Reforma Agraria menjadi salah satu program Prioritas Nasional di tahun 2017. Agendanya termasuk penyelesaian konflik agraria dan pembentukan kekuatan produktif baru.

Indonesia yang lebih sejahtera dan adil merupakan cita-cita bersama seluruh warga negara. Untuk menuju ke sana, Nawacita memberi pedoman, mengarahkan menuju cita-cita  mulia tersebut.  Kondisi ideal tersebut tidak bisa dicapai dalam satu langkah. Salah satu yang tengah dikebut adalah pembangunan proyek infrastruktur strategis  untuk menciptakan konektivitas dan mengatasi kesenjangan antar wilayah. Tak berhenti pada proyek-proyek fisik, pemerintah pun mematangkan berbagai program mengatasi kemiskinan dan kesenjangan dengan menyasar masyarakat miskin secara langsung.

Yang terbaru adalah arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas pada 24 Agustus 2016 tentang Reforma Agraria. Presiden  mengemukakan bahwa fokus kerja pemerintah adalah menyelesaikan tiga hal pokok, yaitu kemiskinan, ketimpangan, serta penciptaan lapangan pekerjaan.

Semangat Reforma Agrari adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Reforma Agraria juga harus bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria  antar masyarakat dengan perusahaan, antar masyarakat dengan pemerintah.

Dalam rangka Reforma Agraria presiden juga meminta kementerian dan lembaga terkait melakukan langkah percepatan dan implementasi. “Wujudkan kebijakan peta tunggal. Lakukan sinkronisasi sistem hukum dan semua peraturan sehingga tidak menimbulkan dualism, multitafsir, dan mengakibatkan sengketa agrarian,” tegas presiden.

Inisiatif ini dilakukan untuk memberdayakan masyarakat yang selama ini terpinggirkan dan kehilangan hak atas tanah dengan berbagai alasan. Secara total, pemerintah mengalokasikan 9 juta hektar tanah sebagai obyek Reforma Agraria.  Terdiri atas tanah transmigrasi yang belum bersertipikat (0,6 juta ha), legalisasi aset (3,9 juta ha), Hak Guna Usaha yang habis dan tanah terlantar (0,4 juta ha) dan pelepasan kawasan hutan (4,1 juta ha).

Masih dalam rapat terbatas yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkenalkan konsep penataan kehutanan sosial untuk akses kelola masyarakat, termasuk untuk masyarakat adat. Skemanya antara lain dijalankan melalui Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Hutan Rakyat serta kemitraan masyarakat dengan perusahaan pemegang  hak pengusahaan hutan. Untuk itu, totalnya akan mencapai 12,7 juta ha.

Seberapa besar keseriusan pemerintah dalam menjalankan program ini, dapat dilihat juga dari Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang telah menetapkan Reforma Agraria sebagai Prioritas Nasional. Dalam dokumen tersebut,  terdapat program-program utama untuk menjalankan Reforma Agraria, yaitu: (1) Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik-konflik agraria; (2) Penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); (3) Memberikan kepastian hukum dan legalisasi atas TORA; (4) Pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki tata guna tanah dan membentuk kekuatan-kekuatan produktif baru; dan (5) Memastikan tersedianya dukungan kelembagaan pelaksana reforma agraria di pemerintah pusat dan daerah.

Program-program tersebut sekaligus memastikan agar Reforma Agraria tidak berhenti di tengah jalan. Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan membentuk kekuatan-kekuatan produktif baru misalnya, masyarakat yang telah mendapatkan distribusi lahan kelak akan mempertahankan lahannya dengan sungguh-sungguh karena merupakan aset yang menghasilkan. Dengan aset tanah yang produktif, maka kecil kemungkinannya tanah tersebut akan berpindah tangan ke para pemodal besar.

Dengan makin banyak kelompok masyarakat miskin yang memiliki tanah, maka kesenjangan penguasaan aset secara nasional akan mengalami penurunan.