Pembangunan bandara, jalur kereta api, penyaluran KIS dan KIP tengah digenjot di Kalimantan Tengah. Lewat langkah ini konektivitas antar wilayah diwujudkan, biaya logistik ditekan, dan kesejahteraan rakyat ditingkatkan.

Pemerintah ingin agar Kalimantan Tengah tidak hanya strategis secara geografis, namun juga secara ekonomi. Bumi Isen Mulang atau pantang mundur, adalah sebutan provinsi Kalimantan Tengah. Ia bukan hanya berada di tengah pulau Kalimantan, tetapi juga di tengah kepulauan Nusantara.

Dengan luas 153.564 km 2 atau 1,2 kali luas Pulau Jawa, Kalimantan Tengah berada di peringkat provinsi terluas kedua di Indonesia. Namun hanya dihuni oleh 2,4 juta penduduk.

Infrastruktur dasar provinsi ini, khususnya transportasi darat amatlah minim. Jalan darat baru, mulai di bangun sekitar tahun 1982. Akibatnya, transportasi darat masih menjadi kendala. Kelas jalan rendah dan belum mendukung angkutan bertonase tinggi.

Melihat kondisi infrastruktur tersebut pemerintah mempercepat proyek strategis nasional khususnya infrastruktur. Selain memacu program prioritas penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

BANTEN

Saat memimpin rapat terbatas mengenai evaluasi proyek strategis nasional dan program prioritas di dua provinsi, Kalimantan Tengah dan Sulawesi (14/2/2017), Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Kalimantan Tengah.

Bukan hanya untuk membuka keterisolasian beberapa wilayah di Kalimantan Tengah, tapi juga memperlancar konektivitas antar wilayah, serta bisa menurunkan biaya logistik. “Saya minta pembangunan infrastruktur transportasi harus betul-betul terintegrasi dengan kawasan lain di pulau Kalimantan dan tidak lupa memperhatikan aspek-aspek tata ruang serta lingkungan hidup,” tandas Presiden.

Dalam ratas tersebut dibahas kemajuan dan hambatan proyek strategis di provinsi ini meliputi jalur kereta api Puruk Cahu ke Bangkuang; Banjarmasin-Marabahan-Kuala Kapuas, Pulang Pisau-Palangkaraya; Bandar Udara Tjilik Riwut. Dan juga program prioritas yang meliputi pendistribusian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Khusus bandar udara Tjilik Riwut, kemajuan pembangunan terminal baru sudah mencapai 62,12 persen pada tahun 2016. Untuk tahun 2017 dianggarkan pembangunan gedung terminal sebesar Rp 32,4 miliar, fasilitas pendukung Rp 62,5 miliar. Pembangunan landasan pacu Rp 15, 3 miliar, dan pembuatan jalan akses bandara Rp 1,9 miliar. Harapannya gedung terminal selesai pada 2017 tidak termasuk interior gedung. Penyelesaian interior ini diusulkan pendanaannya tahun 2018.

INFRASTRUKTUR 16

Proyek strategis berikutnya, adalah jalur kereta api Purukcahu-Bangkuang yang didasarkan pada Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016. Trase sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan KP 297 tahun 2013. Pemenang lelang juga sudah ditentukan. Proyek ini tinggal menunggu penerbitan surat jaminan pemerintah terhadap risiko politik dan segera diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan, dari kementerian LHK-RI.

Kemajuan infrastruktur sarana dan prasarana KA antarkota di Kalteng berdasar Perpres 3 tahun 2016. Sarana dan prasarana kereta api Purukcahu-Bangkuan ini khususnya menjadi sarana pengangkutan batu bara dengan kapasitas lebih kurang 50 juta ton/tahun. Panjang jalur mencapai sekitar 422 km. Untuk jalur ini sudah ditetapkan trase dan pemenang lelang. Namun masih menunggu terbitnya surat jaminan pemerintah terhadap risiko politik dan terbitnya izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian LHK yang keduanya akan segera diterbitkan.

Khusus pembangunan jalur kereta api Banjarmasin-Marabahan-Kuala Kapuas, Pulang Pisau-Palangkaraya telah dilakukan studi kelayakan, kajian AMDAL. Rencana tindak lanjutnya adalah mendorong percepatan proses perencanaan dan pembebasan lahan serta rekomendasi trase dari Walikota Banjar Baru.

Tak hanya jalur darat, pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas angkutan udara. Bandar Muara Teweh ditargetkan beroperasi pada 2018. Untuk tahun 2017 ini akan segera diselesaikan pembangunan terminal dan fasilitas darat, pemasangan pagar pengaman bandara, pembuatan GSE road dan penataan area parkir.

EKONOMI DIGITAL

Selain itu, pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan warga Kalimantan Tengah melalui program KIS dan KIP. Khusus, Kalimantan Tengah, terdapat 492.557 jiwa penerima KIS. Temuan di lapangan menunjukkan KIS kurang tepat sasaran. Atas permasalahan tersebut Kementerian Sosial segera memfinalisasi mekanisme pelaporan bagi keluarga yang butuh bantuan kesehatan dasar namun tidak menerima kartu.

Sementera untuk pemerataan dan peningkatan layanan kesehatan, Kemenkes, DJSN, dan BPJS Kesehatan merumuskan kebijakan untuk mempercepat pemerataan dengan memanfaatkan mekanisme JKN.

Bagaimana dengan KIP? Ada 62.052 siswa penerima kartu dan ada 160.580 penerima manfaat. Mekanisme penyaluran KIP perlu lebih disosialisasikan, agar masyarakat tahu ada perubahan mekanisme dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) usulan sekolah menjadi KIP yang berbasis data kemiskinan. Sosialisasi ini juga penting agar tidak memunculkan gejolak dari masyarakat yang merasa layak menerima bantuan.

Jika terwujud program strategis dan prioritas ini bukan hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat di Kalimantan Tengah.