Untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, pemerintah menapaki dua langkah penting. Pertama, memacu investasi. Kedua, memberikan bantuan dasar untuk kelompok miskin serta hampir miskin dengan KIS, KIP, voucher pangan, PKH, dan bantuan lainnya.

Tujuan bernegara, pada akhirnya adalah menyejahterakan setiap warga negara. Cita-cita tersebut juga menjadi janji kampanye Jokowi-JK yang tercamtum dalam Nawacita, khususnya butir ke-5: meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk sampai pada tujuan mulia tersebut dibutuhkan kerja keras pemerintah. Mengingat dua indikator kesejahteraan, yakni persentase penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran antar golongan kaya dan miskin (rasio gini) masih dalam kategori sedang.

Seperti dilaporkan Badan Pusat Statistik, pada Maret 2015, penduduk miskin di Indonesia sebesar 11,22 persen (28,51 juta). Angka ini menurun menjadi 10,86 persen (28,01 juta) pada Maret 2016. Meskipun dalam persentase hanya berkurang 0,36 persen, namun secara absolut sekitar 500.000 orang keluar dari kategori penduduk miskin. Sementara rasio gini juga mengalami penurunan, dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,397 Maret 2016.

KETIMPANGAN 2

Usaha keras pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dilakukan lewat dua cara. Pertama dengan meningkatkan investasi. Melalui investasi, otomatis pertumbuhan ekonomi akan terpacu. Para ekonom memprediksi setiap satu persen pertumbuhan ekonomi nasional, akan terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 250 ribu – 300 ribu. Itulah sebabnya, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai jalan utama untuk mengentaskan kemiskinan.

Namun keinginan pengusaha untuk berinvestasi ini membutuhkan prasyarat.Mereka tidak mau mengambil risiko dan akan terlebih dulu menilai kondisi lingkungan bisnis, sebelum menanamkan modalnya. Itulah sebabnya, pemerintah serius meningkatkan peringkat kemudahan berusaha atau sering disebut ease of doing business. Bagi investor, peringkat kemudahan bisnis bukan semata-mata angka, namun memberikan banyak indikator mulai dari kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur, sampai dengan sistem perpajakan. Semakin tinggi peringkatnya, menunjukkan semakin mudah, cepat, dan transparan sebuah usaha di jalankan di negara tersebut.

Dalam soal kemudahan berusaha ini, Indonesia, telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Pada tahun 2016 tingkat kemudahan berusaha di Indonesia berada pada peringkat ke 106. Sementara tahun 2017, melesat ke angka 91 dari 189 negara atau kenaikan 15 tingkat. Sebuah kemajuan yang memperlihatkan, Paket Kebijakan Ekonomi XII yang khusus menyasar kemudahan berusaha meraih hasil yang signifikan. Meski presiden sendiri masih ingin agar peringkat kemudahan berusaha berada pada peringkat 40.

KETIMPANGAN 3

Kenaikan peringkat ini diharapkan meningkatkan keinginan investor untuk berinvestasi di Indonesia yang pada gilirannya mendongkrak kebutuhan tenaga kerja. Kalau ini terjadi, maka akan meningkatkan pendapatan pekerja yang ujung-ujungnya akan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Namun harus diakui, tidak semua angkatan kerja yang dikelompokkan sebagai pengangguran terbuka (pernah bekerja dan tidak pernah bekerja) bisa terserap di pasar tenaga kerja. Data yang dihimpun BPS menunjukkan, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 mencapai 7,02 juta orang atau 5,5 persen. Angka tersebut menurun bila dibandingkan dengan Februari 2015, yang mencapai 7,45 juta orang (5,81 persen).

Untuk mereka yang tidak bekerja dan masuk kategori miskin dan hampir miskin, pemerintah memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Soal kesehatan misalnya, diberikan Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk penerima bantuan iuran yang hingga kini berjumlah 91.166.408. Sementara untuk membantu biaya pendidikan, pemerintah memberikan Kartu Indonesia Pintar sebanyak 18.991.872 pada tahun 2015 dan tahun 2016 ditargetkan 17.927.308 anak.

ketimpangan 5
Pemerintah juga terus melakukan reformasi dalam pemberian bantuan pangan. Salah satunya dengan mengubah bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) menjadi Bantuan Pangan dengan sistem voucher. Voucher ini selanjutnya dapat ditukarkan dengan bahan pangan. “Program Raskin akan kita ganti dengan voucher yang akan disampaikan langsung pada rumah tangga yang jadi sasaran. Voucher ini dapat digunakan untuk menebus beras, telur, atau bahan pokok lainnya di pasar, warung, dan toko pada harga yang berlaku,” terang Presiden dalam rapat terbatas soal Perubahan Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) menjadi Bantuan Pangan di Jakarta, Selasa 19 Juli 2016.

Untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS PKH memberikan bantuan dalam wujud program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai dengan persyaratan tertentu. Bantuan ini disekenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Hingga Oktober 2016, sudah 1,4 juta peserta yang menerima bantuan PKH.

Sekali lagi berbagai usaha tersebut ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan seperti dijanjikan dalam salah satu butir Nawacita di atas. Menyejahterakan rakyat!