Pemerintah berupaya keras membuka sumbatan investasi serta menyiapan sarana untuk menggiring investor masuk. Tujuannya mengurangi pengangguran dan ketimpangan pengeluaran. 

Masyarakat Jawa secara arif menggambarkan kondisi ideal kehidupan sebagai gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karto raharjo – Hidup tenteram, tercukupinya makanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hal serupa disuarakan oleh pendiri bangsa Soekarno-Hatta dalam alinea ke 2 Pembukaan UUD 1945 ….. mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Apa yang menjadi keinginan pendiri bangsa ini, hingga 70 tahun usia kemerdekaan masih terus diperjuangkan. Sebagian masyarakat sudah berada di kelas  pendapatan menengah bahkan  atas. Namun, sebagian masih berada di kelas pendapatan bawah. Perbedaan pendapatan itu memunculkan ketimpangan dan kemiskinan. Sedangkan salah satu penyebab kemiskinan adalah pengangguran.

Salah satu indikator yang dipercaya memotret ketimpangan adalah rasio gini. Atau ukuran ketimpangan distribusi pengeluaran antar kelompok masyarakat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks gini ratio nasional pada September 2015 sebesar 0,40. Angka ini membaik 0,01 poin dibandingkan dengan Maret 2015 yang sebesar 0,41. Angka sebesar itu sudah bertahan sejak 2010. Penurunan angka rasio gini tersebut menunjukkan terjadi perbaikan distribusi pengeluaran.

Meskipun demikian angka 0,40 masih menunjukkan tingkat ketimpangan skala sedang. Sasaran berikutnya adalah menekan rasio gini hingga di bawah 0,30 yang mengindikasikan tingkat kesenjangan skala rendah.

Ketimpangan pengeluaran antar kelompok secara implisit juga menunjukkan masih adanya masyarakat berpendapatan rendah atau kelompok miskin. Data BPS memberi gambaran, jumlah penduduk miskin kota dan desa pada 2013 sebanyak 11,47 persen atau 28.553,93 juta. Tahun 2014 sebesar 10,96 persen atau 27.727,78 juta jiwa. Mereka ini adalah masyarakat yang dari sisi ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

Bila dicermati, pengangguran menjadi salah satu penyebab munculnya kemiskinan. Para ekonom mempercayai salah satu cara efektif mengurangi angka kemiskinan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ribuan tenaga kerja akan terserap ke sektor-sektor produksi. Sehingga mereka mendapat upah yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan belanja para pekerja.

Tiga hal besar di atas: penurunan ketimpangan, penurunan angka kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran menjadi hal yang diharapkan rakyat dan sekaligus menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi – JK. Salah satu caranya adalah membuka kran investasi secara besar-besaran.

Langkah konkretnya dengan menyingkirkan hambatan investasi untuk menciptakan iklim investasi yang nyaman bagi investor. Dengan  mempercepat perizinan, misalnya diharapkan modal dari luar akan masuk. Selain itu, pembangunan infrastruktur dikebut dan diselesaikan. Mulai dari jalan, pelabuhan, bandara, ketersediaan listrik agar investor mudah menjalankan bisnisnya di Indonesia.

Komitmen pemerintah itu diwujudkan dengan membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer, jalan tol 1.000 kilometer dan pembaharuan jalan arteri sepanjang 3.072 kilometer.  Kementerian Perhubungan mengembangkan  pelabuhan non-komersial sebanyak 150 pelabuhan, pengerukan alur pelayaran/kolam pelabuhan di 13 lokasi, pengadaan kapal perintis sebanyak 100 kapal,

Tujuh belas bandara baru dan 132 bandara di daerah rawan bencana, terisolir dan daerah perbatasan  dalam proses pembangunan dan pengembangan. Termasuk terminal penumpang di 27 bandara.

Pasokan listrik yang kerap terkendala dibenahi. Sampai akhir 2015 sebesar 55.528,8MW sudah terpasang. Angka ini meningkat sebesar 2.496,8 MW sejak Oktober 2014. Saat proyek ketenagalistrikan ini terpenuhi, Indonesia akan memiliki pembangkit listrik terpasang lebih kurang 90.000 MW.

Menurut Presiden Joko Widodo dalam arahan Rapat Kerja Pemerintah dengan seluruh pejabat Eselon II di Jakarta, berbagai cara untuk menarik investor itu harus dilakukan karena negara lain juga punya keinginan yang sama. “Soal investasi ini, kita rebutan dengan negara lain,” kata Presiden.

Lebih lanjut Presiden mengingatkan, perlunya kesiapan sumber daya manusia dengan pola pikir tradisi baru, karena era persaingan dan kompetisi sudah ada di depan mata. Berani bersaing menjadi ciri bangsa yang ingin maju, agar tidak tertinggal dengan negara lain. “Hanya dengan perubahan kita bisa mensejahterakan rakyat,” tandas Presiden.