Lewat Kartu Indonesia Pintar, masyarakat kurang mampu dan yatim piatu, dibantu menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah mereka. Sebuah langkah pemerataan dan keberpihakan pendidikan pada seluruh rakyat.

Nasib sebuah bangsa hanya bisa diubah lewat pendidikan. Semakin tinggi rata-rata pendidikan warga negara semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya, melalui pendidikan, setiap individu juga bisa meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan.

Dalam soal pendidikan ini, di tingkat dasar dan menengah, ada dua hal yang harus dicermati. Pertama soal partisipasi pendidikan dan kedua angka putus sekolah. Secara umum penyebab dua persoalan tersebut adalah faktor ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mengamanatkan pembangunan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Target Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI sebesar 91,3% pada 2014 diharapkan meningkat pada 2019 menjadi 94,8%. Tingkat SMP/MTs 79,4% pada 2014 79,4% menjadi 82% pada 2019. Sedang SMA/MA/SMK, 55,3% pada 2014 menjadi 67,5% pada 2019.

Target pembangunan bidang pendidikan lainnya adalah meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah. Itulah sebabnya, penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh Presiden Joko Widodo adalah langkah nyata dan jangka panjang mengangkat harkat warga negara lewat pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah.

kip wujud 4

Pemberian KIP menegaskan sikap Presiden yang berpihak pada masyarakat kurang mampu agar bisa mendapatkan akses pendidikan seluas-luasnya. Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, Magelang, dan Boyolali, pada (27-30/1/2017), Presiden secara langsung membagikan KIP. Di lokasi pertama, SMK Negeri 2 Pengasih, Kab Kulon Progo, DIY sebanyak 1.037 KIP dibagikan Kepala Negara bagi para pelajar SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Di lokasi kedua, SMK Syubbanul Wathon, Kab Magelang, Jawa Tengah dan diberikan 1.083 KIP. Sementara di SMK Negeri 1 Mojosongo, Kabupaten Boyolali, 1.067 KIP dibagikan kepada 707 pelajar yatim piatu dan 360 pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 di JIExpo Kemayoran 25 Januari, Jakarta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan. “Anak-anak yatim piatu merupakan sasaran penerima KIP tahun 2017 yang ditargetkan sebesar 16,4 juta siswa dari keluarga miskin, termasuk peserta didik yatim piatu dari sekolah maupun panti sosial/panti asuhan.”. Dari total jumlah anak yatim piatu yang terdata hingga saat ini sebanyak 896.781 anak. Pada tahun 2016, anak yatim piatu penerima KIP sebanyak 158.933 anak, dan sisanya sejumlah 736.848 anak yang belum mendapatkan KIP dipastikan akan memperoleh manfaat dana program ini di tahun 2017.

kip wujud 2

Kepemilikan KIP ini akan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu dan yatim piatu terdaftar sebagai penerima bantuan tunai pendidikan. Besaran bantuan yang diterima sebesar Rp 450 ribu per tahun untuk siswa SD; Rp 750 ribu siswa SMP, dan Rp 1 juta bagi pelajar SMA atau SMK. Bantuan tersebut bisa dicairkan di BRI dan BNI. Presiden mewanti-wanti agar bantuan tersebut digunakan hanya dibelanjakan pada hal yang berhubungan dengan pendidikan.

KIP adalah wujud dari PIP yang digagas Presiden Joko Widodo, yang ditujukan untuk membantu meringankan biaya personal pendidikan, mencegah agar siswa tidak putus sekolah, serta mendorong siswa putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun non formal.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 mengamanatkan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan, “Tidak ada lagi alasan anak Indonesia untuk tidak sekolah. Saya mengajak semua pihak untuk ikut mendorong agar KIP betul-betul sampai ke tangan siswa yang berhak,” ujar Mendikbud.

Pemberrian KIP pada pelajar yang kurang mampu secara langsung menjadi salah satu cara meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah.