RUU Pengampunan Pajak bisa jadi solusi alternatif pembiayaan pembangunan Nawacita. Tapi, sejumlah negara lain bisa berpotensi menjadi “penghambat”.

Pembangunan di dunia manapun membutuhkan biaya besar. Begitu pula yang dihadapi pemerintah saat ini ketika hendak mewujudkan visi-misi Nawacita.
Untuk membiayai berbagai pembangunan infrastruktur sebagaimana dijanjikan dalam Nawacita, pemerintah diperkirakan membutuhkan sekitar Rp5.000 triliun selama periode 5 tahun. Belum termasuk program-program utama lain untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, salah satu strategi yang diambil dalam konteks politik anggaran adalah melakukan realokasi subsidi BBM sebesar Rp211,3 triliun. Dana yang tadinya digunakan untuk menekan harga BBM agar tetap murah, setelah direalokasi kini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan menjalankan program perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.

Namun, karena kebutuhan pembiayaan yang demikian besar, pemerintah tetap membutuhkan sumber-sumber alternatif untuk mengakselerasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Selain secara gencar menarik investor melalui berbagai paket deregulasi, pemerintah juga merasa perlu untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara dengan memperluas basis pajak.

Dalam konteks itulah, muncul gagasan memperkenalkan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk menarik dana dalam jumlah besar yang dimiliki oleh orang Indonesia di luar negeri. Dana yang “diparkir” di luar negeri dengan berbagai alasan politik maupun ekonomi, diharapkan dapat memberikan tambahan pemasukan pajak bagi negara.

Lebih dari itu, sebagai bagian dari repatriasi kapitial, dana tadi dapat langsung diarahkan untuk berkontribusi dalam pembangunan, baik melalui Surat Utang Negara maupun instrumen investasi lainnya – seperti disebutkan dalam RUU Pengampunan Pajak yang belum jadi disahkan oleh Parlemen.

Saat ini, seperti banyak diberitakan media, penerapan tax amnesty di Indonesia masih mengalami berbagai kendala. Parlemen memutuskan menunda pembahasan RUU Pengampunan Pajak menyusul kesepakatan antara Pemerintah dan DPR untuk menunda revisi Undang-Undang KPK pada akhir Februari 2016. Rencananya, RUU inisiatif pemerintah ini kembali akan dibahas setelah masa reses pada tanggal 4 April 2016.

Ketidakpastian pembahasan RUU ini memang dikhawatirkan dapat mempengaruhi berbagai hal. Salah satunya, karena isu tax amnesty juga dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi perpajakan melalui pembahasan UU Perpajakan lain seperti revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Padahal, di dalamnya, terdapat sejumlah agenda kebijakan strategis bidang fiskal – seperti penurunan tarif PPh, pembentukan Badan Penerimaan Pajak, persiapan automatic Exchange of Information (EOI) antar negara, reformasi administratif perpajakan, termasuk penggunaan sistem berbasis Teknologi Informasi.

Berlarut-larutnya pembahasan terhadap RUU Pengampunan Pajak tentu bisa menciptakan dampak lain yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. Terutama jika otoritas keuangan di berbagai negara yang menjadi tempat penampungan uang warga Indonesia mempersiapkan langkah untuk mencegah efektivitas kebijakan ini.

Seperti diungkapkan oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro setelah rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Senin 21 Maret 2016, pemerintah telah memiliki data mengenai rekening orang Indonesia di luar negeri yang mencapai “ribuan triliun rupiah.” Jika dana tersebut ditarik masuk ke Indonesia dampaknya memang bisa merugikan bagi negara-negara penampung tersebut. Wajar jika mereka akan bisa berpotensi menjadi penghambat.