Upaya keras pemerintah untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha membuahkan hasil. Peringkat kemudahan berusaha melompat dari peringkat 106 pada tahun 2015 menjadi 91 dari 189 negara pada 2016.

Kenaikan 15 angka ini tentu patut disyukuri, karena mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan persepsi investasi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Mulai dari deregulasi peraturan, perizinan satu pintu, penyediaan listrik, serta mengurangi dwelling time. Bahkan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan pungutan liar yang mulai dicanangkan bulan Oktober 2016 ini menunjukkan keseriusan pemerintah meningkatkan transparansi iklim usaha dan bebas pungutan. Jika program ini berjalan sesuai rencana, maka tentu akan berpengaruh positif bagi makin baiknya kemudahan berusaha.

Dalam laman doingbusiness.org (2017) yang diunggah pada 25 Oktober 2016 ada 10 area bisnis yang diukur dengan skor masing-masing: yakni memulai usaha (151), pengurusan izin konstruksi (116), mendapatkan sambungan listrik (49), pendaftaran properti (118), mendapatkan kredit (62), perlindungan untuk investor minoritas (70), pembayaran pajak (104), perdagangan lintas negara (108), kekuatan kontrak (166), dan penyelesaian kebangkrutan (76). Pengukuran indikator dilakukan di dua kota, yakni Jakarta dan Surabaya.
Dari 10 area tersebut, 6 indikator berada di bawah skor rata-rata dan 4 indikator berada di atas skor rata-rata. Dengan skor tertinggi, 49 dicapai untuk mendapat sambungan listrik. Sementara indikator kekuatan kontrak berada dalam skor terendah yakni 166.

Dengan mulai selesainya secara bertahap program listrik 35.000 Megawatt, tentu saja makin memudahkan koneksi listrik bagi pelaku usaha. Ini berpengaruh positif pada indikator mendapatkan sambungan listrik. Di lain sisi indikator memulai usaha, pengurusan izin konstruksi, pendaftaran properti, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, dan kekuatan kontrak perlu upaya perbaikan yang lebih serius lagi.

Di tengah terbatasnya anggaran pemerintah, investasi swasta baik dari dalam dan luar negeri amatlah diharapkan. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan bahwa soal investasi Indonesia rebutan dengan negara lain. Oleh karena itu skor kemudahan berusaha yang tinggi bisa menjadi salah satu magnet buat investor.

MUDIK 1

Data yang dihimpun dari BKPM menunjukkan selama semester I (Januari-Juni) tahun 2016, realisasi investasi tumbuh sebesar 14,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara sampai semester I 2016, realisasi investasi mencapai Rp 298,1 triliun, yang terdiri dari PMA Rp 102,6 triliun dan PMDN Rp 195,5 triliun. Dimana11,0 persen bergerak di sektor primer, 60,5 persen sekunder, dan 28,5 persen tersier.
Oleh karena itu peningkatan peringkat kemudahan berbisnis harus terus menerus ditingkatkan sampai tingkat yang diharapkan oleh Presiden, yakni pada angka 40.

Bahkan kalau kita perhatikan kebijakan ekonomi XII yang dikeluarkan pada 28 April 2016 langsung menyasar indikator ease of doing business. Ini menunjukkan pemerintah habis-habisan untuk menarik investor. “Dari ke-10 indikator itu, total jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur, dipangkas menjadi 49 prosedur. Begitu pula perizinan yang sebelumnya berjumlah 9 izin, dipotong menjadi 6 izin,” kata Darmin kepada wartawan.

Ia menyebutkan, jika sebelumnya waktu yang dibutuhkan total berjumlah 1,566 hari, kini dipersingkat menjadi 132 hari. Perhitungan total waktu ini belum menghitung jumlah hari dan biaya perkara pada indikator resolving insolvency karena belum ada praktik dari peraturan yang baru diterbitkan. Meski survei Bank Dunia hanya terbatas pada wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya, lanjut Menko Perekonomian, pemerintah menginginkan kebijakan ini bisa berlaku secara nasional.
Kenaikan peringkat kemudahan berusaha menunjukkan, upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim bisnis membuahkan hasil. Upaya yang perlu didukung oleh semua pihak, agar kesejahteraan rakyat segera terwujud.