Pada akhirnya tujuan kemerdekaan adalah menyejahterakan seluruh rakyat. Caranya melalui pelaksananan pembangunan dan memberikan jaring pengaman berupa bantuan untuk masyarakat kurang mampu.

Memasuki usia ke-71 kemerdekaan Indonesia pada Rabu, 17 Agustus 2016, ada satu hal yang selalu menjadi pertanyaan setiap warga negara. Sudah sejauh mana negara sudah menyejahterakan rakyatnya? Pembukaan UUD ’45 secara tersurat menyebut memajukan kesejahteraan umum sebagai tujuan bernegara. Cita-cita ini mustahil dicapai jika bangsa ini masih dalam cengkeraman penjajah. Itulah sebabnya Bung Karno mengatakan kemerdekaan adalah Jembatan Emas. Sementara Presiden Joko Widodo, bertekad mewujudkan cita-cita bangsa tersebut melalui motto: Ayo Kerja.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 -2019 arah untuk  mencapai pemerataan dan penanggulangan kemiskinan ditempuh dengan menciptakan pekerjaan yang berkualitas, penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan pelayanan dasar, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan.

Sejauh mana sasaran RPJMN soal pemerataan dan penanggulangan kemiskinan tersebut sudah tercapai. Ada 3 indikator yang secara erat mencerminkan hal tersebut, yakni tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan pendapatan (rasio gini), dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemiskinan menyetarakan tingkat pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Rasio gini mencerminkan perbedaan pendapatan antar kelompok kaya-miskin. Sementara pertumbuhan ekonomi merefleksikan pertambahan barang dan jasa dalam sebuah rumah tangga produksi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia 28,01 juta atau 10,86% dari total jumlah penduduk pada Maret 2016. Angka ini berkurang dibandingkan dengan September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang atau 11,13%.

Data terbaru soal kemiskinan tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Suryamin, Senin (18/7/2016). Menurutnya, penurunan penduduk miskin tersebut disebabkan inflasi rendah dan terkendali pada September 2015, yaitu 1,71%. Faktor lain adalah penurunan rata-rata harga kebutuhan pokok selama  September 2015 sampai Maret 2016.

Angka pengangguran terbuka juga turun, dari 6,18% pada Agustus 2015 menjadi 5,5% pada Februari 2016. Penurunan tingkat pengangguran terbuka tersebut berperan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ketimpangan pendapatan juga menurun seperti dilaporkan oleh BPS. Pada September 2015, angka rasio gini mencapai 0,40. Angka ini menurun sebesar 0,01 poin dibandingkan dengan rasio gini pada Maret 2015 sebesar 0,41. Ini menandakan ketimpangan orang kaya dan miskin di Indonesia semakin rendah. Menurut BPS, turunnya rasio gini karena kenaikan upah buruh pertanian dan upah buruh bangunan dari Maret 2015 hingga September.

Dari dua indikator tersebut, tingkat pertumbuhan ekonomi adalah yang paling signifikan dalam menyerap tenaga kerja yang kemudian secara tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat dan akhirnya menurunkan jumlah orang miskin. Ada pendapat, peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, bisa mengurangi pengangguran sebesar 400 ribu angkatan kerja. Oleh karena itu angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2016 sebesar 5,18 persen year on year (YoY) atau  kumulatif semester-I 2016 sebesar 5,04 persen tentu sangat menggembirakan.

Perbaikan tiga indikator penting tersebut menunjukkan berbagai program pembangunan dan kesejahteraan yang menyasar rakyat miskin membuahkan hasil. Diantaranya pembangunan infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja, penyaluran dana desa, serta pemberian kartu jaminan sosial seperti KIS, KIP, dan  program kartu jaminan sosial lainnya.

Tapi harus diakui, berbagai program penyebaran kartu tersebut masih memunculkan kelemahan, terutama soal basis data yang digunakan. Adalah tugas pemerintah untuk terus memperbaiki, tapi hal tersebut tidak boleh menyurutkan langkah untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Koordinasi antar instansi, mulai dari pusat, daerah perlu terus didorong. Agar keluarga miskin ini mendapatkan bantuan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Komitmen pemerintah untuk menyejahterakan rakyat adalah tugas yang harus dituntaskan secara bertahap, meski kondisi ekonomi belum pulih sepenuhnya. Ada pemotongan anggaran sebesar Rp 133,8 triliun pada APBN 2016, yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah Rp 68,8 triliun. Yang pasti pemotongan anggaran ditujukan pada sektor-sektor yang tidak betul-betul menunjang prioritas. Seperti  perjalanan dinas, kegiatan konsinyering (pengumpulan pegawai di suatu tempat), persiapan-persiapan, termasuk belanja pembangunan gedung pemerintah.

Sementara untuk kesejahteraan rakyat, anggaran tidak dipotong sedikit pun. Ini adalah tekad pemerintah seperti yang dijanjikan dalam Nawacita ke lima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat  melalui Indonesia Kerja  dan Indonesia Sejahtera.

Merdeka!