Untuk menjadikan Islam di Indonesia sebagai unsur penting peradaban dunia, pemerintah memandang perlu mendirikan pusat penelitian, kajian dan pengembangan Islam Indonesia.

Presiden Jokowi dalam berbagai lawatan ke luar negeri selalu mempromosikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar yang menjunjung toleransi dan pluralisme. Masyarakat internasional pun mengakui keunikan Islam di Indonesia. Sebagai tindak lanjut hal itu dan dengan pertimbangan untuk meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas Islam di Indonesia, Presiden kini telah mengambil langkah nyata.

Dengan tujuan menempatkan Islam sebagai salah satu unsur penting peradaban dunia, pemerintah memandang perlu menjadikan Islam di Indonesia sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Serta sebagai alternatif pemecahan masalah kemanusiaan, mozaik budaya dan peradaban dunia, inspirasi bagi terciptanya tata dunia baru yang damai, ramah, demoktratis, dan berkeadilan.

Presiden Jokowi melihat Indonesia perlu menjadi salah satu pusat peradaban Islam di dunia dan mengenalkannya kepada dunia internasional melalui jalur dan jenjang pendidikan tinggi yang memenuhi standar internasional. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden pada 29 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. Dengan Perpres tersebut, maka pemerintah resmi mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia yang selanjutnya disingkat UIII.

Perpres ini merupakan langkah maju di dunia akademik untuk menegaskan keunikan identitas Islam di Indonesia. Potensi Islam di Indonesia untuk menjadi pusat peradaban islam dunia sangat besar dan nyata. Untuk itu, pertama-tama memang harus ada sebuah pusat kajian akademik yang berkualitas internasional. Dalam pasal 1 ayat 2 Perpres no 57 tahun 2016 dikatakan bahwa UIII merupakan perguruan tinggi yang berstandar internasional dan menjadi model pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam pengkajian keIslaman strategis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Dalam Perpres juga diatur soal tehnis pengelolaan. Menurut Perpres, UIII dikelola sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, dan pembinaannya dilakukan secara teknis akademis oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi. Dan untuk mewujudkan UIII sebagai perguruan tinggi berstandar internasional sebagaimana dimaksud dan dalam diplomasi luar negeri akan difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Perpres juga menegaskan, UIII mempunyai tugas utama menyelenggarakan Program Magister dan Doktor bidang studi ilmu agama Islam. Selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam sebagaimana dimaksud, UIII juga dapat menyelenggarakan program Magister dan Doktor bidang studi ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta sains dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pendanaan dalam penyelenggaraan UIII, menurut Perpres no 57 tahun 2016, sumber dana adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penganggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan UIII diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama dan peraturan menteri lain/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang terkait sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Demikian bunyi Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 29 Juni 2016. Ini adalah sebuah langkah maju pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengukuhkan eksistensi dari identitas Islam di Indonesia sebagai pusat kajian yang akan memberi manfaat besar bagi tatanan dunia baru.