Pemerintah daerah akan turut berbagi beban dalam pemangkasan anggaran, tapi pada saat yang sama harus menggenjot penyerapan anggaran untuk menggerakkan ekonomi daerah

 

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah mengumumkan rencana pemangkasan anggaran pada 3 Agustus 2016. Hal itu, menurut Menkeu, merupakan pesan dari Presiden Jokowi untuk “memperkuat kredibilitas dan confidence serta trust.” Secara garis besar, pemangkasan anggaran dilakukan untuk kementerian/lembaga sebesar Rp 65 triliun dan untuk pemerintah daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Untuk pemerintah pusat, pengurangan diarahkan pada aktivitas yang tidak menunjang prioritas. Misalnya, “berkaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan-persiapan, dan bahkan mungkin termasuk belanja untuk pembangunan gedung pemerintahan yang belum dianggap prioritas pada saat ini.”

Konsinyering sendiri, dalam konteks etimologi pemerintahan adalah pengumpulan/proses mengumpulkan pegawai di suatu tempat (hotel, penginapan, ruang rapat lainnya) untuk menggarap pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor serta dilarang meninggalkan tempat kerja selama kegiatan berlangsung.

Sementara untuk pemerintah daerah, pengurangan dilakukan “karena persoalan dana bagi hasil yang karena penerimaan pajaknya diperkirakan lebih kecil, maka otomatis penerimaan untuk dana bagi hasil di daerah juga akan dikurangi.”

Pemerintah daerah memang diharapkan dapat berperan aktif dalam pengelolaan anggaran yang pruden. Bukan saja karena nilai pemangkasan anggarannya secara agregat lebih tinggi daripada pemerintah pusat seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan, namun karena otonomi yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri.

Namun, sepertinya, tidak terdapat indikasi bahwa pemerintah daerah akan memiliki persepsi yang berbeda dalam hal kebijakan pemangkasan ini. Salah satu alasannya karena sejumlah daerah, nyatanya memiliki tingkat penyerapan anggaran yang tidak cukup tinggi. Hal ini misalnya terlihat dalam rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Presiden Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya pada tanggal 4 Agustus 2016.

Data yang dipunyai Presiden menunjukkan bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari seluruh provinsi yang belum terserap hingga bulan Juni 2016 adalah sebesar Rp214 triliun. Angka tersebut hanya turun tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai Rp246 triliun.

Sejumlah daerah, berdasarkan data yang disampaikan Presiden, masih mengendapkan dananya di bank. Sepuluh provinsi yang secara eksplisit disentil oleh Presiden Jokowi adalah: DKI Jakarta  dengan jumlah dana di bank sebesar Rp13,9 triliun, Jawa Barat sebesar Rp8,034 triliun, Jawa Timur Rp3,947 trilun, Riau Rp2,867 triliun, Papua Rp2,596 triliun, Jawa Tengah Rp2,467 triliun, Kalimantan Timur Rp1,572 triliun, Banten Rp1,527 triliun, Bali Rp1,464 triliun dan Aceh Rp1,446 triliun.

Dalam kacamata penghematan belaka, mengingat adanya kekurangan dari sisi penerimaan pajak seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, penyerapan yang rendah ini mungkin bisa dipandang sebagai suatu “keuntungan”. Namun, sebetulnya tidak demikian halnya jika dilihat dari kacamata pengelolaan keuangan negara yang dapat memunculkan confidence serta trust.

Bagaimanapun, program-program prioritas pemerintah harus dijalankan dengan menggunakan anggaran negara. Anggaran yang mengendap justru bisa menghambat pembangunan daerah, terutama yang kekuatan bisnisnya tak ditunjang oleh sektor swasta. Bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila hanya sedikit anggaran yang diturunkan untuk mendorong perekonomian?

“Dari mana uang beredar di daerah? Ini penting untuk dikeluarkan. Segera lelang!” ujar Presiden Jokowi.

Dalam konteks ini, penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan menjadi sangat penting untuk terus dilakukan. Kesamaan persepsi ini dapat menciptakan sinergi, kesamaan langkah tentang kapan harus berhemat dan kapan harus bergerak cepat memanfaatkan momentum ekonomi.

Bila sinergi ini tercipta, maka kerja keras dan cerdas untuk mewujudkan visi Nawacita tentu kembali akan mendapatkan momentum akselerasinya.