Presiden mengingatkan Kepala BNPT bahwa terorisme adalah ancaman global. Namun bangsa Indonesia yang majemuk sesungguhnya sudah memiliki modal untuk menangkal gerakan radikal terorisme.

Potensi ini terbukti dalam kasus bom di Thamrin dimana masyarakat berbagai kalangan bersatu untuk melawan teroris. Saat ini, Indonesia memiliki Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang baru, Komjen Pol. Suhardi Alius. Suhardi baru dilantik dan sudah diberi arahan oleh Presiden Jokowi terkait tugasnya yang baru. Presiden, menurut Suhardi, mengarahkan bahwa terorisme adalah ancaman global, bukan lagi nasional. Artinya harus ada langkah-langkah yang sistematis untuk membuat counter yang cukup buat kita. Counter itu harus ada dalam bingkai kemajemukan dan kebangsaan.

Kemajemukan yang dimiliki bangsa kita adalah sebuah kekayaan dan karunia besar. Nenek moyang bangsa Indonesia sudah mewariskan dari generasi ke generasi nilai-nilai toleransi, solidaritas dan kesetaraan. Jika nilai-nilai itu terus diperkuat dan dijadikan dasar etik tatanan kehidupan masyarakat maka gerakan-gerakan radikal tidak akan bisa tumbuh dan berkembang di masyarakat kita.  Suhardi berjanji akan mengimplementasikan arahan Presiden sekaligus melanjutkan langkah-langkah yang telah dirintis Jenderal Tito Karnavian saat memimpin BNPT. “Kami akan sentuh semua struktur masyarakat untuk bisa membuat suatu komunikasi yang baik sehingga kita punya daya tahan terhadap pemikiran-pemikiran konsep radikal,” tegas Suhardi kepada wartawan, di Istana Negara, Jakarta (20/7).

Radikalisasi yang mewujud dalam gerakan teroris antara lain disebabkan oleh kegagalan memahami nilai-nilai yang menyertai kemajemukan bangsa dan kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal.   Sejalan dengan Kapolri, Suhardi akan terus menguatkan program deradikalisasi. Memang tidak mudah untuk mengubah mindset yang terlanjur radikal tapi itu tetap bisa dilakukan. Suhardi menegaskan, radikalisasi akan dilakukan dengan konsep-konsep persuasif selain juga menerapkan konsep keras untuk masalah penindakannya.

Terkait kasus Mujahidin Indonesia Timur, Kepala BNPT Suhardi Alius menjelaskan bahwa ini adalah masalah ideologi yang tidak mudah untuk mengubahnya. Untuk itu, Suhardi akan mengedepankan konsep deradikalisasi dan antiradikalisasi. “Deradikalisasi adalah untuk orang-orang yang sudah bermuatan seperti itu sedangkan antiradikalisasi artinya untuk orang-orang yang belum tersentuh,” jelas Suhardi.

BNPT akan maksimalkan dua konsep itu dan merangkul semua unsur masyarakat, termasuk LSM, Ormas dan para pemimpin lintas agama juga akan dilibatkan. Tujuannya untuk menjadikan penanggulangan terorisme betul-betul sebagai tanggung jawab nasional dimana BNPT menjadi leading sector-nya. Deradikalisasi juga akan dilakukan untuk anggota keluarga teroris yang sudah tertangkap. Dan untuk memutus jaringan sel teroris, BNPT sebagai leading sector akan mengkomunikasikannya dengan unit-unit yang ada di bawah kepemimpinan Kapolri.

Sesuai arahan Presiden, BNPT akan terus melakukan langkah-langkah sistematis bersama Kapolri yang juga akan menangani masalah terorisme. Langkah-langkah sistematis untuk menghilangkan pemikiran konsep-konsep radikal di dalam masyarakat terus dirancang dan dilakukan. Mengenai penanganan sel teroris di Jawa dan Bima, Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, bahwa Kapolri sudah membuat suatu gerakan juga. Pendekatan kepada masing- masing pemimpin lintas spritual, termasuk juga lintas agama dan ormas-ormas yang berpengaruh terus dilakukan.

BNPT meminta para pemimpin itu untuk bicara masalah agama karena merekalah yang pantas bicara agama. Tujuannya untuk mengajak masyarakat supaya berpikiran jernih. Agar paham konsep jihad yang benar itu bagaimana sebenarnya dalam Islam. Karena tidak ada satu pun agama yang mengajarkan kekerasan. Dengan kemajuan teknologi informasi yang luar biasa bisa semua ajaran bisa langsung meresap kemana-mana. “Oleh sebab itu, kita harus bisa mengidentifikasi mana ruang-ruang atau tempat-tempat yang punya potensi untuk radikal. Itu jadi sasaran kita,” tegas Suhardi.

Arahan Presiden tentunya akan lebih cepat bisa diwujudkan jika seluruh masyarakat juga berpartisipasi. Caranya adalah dengan tetap menjadikan nilai-nilai toleransi, solidaritas dan kerukunan dalam kesetaraan sebagai dasar kehidupan bersama masyarakat Indonesia sebagaimana diajarkan nenek-moyang bangsa kita.