Reforma agraria hanyalah salah satu dari banyak cara pemerintah mengatasi ketimpangan kaya-miskin. Data yang akurat menjadi kunci keberhasilan, agar bantuan tepat sasaran.

Dalam perjalanan waktu, ketika pembangunan bergulir dampak yang dirasakan masyarakat bisa berbeda-beda. Satu sisi, ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Mereka adalah masyarakat yang tidak mempunyai keterampilan dan akses ke sumber permodalan.  Di lain pihak, ada masyarakat yang dengan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi mampu memanfaatkan sumber daya yang ada.

Adanya perbedaan kemampuan dalam memanfaatkan modal produksi ekonomi tersebut memunculkan perbedaan pendapatan pada dua kelompok tersebut. Adalah tugas negara untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan ini. Karena jika dibiarkan bakal memicu gejolak sosial. Ongkos pemulihannya bisa sangat mahal dibandingkan bila persoalan tersebut dilokalisir dalam persoalan ekonomi.

Sebagai dampak buruk pembangunan, ketimpangan tidak bisa dihindari. Namun mengurangi sampai batas yang diterima sangatlah mungkin. Salah satu ukuran  ketimpangan yang disepakati para ahli disebut dengan rasio gini. Dasar perhitungannya adalah pengeluaran per kapita. Data Badan Pusat Statistik mencatat, rasio gini Indonesia turun dalam setahun, dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,397 pada Maret 2016. Penurunan rasio gini ini pantas disambut gembira, karena menunjukan program-program pemerintah terkait kemiskinan memberi hasil positif. Namun angka tersebut, juga menunjukkan, bahwa ketimpangan pengeluaran antara kaya dan miskin ada dalam taraf sedang. Upaya keras harus terus dilakukan agar rasio gini ada pada angka di bawah 0,30 yang mengindikasikan ketimpangan rendah.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut peran negara sangatlah penting. Mekanismenya tidak hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter standar, perlu ada intervensi yang lebih dalam. Oleh karena itu rencana pemerintah tahun 2017 untuk melakukan reforma agraria harus dilihat sebagai salah satu cara mengurangi ketimpangan. Program tersebut baru akan berhasil bila terintegrasi dengan program pengurangan kemiskinan lain. Misalnya voucher pangan, kredit usaha rakyat, program keluarga harapan, kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, dsb.

Tujuan utama reforma agraria adalah redistribusi aset dan pengakuan kepemilikan. Dua tujuan tersebut membuat masyarakat kurang mampu memiliki kekuatan menggerakkan roda perekonomian yang berpijak dari modal yang mereka miliki, yakni aset berupa tanah. Mereka yang selama ini hanya bekerja untuk orang lain, bisa bekerja mandiri di atas tanah yang mereka miliki dan mempunyai kepastian hukum.

Selaian reforma agraria, pemerintah juga sedang menyiapkan bantuan pangan melalui mekanisme voucher pangan untuk masyarakat tidak mampu. Melaui voucher pangan ini pemerintah memberi kartu, dimana kartu tersebut dipakai sebagai alat untuk menukarkan dengan beras di tempat yang sudah ditunjuk dalam jumlah tertentu dalam satu bulan. Cara ini merupakan pengganti bantuan beras langsung untuk rakyat miskin. Perbedaanya kalau pada beras miskin, masyarakat langsung menerima sejumlah beras yang sudah ditentukan.  Sementara pada voucher pangan, masyarakat bisa memilih sendiri mutu beras yang diinginkan, asalkan tidak melebihi besaran rupiah yang sudah ditetapkan per bulannya. Dengan sistem administrasi yang andal, sistem voucher pangan diharapkan lebih tepat sasaran.

Dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo menyoroti tentang pentingnya membangun dari pinggiran. Oleh karena itu kawasan pinggiran menjadi sasaran berbagai program di atas untuk mengatasi ketimpangan. Di sisi lain pemerintah terus memberi akses kepada keluarga kurang mampu di sektor kesehatan, pendidikan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar mereka tercakup dalam program bantuan.

Persoalan yang muncul kemudian adalah pada keakuratan data. Masing-masing kementerian dan lembaga punya data yang berbeda. Akibatnya bantuan tidak tepat sasaran. Keluarga yang seharusnya menerima malah tidak menerima dan sebaliknya. Untuk itu, perintah presiden agar menggunakan satu data dari BPS harus ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Harapannya, berbagai bantuan tersebut bisa terintegrasi satu sama lain dan diterima oleh orang pada saat yang tepat. Tepat jumlah, tepat orang, tepat waktu!

Dengan langkah komprehensif tersebut, pemerintah percaya ketimpangan pengeluaran antara penduduk kaya-miskin bisa diperkecil.