Pemerintah dan petugas lapangan dari berbagai unsur di daerah terlihat lebih siap dan sigap mengatasi kebakaran lahan. Sementara Badan Reformasi Gambut melakukan penanganan yang lebih komprehensif melalui pemantauan permukaan air di lahan gambut untuk menentukan kerentanan kebakaran.

Mengamati data historis  kebakaran hutan dari tahun ke tahun, Juni-Desember menjadi bulan puncak kebakaran lahan khususnya di Sumatera dan Kalimantan.  Kemarau panjang, kecerobohan, dan kebiasaan masyarakat membuka lahan baru dengan cara membakar lahan dipercaya menjadi penyebab.

Keluasan lahan, jauhnya lokasi, langkanya sumber air, serta minimnya sarana pemadaman, membuat api sulit diredakan.  Apapun penyebabnya, kebakaran di lahan hutan maupun gambut  berbahaya bagi kesehatan,  lingkungan, dan mengganggu perekonomian.

Oleh karena itu sistem pemantauan dini titik-titik panas menjadi kunci penanggulangan. Dari pantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  menggunakan satelit Modis pada 31 Agustus 2016 menunjukkan jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan berkurang signifikan. Meskipun masih asa 156 titik panas tersebar di 21 provinsi di Indonesia.
Upaya pemerintah mengatasi kebakaran hutan dan lahan membuahkan hasil. Riau sejauh ini tidak ada titik panas. Nihilnya hot spot menyebabkan kualitas udara di provinsi ini meningkat. Kebakaran hutan dan lahan yang sebelumnya sempat merebak berhasil dipadamkan.
Tim Satgas Terpadu, gabungan unsure TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Masyarakat Peduli Api dan relawan terus menangani kebakaran hutan dan lahan. Personil tersebut dibantu lima helikopter BNPB masih terus melakukan water bombing. Begitu juga 2 pesawat Air Tractor melakukan patroli udara dan pengeboman air. Hujan buatan terus dilakukan setiap harinya.

Sementara, di Kalimantan Barat terdapat 48 hot spot. Pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat oleh BNPB mengerahkan 2 heli water bombing  dan 1 pesawat hujan. Sebanyak 576 orang pelaku pembuka lahan dengan cara membakar lahan telah ditangkap oleh aparat TNI dari Kodim dan diserahkan kepada kepolisian.
Selain itu, pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) melakukan langkah yang lebih mendasar menangani kebakaran lahan agar tidak berulang. Badan ini mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,  Kalimantan Tengah,  Kalimantan Selatan, dan Papua.

Secara teknis, badan ini berperan dalam: a. melaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut; b. merencanakan, mengendalikan dan kerja sama penyelenggaraan restorasi gambut; c. memtakan kesatuan hidrologis gambut; d. menetapkan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya; e. melaksanakan konstruksi infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya; f. menata ulang pengelolaan areal gambut terbakar; g. melaksanakan  sosialisasi dan edukasi restorasi gambut; h. melaksanakan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; dan i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

Gambut menjadi perhatian, karena kebakaran di lahan ini sulit dipadamkan. Gambut merupakan tumpukan sisa-sisa batang, dahan, ranting,dan daun tetumbuhan setebal beberapa meter yang terkubur selama ribuan tahun dan belum terdekomposisi sempurna. Bersama air yang ada di sela-selanya, terbentuklah ekosistem gambut.

Memantau ketinggian air di lahan gambut menjadi kunci penanganan kebakaran lahan gambut. Universitas Kyoto, Universitas Hokkaido dan Research Institute for Human and Nature (RIHN)  yang sudah lama bekerja sama dengan BRG untuk memantau ketinggian air di lahan gambut.

Memakai alat khusus, para peneliti dapat menentukan secara cepat ketinggian air di lahan gambut. Mereka menyimpulkan, muka air pada lahan gambut minimal harus menggenangi 40 cm di bawah permukaan. Bila kurang dari itu, maka lahan gambut berpotensi untuk terbakar. Dengan cara ini, mereka bisa memantau lahan gambut mana yang kering dan basah, berpotensi terbakar sehingga bisa mengawasi dengan lebih terarah dan intensif.

Langkah-langkah akan membuat penanganan kebakaran lahan lebih komprehensif dan berjangka panjang.