Prioritas penting untuk mempercepat proses reformasi regulasi adalah mencabut langsung Perda atau regulasi lain yang memang jelas bermasalah. Presiden Jokowi telah memprioritaskan program ini.

Reformasi regulasi merupakan program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah 2017 dan akan dilakukan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga secara mandiri. Presiden Jokowi memprioritaskan program ini karena percepatan pembangunan selama ini kerap terkendala oleh bermacam regulasi yang tidak efisien dan efektif. Bahkan banyak regulasi yang sebenarnya tidak diperlukan. Proses reformasi regulasi di setiap Kementerian dan Lembaga akan dilakukan dengan pendampingan serta monitoring dan evaluasi dari Bappenas dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Langkah-langkah proses pelaksanaan reformasi regulasi dilakukan mulai dari tahap simplifikasi. Urutan prosesnya dimulai dengan inventarisasi, lalu identifikasi, analisis dan kemudian rekomendasi. Dari proses ini akan terlihat apakah sebuah peraturan bisa tetap dipertahankan atau diharmonisasi atau justru harus langsung dicabut. Rekomendasi juga bisa mencakup usulan untuk pembuatan regulasi baru jika dibutuhkan. Sebagai ilustrasi, proses penyusunan sebuah Perda yang ideal terjadi dalam penyusunan Perda Disabilitas Kota Yogyakarta. Perda Disabilitas Yogya adalah sebuah fenomena yang memperlihatkan bagaimana beragam unsur masyarakat berhasil menyatukan semangat kebersamaan dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas.

Perda Disabilitas DIY no 11 tahun 2012 proses penyusunannya melibatkan organisasi disabilitas, instansi pemerintah, dan akademisi. Akademisi yang terlibat dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bertugas melakukan penyusunan draft akademik. Sementara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terdiri dari Dinas Sosial sebagai leading sector, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Biro Hukum Pemda dan Dinas Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos). Proses lahirnya perda disabilitas DIY menurut sejumlah Organisasi Penyandang Disabilitas adalah sebuah proses yang ideal dimana semua stake holder bisa terintegrasikan dalam satu kerangka pikir dan kesadaran yang sama. Termasuk birokrasi pemerintah yang kooperatif.

Program reformasi regulasi jelas membutuhkan sikap kooperatif dari semua stake holder birokrasi di Kementerian dan Lembaga. Saat ini program reformasi ini sudah melalui proses cukup panjang. Baik itu proses yang bersifat multilateral, trilateral, maupun pengarahan internal Bappenas. Dalam semua tahap itu, KSP juga selalu mendampingi dan terlibat aktif.  Aturan-aturan yang cenderung bermuatan eksklusivisme daripada inklusivisme harus dicabut, termasuk yang berdasarkan agama.

Prioritas utama untuk mempercepat proses reformasi regulasi adalah mencabut langsung Perda atau regulasi lain yang memang jelas bermasalah. Entah karena Perda itu mengandung muatan sikap diskriminatif, tidak diperlukan, menghambat proses pembangungan  dan masalah lainnya yang terkandung dalam Perda bermasalah itu. Inilah cara tercepat untuk mereformasi birokrasi sebagaimana berulangkali ditegaskan dan diperintahkan oleh Presiden Jokowi. Rekonseptualisasi dan restrukturisasi penyusunan regulasi tidak diperlukan untuk menyikapi Perda yang bermasalah.

Mencabut dan menghapus Perda yang tidak Pancasilais adalah prinsip dasar dari reformasi regulasi. Hal ini sesuai dengan cita-cita Presiden Jokowi untuk melakukan pembangunan yang Indonesia Sentris. Bukan lagi Jawa Sentris. Membangun Indonesia dari pinggiran tentu harus didukung oleh perda-perda yang Pancasilais. Berbagai kebijakan dan program pemerintahan Presiden Jokowi adalah pemenuhan harapan dan kepercayaan masyarakat pada Presiden Jokowi. Reformasi regulasi adalah salah satu cara mendasar untuk memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia.