Peningkatan akses, pendidikan, dan kesehatan menjadi kunci kesejahteraan masyarakat Papua.

Dalam pengantar rapat terbatas mengenai pembangunan di Papua di Kantor Presiden, Selasa 8 November 2016, Presiden Joko Widodo mengevaluasi program pembangunan di Bumi Cenderawasih. Menurut Presiden, permasalahan pembangunan di Papua bukanlah terletak pada besar-kecilnya alokasi anggaran pembangunan Papua. Pada tahun anggaran 2016 sejumlah Rp 85,7 triliun sudah digelontorkan ke Papua.

Oleh karenanya, Presiden menginstruksikan agar kementerian dengan pemerintah daerah harus berkoordinasi, fokus, dan berjalan bersama-sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua. Hal-hal yang selama ini terjadi tidak boleh terus dibiarkan. “Saya minta kerja kita fokus pada peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua,” imbuhnya.

Soal peningkatan kesejahteraan sosial di Papua memang menjadi sasaran yang terus diupayakan. Perhatian pemerintah sangat besar ke wilayah ujung Timur Indonesia ini. Selain porsi anggaran yang besar, paling tidak juga ditunjukkan dengan kunjungan Presiden selama 4 kali ke Papua sejak Oktober 2014. Kunjungan terakhir dilakukan pada Oktober lalu, salah satunya meresmikan enam proyek listrik di Papua dan Papua Barat. Menurut Lukas Enembe, Gubernur Papua. Presiden tidak hanya singgah di kota-kota besar. Namun juga daerah terpencil dengan fasilitas minim seperti Nduga dan Wamena.

Strategi yang ditempuh pemerintah dalam memajukan Papua adalah pendekatan komprehensif. Artinya, kemajuan san kesejahteraan masyarakat Papua akan tercapai bila terdapat keseimbangan pembangunan antara proyek yang bersifat fisik dengan hal-hal yang berkait dengan kemanusiaan.

 

PAPUA TERBARU

Melalui pendekatan kesejahteraan tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua sedikit membaik, meski belum memuaskan. Kalau pada tahun 2014, IPM sebesar 56,57, maka pada 2015 naik sedikit menjadi 57,25. IPM sendiri menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil-hasil pembangunan, khususnya memperoleh pendapatan, mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dsb. Pembangunan manusia sendiri muaranya adalah untuk mengurangi ketimpangan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta penghormatan terhadap hak asasi.

Dalam bidang pendidikan, misalnya, sebanyak 358.617 warga telah menerima Kartu Indonesia Pintar. Sementara dalam bidang kesehatan 60 persen atau 2.836.145 masyarakat Papua telah menerima kartu Papua Sehat. Penderita malaria yang masih endemik di Papua mengalami penurunan sebanyak 2.744 jiwa pada 2015.
Sasaran berikutnya adalah pembangunan ekonomi yang mensejahterakan Papua. Tujuannya membuka isolasi dan meningkatkan perekonomian orang asli Papua terutama mama-mama sebagai tulang punggung perekonomian keluarga. Untuk itu pasar mama-mama ditingkatkan kapasitasnya. Dari sebelumnya 3 unit (2014) menjadi 25 unit (2016). Jumlah pedagang juga bertambah dari 23.000 orang (2015) menjadi 39.000 orang (2016).

Dalam hal membuka isolasi daerah, dibangun 4.480.05 kilometer jalan baru di Papua dan Papua Barat, 3 terminal baru bandar udara, 3 kapal ferry baru, 6 infrastruktur listrik baru, dan rute baru penerbangan maskapai Garuda: Biak-Nabire-Timika.

 

PERHATIAN 1

Pembangunan yang menyasar berbagai bidang ini diharapkan bisa lebih fokus dan terkoordinasi antar kementerian dan lembaga. Juga antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya agar anggaran yang besar tersebut tidak sia-sia. Tapi yang lebih penting, seperti dikatakan Presiden adalah agar, “Masyarakat Papua dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dan jangan sampai justru rakyat hanya menjadi penonton saja. Gunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan tempatkan rakyat Papua menjadi subyek yang penting dalam pembangunan di Tanah Papua.”

Kalau hal di atas dilaksanakan, secara perlahan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua seperti diharapkan oleh Presiden dalam rapat terbatas tersebut.