’ merupakan kalimat Presiden Jokowi yang sangat tepat dalam mendorong seluruh rakyat Indonesia agar berani berpartisipasi aktif mensukseskan amnesti pajak.

Presiden jokowi mengatakan suatu hal yang sangat mendasar dan penting untuk dicamkan seluruh wajib pajak dalam acara sosialisasi amnesti pajak di Medan (21/7). “Kita semua harus punya keberanian untuk memulai. Momentum pengampunan pajak adalah saat ini. Sekarang ini. Dulu bangsa kita pernah dua kali melakukan program ini, yaitu tahun 1964 dan tahun 1984 namun tidak berhasil karena momentumnya tidak ada dan juga kondisi politik yang tidak mendukung,” ujar Presiden. Ya, momentum adalah salah satu hal penting yang harus dijadikan dasar suatu kebijakan dan tindakan.

Namun yang lebih penting dan mendasar adalah apa yang dikatakan Presiden tentang keberanian untuk memulai. Keberanian untuk memulai merupakan kalimat yang sangat tepat dan kuat untuk mendorong seluruh rakyat Indonesia agar memiliki keberanian untuk bertindak dan melakukan perubahan. Dalam kaitan dengan amnesti pajak, sangat diperlukan keberanian untuk memulai pada diri seluruh rakyat Indonesia sebagai wajib pajak (WP) yang taat dan berbakti pada bangsa dan Negara. Rakyat sebagai WP bisa berperan besar memajukan pembangunan hanya dengan menjadi wajib pajak yang taat dan baik.

Acara sosialisasi amnesti pajak kedua di Medan kembali dibanjiri oleh sekitar 3000an warga Medan yang antusias untuk mengikuti acara. Sejak pukul 14.00 WIB ribuan orang sudah datang dan menunggu Presiden yang masih berada di Jambi untuk meresmikan Bandara Sultan Thaha yang baru selesai dibangun. Peresmian bandara Sultan Thaha adalah bagian dari pemenuhan target pembangunan infrastruktur yang sangat terkait erat dengan amnesti pajak. Uang hasil program amnesti pajak sudah dipastikan akan mempercepat proses pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di berbagai pelosok Indonesia. Jika amnesti pajak berhasil menarik dan mengumpulkan uang maka percepatan pembangungan akan bisa diwujudkan.

Saat ini bangsa-bangsa di dunia bersaing ketat untuk menarik masuk aliran uang dari berbagai sumber agar masuk ke Negara mereka. Ini adalah kondisi global yang nyata. “Semua Negara di dunia bersaing untuk mendatangkan uang ke Negara mereka, jadi mengapa warganegara kita malah menyimpan uang di Negara-negara lain? Negara saat ini butuh partisipasi saudara-saudara semua untuk berkontribusi dalam upaya menyediakan dana bagi pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan,” tegas Presiden.

Presiden juga menegaskan bahwa semua data WP yang mengikuti amnesti pajak sepenuhnya aman. Data-data itu tidak bisa dijadikan dasar untuk tuntutan hukum apapun terhadap WP yang mengikuti amnesti. “Data-data itu dikunci dengan dasar hukum yang jelas yaitu undang-undang amnesti. Data-data itu tidak bisa diminta oleh siapapun dan tidak bisa diberikan pada siapapun. Jika ada petugas pajak yang terbukti melakukan pelanggaran, memberikan atau membocorkan data tersebut maka ia terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun,” jelas Presiden.

Di akhir acara, seorang pengusaha UKM yang diberi kesempatan menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan tentang manfaat amnesti pajak bagi pengusaha UKM. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menjawab dengan bahwa amnesti pajak akan memberi manfaat yang jelas bagi pengusaha UKM, yaitu kesempatan untuk naik kelas menjadi pengusaha menengah atau bahkan pengusaha besar. Karena untuk bisa mengembangkan usaha diperlukan tertib adminstrasi keuangan dan tentunya harus beres dalam urusan perpajakan.

Secara lebih luas, Presiden kembali memaparkan manfaat penting dan besar yang didapat bangsa kita jika program amnesti pajak berhasil dengan baik. Beberapa manfaat itu antara lain, pemanfaatan dana yang didapat digunakakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, untuk dana desa serta pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu keberhasilan program amnesti pajak juga akan bisa memperkuat nilai tukar rupiah, meningkatkan cadangan devisa, meningkatkan likuiditas perbankan serta meningkatkan penerimaan Negara jangka pendek dan panjang. Dan untuk mendapatkan itu semua hanya diperlukan keberanian untuk memulai dari seluruh rakyat Indonesia.