Penurunan utang luar negeri dalam jangka pendek dari US$ 1.496 miliar pada kwartal pertama 2010, menjadi US$ 661 juta pada bulan April 2016 membuat beban pembayaran  jangka pendek menjadi berkurang. Di lain sisi pembayaran utang melalui APBN sampai dengan April 2016 sesuai dengan perencanaan.

Dalam konteks rumah tangga, perusahaan hingga negara, utang selalu memiliki dua sisi. Utang bisa menjadi musibah atau berkah, tergantung dari kebijaksanaan untuk mengelolanya. Dalam ruang lingkup perusahaan misalnya, utang yang digunakan untuk membeli aset atau alat-alat produksi (yang kelak bisa meningkatkan pemasukan perusahaan) dapat dilihat sebagai  kebijaksanaan bahkan kecerdikan dari si pengelola usaha. Sebaliknya utang jika digunakan hanya untuk konsumsi, tentu bisa membawa masalah di kemudian hari.

Untuk membangun Indonesia yang maju, sejahtera, damai dan berkeadilan sebagaimana yang disampaikan dalam Nawacita, Indonesia membutuhkan dana hingga ribuan triliun rupiah. Untuk infrastruktur selama 5 tahun saja, perkiraannya mencapai Rp 5.000 hingga Rp 6.000 triliun. Dengan APBN kita di tahun 2016 yang berada di kisaran Rp 2.000 triliun, tentu butuh kecerdikan untuk memanfaatkan peluang. Termasuk dalam mengelola utang, dari dalam dan luar negeri.

Bagi pengelola keuangan profesional, peningkatan utang dapat dilihat secara positif, asalkan angka peningkatan tersebut juga tercermin dengan meningkatnya berbagai proyek strategis yang merupakan indikasi akan terciptanya dampak berantai yang menguntungkan di masa depan. Peningkatan pembangunan infrastruktur – sebagai salah satu bentuk proyek yang mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian – adalah salah satu contohnya.

Peningkatan utang luar negeri, merupakan konsekuensi dari kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber pembiayaan dalam negeri. Utang luar negeri pun mesti dilihat sebagai peluang yang harus dimanfaatkan. Namun, untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, lagi-lagi yang perlu dilakukan adalah menerapkan kebijaksanaan dalam pengelolaannya. Sumber pembiayaan yang berasal dari utang luar negeri, sebaiknya dipilih yang memiliki jangka waktu panjang.

Berdasar data dari Bank Indonesia, total utang luar negeri  Indonesia saat ini berjumlah 318,879 miliar US$. Jumlah tersebut terdiri dari utang jangka panjang (lebih dari satu tahun)  sebesar  260.348 miliar US$ dan utang jangka pendek ( kurang dari satu tahun) 56.831 miliar US $. Total utang tersebut merupakan gabungan dari utang pemerintah, swasta,  dan Bank Sental.

Dari total utang luar negri Indonesia saat ini, komponen yang paling besar adalah komponen utang swasta. Memang harus diakui terjadi peningkatan utang, namun tidak berarti Indonesia akan menguras APBNnya untuk membayar utang.

Mengapa? Karena, (1) utang luar negeri yang meningkat  adalah utang jangka panjang, yang pembayarannya tidak harus dilakukan segera. Berbeda dengan utang jangka pendek dalam jumlah besar  yang akan berdampak langsung. Kabar baiknya, utang pemerintah dalam jangka pendek, malah mengalami penurunan yaitu dari 1.496 miliar US$pada kwartal pertama 2010, menjadi 661 juta US$pada bulan April 2016. (2) Pembayaran utang melalui APBN sampai dengan April adalah 45% dari total APBN, sesuai dengan perencanaan.

Apalagi dalam soal pengelolaan utang luar negeri ini telah diatur melalui Pari Declaration. Yang intinya, bahwa utang luar tidak boleh membebani negara peminjam. Syarat-syarat pinjaman ditentukan oleh pihak kreditor maupun debitor dengan mengutamakan ownership dari negara peminjam.

Pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti Paris Declaration ini dengan membuat peraturan yang dikenal dengan Jakarta Commitment. Melalui peraturan ini, Indonesia menentukan persyaratan pinjaman luar negeri, sehingga bisa digunakan untuk pembiayaan sektor produktif dan menguntungkan Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan pengawasan, pemerintah juga telah membentuk unit Aid for Development di Bappenas yang mengawasi penggunaan dan implementasi  utang luar negeri di Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan, utang luar negeri masih terkelola dengan baik dan pembayaran bunga dan pokoknya masih sesuai rencana yang tertuang dalam APBN.