Kebijakan penganggaran saat ini merupakan salah satu prioritas Presiden Jokowi dalam melakukan reformasi birokrasi. Termasuk di dalamnya adalah proses dan mekanisme pengeluaran APBD.

Presiden meminta para Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar anggaran APBD, baik di provinsi, kabupaten maupun kota, agar seawal mungkin mengeluarkan anggaran setiap tahunnya. Kalau bisa dikeluarkan Januari. “Dengan mengeluarkannya seawal mungkin uang itu akan beredar dan akan menambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota, di kabupaten dan provinsi,” jelas Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2016, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta (4/8). Presiden menyampaikan, bahwa pada bulan Mei, uang di APBD baik di kabupaten, kota dan provinsi masih Rp246 triliun.

“Besar sekali ini. Ini uang kalau keluar semuanya, ekonomi kita pasti akan terdongkrak naik,” ungkapnya. Presiden menegaskan agar keterlambatan realisasi pelaksanaan seperti ini jangan diterus-teruskan. “Stop, harus segera dikeluarkan. Tanpa uang ini dikeluarkan dari mana uang beredar yang ada di daerah-daerah? Apalagi daerah-daerah yang tidak mempunyai kekuatan di private sector. Di sektor swasta akan lebih berat lagi. Sehingga penting segera keluarkan, segera lelang, jangan ditunda-tunda,” tegas Presiden. Dalam kesempatan itu secara terbuka Presiden menyebut sejumlah daerah yang serapan anggarannya masih rendah, dan memilik simpanan dana di perbankan yang cukup tinggi.

“Pak Ahok, Gubernur DKI Jakarta duitnya memang gede, tapi nyimpennya juga gede. Ini harus dikeluarkan, masih ada Rp. 13,9 triliun dana yang tersimpan,” jelas Presiden. Setelah Jakarta, Jawa Barat menempati urutan kedua, dengan dana yang tersimpan mencapai Rp. 8,034 triliun. Disusul Jawa Timur dengan Rp. 3,9 triliun, Riau Rp. 2,86 triliun, Papua Rp. 2,59 triliun, Jawa Tengah Rp. 2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp. 1,57 triliun, Banten Rp. 1,52 triliun, Bali Rp. 1,4 triliun, dan Aceh Rp. 1,4 triliun.

Sedangkan untuk Kabupaten urutan tertinggi adalah Bogor Rp. 1,9 triliun, Kabupaten Bandung Rp. 1,6 triliun, Kabupaten Bekasi Rp. 1,5 triliun, Kabupaten Tanah Laut Rp. 1,3 triliun, Kabupaten Kediri Rp. 1,39 triliun, Kabupaten Berau Rp. 1,37 triliun, Kabupaten Mimika Rp. 1,37 triliun, Kabupaten Nias Rp. 1,31 triliun. Semua kabupaten itu harus segera mengluarkan uang-uang ini agar beredar di masyarakat sesuai prosedur. Untuk tingkat kota, Kota Medan Rp. 2,27 triliun, Surabaya Rp. 1,85 triliun, Tangerang Rp. 1,63 triliun, Cimahi Rp. 1,52 triliun, Depok Rp. 1,31 triliun, Semarang Rp. 1,13 triliun, Magelang Rp. 1,1 triliun, Tangerang Selatan Rp. 1,03 triliun, Serang Rp. 948 miliar, Mojokerto Rp. 917 miliar.

Jika nanti simpanan daerah masih seperti itu, pemerintah akan menerbitkan surat utang. “Kalau masih gede-gede seperti itu, dan tidak bergerak apa-apa, berarti surat utangnya akan semakin banyak,” tutur Presiden. Presiden Jokowi meminta para kepala daerah, yaitu gubernur, bupati dan wali kota untuk betul-betul memperhatikan angka inflasi. Ia mengingatkan, pertumbuhan ekonomi memang penting tetapi inflasi juga sangat penting. Bagi gubernur, bupati dan wali kota yang belum memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus segera membentuk. “Kalau bisa ada anggaran untuk pengendalian harga. Sehingga begitu bergejolak langsung bisa dilakukan intervensi,” tegas Presiden.

Presiden melihat melihat beberapa inovasi yang sangat baik. Di Jawa Timur misalnya, intervensinya di sisi transportasi. Di Jakarta intervensinya di harga, misalnya harga daging yang dijual di luar Rp. 110 ribu – Rp. 120 ribu, dijual oleh Gubernur DKI Rp. 39.000. “Saya kira kota-kota yang lain bisa melakukan itu, selain hal-hal rutin yang sering kita lakukan, pasar murah, pasar murah, ya itu bisa. Tapi kalau lebih menyasar, lebih detail akan lebih baik,” tutur Presiden.