Program ‘Satu Data’ Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan arahan Presiden Jokowi untuk menjadikan KKP sebagai percontohan dan wujud keterbukaan informasi publik.

Pentingnya data yang akurat, berkualitas dan mutakhir dalam mendukung program pemerintah adalah satu hal yang mutlak. Tanpa data yang akurat sebuah kebijakan atau program bisa salah sasaran dan akhirnya tak memberi manfaat. Presiden Joko Widodo telah mendaulat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi salah satu kementerian/lembaga sebagai percontohan program ‘Satu Data’. Program ini digagas agar KKP terus dapat menghimpun hasil kinerja dalam wadah yang nantinya dapat dipublikasikan pada satu pintu, yakni situs resmi KKP.

Program ‘Satu Data’ dari KKP yang diluncurkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (30 Mei 2016), merupakan arahan Presiden Jokowi untuk menjadikan KKP sebagai percontohan. Tujuannya agar seluruh jajaran KKP baik di pusat maupun di daerah dapat mendukung pelaksanaan integritas data tinggi, menjadi Satu Data KKP. Menurut Menteri Susi Pujiastuti, kebijakan ‘Satu Data’ harus dipahami sebagai upaya mewujudkan data baku yang didukung oleh metadata sesuai standar dan dikelola dalam satu portal. Untuk mewujudkan program ‘Satu Data’, tantangan besar yang dihadapi adalah sumber data yang beragam, kualitas dan validitas, struktur birokrasi, dan pemutakhiran data.

Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan tentang kemajuan tehnologi informasi yang harus dimanfaatkan untuk mempercepat berbagai proses pembangunan. Beberapa Kementerian selain KKP juga sudah menuju platform tehnologi informasi. Kementerian Dalam Negeri misalnya sudah meluncurkan program Perda Elektronik beberapa waktu lalu. Setiap Kementerian dan Lembaga sudah seharusnya mewujudkan data baku yang dikelola dalam satu portal. Pemanfaatan data bisa untuk mempercepat akselarasi pelaksanaan program pembangunan.

KKP sebagai percontohan melalui Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin), Sekretariat Jenderal KKP, mulai melakukan konsolidasi master data, standarisasi pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyajian data. Selain itu dukungan teknologi yang mendukung konsolidasi aplikasi dan infrastruktur serta sumber daya manusia harus kompeten. Berbagai aplikasi untuk mendukung keterbukaan informasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Lembaga seperti Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf) misalnya, memerlukan portal belajar online untuk semua sektor ekonomi ekonomi kreatif sehingga tidak terkendala oleh sarana dan prasarana fisik untuk menjalankan program memajukan ekonomi kreatif.

‘Satu Data’ merupakan program unggulan KKP untuk mendukung kebijakan nasional sebagai wujud peningkatan kualitas data, penyatuan data, dan pembukaan akses data bagi masyarakat luas. Selain itu, ‘Satu Data’ KKP sebagai wujud keterbukaan informasi publik, agar masyarakat dapat mengakses langsung sekaligus sebagai pengawasan publik terhadap kebijakan KKP. Keterbukaan informasi publik juga merupakan tuntutan zaman yang harus disikapi dan diantispasi dengan baik.

Menteri Susi berharap, program ‘Satu Data’ dapat memberi kontribusi lebih kepada kinerja KKP di masa mendatang. Agar kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini dapat terus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Begitulah seharusnya cara berpikir untuk memajukan bangsa.