Akses tanah dan hutan pada masyarakat dibuka lewat program reforma agraria dan perhutanan sosial untuk melahirkan ekonomi yang lebih adil sekaligus mengatasi kemiskinan dan kesenjangan.

.
Kebijakan besar tengah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dijalankan dengan pembangunan infrastruktur, industri, kawasan ekonomi, dan pariwisata. Sedangkan pemerataan ekonomi dikerjakan melalui redistribusi lahan, pemberian kesempatan, dan kapasitas SDM.

Kedua hal tersebut perlu dijalankan beriringan karena pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi pemerataan akan melahirkan kesenjangan. Ini karena di tengah pertumbuhan selalu saja ada masayarakat yang tertinggal karena kurangnya kemampuan, kesempatan, atau modal. Demikian sebaliknya, pemerataan harus dibarengi dengan pertumbuhan agar akselerasi ekonomi berjalan lebih cepat.

Pengalaman menunjukkan, selama beberapa tahun sejak reformasi terjadi penurunan sumbangan terhadap produk domestik bruto dari sektor primer: pertanian dan pertambangan. Hal yang sama juga terjadi pada sektor sekunder – manufaktur yang cenderung stagnan. Sementara di sektor tersier atau jasa justru naik terus.

waduk sei gong 2

Bagi negara dengan Indonesia dengan pendapatan Rp 45,18 juta per tahun per kapita pada 2015, turunnya sektor manufaktur bukanlah gejala yang baik. Di banyak negara umumnya sektor manufaktur terus naik, sampai kontribusinya sekitar 30-40% dan kemudian baru turun.

Itulah sebabnya selain menggenjot infrastruktur, kawasan ekonomi khusus, dan pariwisata, pemerintah juga meningkatkan sektor manufaktur, terutama industri dasar. Hal ini penting, karena berbagai produk besi, baja, kimia dasar, dan petrokimia menjadi bahan baku industri pengolahan. Tersedianya bahan ini, membuat pemerintah tidak perlu mengimpor bahan yang bisa menggerus devisa.

Langkah ini diperlukan untuk mengurangi impor bahan baku. Dengan demikian devisa negara dapat dihemat dan mnegurangi defisit transakti berjalan yang membuat ekonomi memanas.
Di sisi lain memacu pertumbuhan saja tidaklah cukup. Sisi keadilan dan pemerataan perlu dikedepankan. “Kita harus memberikan kesempatan yang sama. Bisa dalam bentuk modal, lahan, kesempatan, atau bahkan pelatihan. Sehingga ketika negara ini “tinggal landas” bukan hanya sekelompok orang saja yang “tinggal landas”, tetapi semuanya, “ ungkap Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam diskusi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial pada Minggu (26/3/2017) di Jakarta.

masy adat

Menurut Presiden Joko Widodo, reforma agraria adalah penataan kepemilikan lahan dan akses masyarakat dalam pengelolaan lahan. Sehingga menjadi kekuatan ekonomi produktif baru di tengah masyarakat. Sedangkan perhutanan sosial lebih pada membuka kesempatan pada masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah.
Saat ini pemerintah siap melakukan redistribusi lahan seluas 21,7 juta hektar ke masyarakat terdiri atas 9 juta hektar untuk reforma agraria dan perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar.

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan dari 9 juta hektar bisa dibagi menjadi dua bagian. Legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar dan redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar. “Soal legalisasi aset relatif lebih mudah dibandingkan dengan proses redistribusi tanah, karena masyarakat sebenarnya, sudah tinggal di sana sehingga tinggal diberi sertipikat,” ujar Sofyan Dlalil.

karanganyar 2

Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) ini meliputi tanah transmigrasi yang belum bersertipikat (0,6 juta ha), legalisasi aset (3,9 juta ha), tanah terlantar dan tanah negara (0,4 juta ha), serta tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan (4,1 juta ha).

Dengan reforma agraria, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan tanah secara baik dengan sistem kluster. “Tidak bisa sendiri-sendiri, misal terkumpul 50 hektar, maka pemerintah akan membangun infrastruktur untuk mendukung kegiatan mereka,” ungkap Darmin.

Sementara dalam Perhutanan Sosial, hak bisa diberikan kepada rakyat, koperasi, kelompok tani, dan keluarga elompok tani. Setelah disetujui masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan yang ramah lingkungan.

Untuk memperkuat warga di sekitar kawasan hutan, program lanjutan perlu dijalankan. Diantaranya penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan dan penyuluhan, akses informasi pasar, pembiayaan, dan pasca panen.

Pada akhirnya reforma agraria dan perhutanan sosial bukan sekadar bagi-bagi tanah atau akses, tapi memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat golongan bawah untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Agar tercipta kesejahteraan bagi seluruh rakyat.