Pengampunan pajak adalah strategi praktis dan realistis “memanggil pulang” dana besar milik orang Indonesia di luar negeri. Bagi pesertanya, inilah kesempatan menjadi patriot bangsa.

Wacana pengampunan pajak atau tax amnesty adalah hal baru bagi masyarakat kita. Sebagian barangkali belum memahami dan wajar jika ada yang cenderung menyederhanakan persoalan. Seolah-olah sedang terjadi “perang” antara pihak yang ingin mengampuni dan pihak yang ingin mengadili para pengemplang pajak. Padahal, cerita atau konteks yang melatarbelakanginya tidaklah demikian.

Perekonomian dunia yang kian menyatu selama beberapa dekade terakhir, telah memungkinkan pergerakan aliran modal yang sangat cepat dari negara satu ke negara lain. Demi efisiensi dan efektivitas, termasuk dalam melakukan merger dan akuisisi, berbagai perusahaan memanfaatkan lingkungan kemudahan berusaha yang tersedia untuk mendirikan berbagai perusahaan afiliasi di luar negeri. Semua itu legal atau sah adanya.

Untuk lebih jelasnya, berbagai negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, menawarkan kemudahan dalam urusan perpajakan. Sehingga banyak perusahaan dari berbagai negara yang kemudian tertarik untuk mendirikan perusahaan afiliasi di negara-negara tersebut – sebab, pajak yang lebih rendah tentu berarti profit yang lebih tinggi. Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan tersebut pun mesti membayar pajak di sana.

Tentu saja, ada pula perusahaan-perusahaan yang dengan sengaja “menyembunyikan” asetnya di berbagai negara yang disebut tax haven, semata-mata untuk menghindari pajak. Namun, tren keterbukaan informasi antar otoritas keuangan berbagai negara, perlahan-lahan sedang membangun transparansi informasi. Sehingga kelak, akan sulit bagi siapapun untuk menutup-nutupi aset yang dimilikinya.

Indonesia yang sedang gencar membangun proyek-proyek strategis sesuai dengan visi-misi Nawacita, tentu membutuhkan anggaran yang besar. Sumber utamanya, tak lain adalah penerimaan pajak. Hanya saja, perekonomian global yang melesu juga berdampak pada perekonomian nasional yang berarti tidak optimalnya penerimaan pajak di dalam negeri. Pemerintah pun berusaha untuk mendatangkan investasi dengan melakukan berbagai upaya reformasi perijinan dan upaya peningkatan daya saing lainnya – termasuk meneruskan berbagai proyek infrastruktur.

Namun, setelah mempelajari  adanya potensi untuk “memanggil pulang” atau merepatriasi dana milik orang Indonesia di luar negeri – yang seperti dijelaskan di atas, berada di luar negeri, karena berbagai alasan – maka opsi “pengampunan pajak” pun menjadi pilihan yang masuk akal. Diperkirakan terdapat Rp 3.500 hingga Rp 4.000 riliun dan milik orang Indonesia di luar negeri.

Pada dasarnya, tax amnesty, digunakan karena istilah ini sudah terlanjur populer digunakan di berbagai belahan dunia. Tapi yang terjadi, adalah “pernyataan” atau lebih tepatnya “deklarasi pajak”. Sehingga dana-dana tersebut dapat kembali ke Indonesia dan dioptimalkan untuk menggerakkan perekonomian nasional.

Pilihan tax amnesty adalah pilihan logis dan rasional karena memang hampir tidak ada cara lain yang dapat ditempuh dalam waktu singkat untuk memanggil pulang dana-dana tersebut. Mengejar dan mengadili mereka yang menyimpan dananya secara legal di luar negeri, tentu akan menjadi tantangan hukum tersendiri – kalau tidak bisa dibilang kurang realistis.

Namun yang juga tak kalah penting dari itu adalah, tax amnesty kemudian harus menjadi pintu masuk bagi reformasi pajak di Indonesia agar lebih efektif dan berkeadilan. Dengan adanya tax amnesty maka tidak saja negara mendapatkan tambahan pemasukan untuk pembiayaan pembangunan. Lebih dari itu, deklarasi dari para peserta program ini akan menjadi awal bagi perluasan basis data pembayar pajak. Di tahun-tahun mendatang, secara otomatis mereka akan menjadi pembayar pajak secara jangka panjang.

Bukan berarti mudah saja menerapkan kebijakan ini. Negara-negara lain, sangat mungkin menghalang-halangi penerapannya. Terlebih jika melibatkan perpindahan dana yang sangat besar. “Ada negara yang mengiming-imingi WNI kita untuk tidak menarik uangnya,” kata Presiden Jokowi, pada Kamis, 4 Juli 2016 lalu.

Terakhir, ada sebuah pertanyaan penting: jika mereka memang tidak melanggar hukum lalu apa yang akan membuat para peserta program ini mau membawa pulang dana milik mereka di luar negeri? Bukan profit atau efisiensi. Tapi, inilah kesempatan langka yang disediakan negaramu untuk berbakti pada Tanah Airmu. Kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi.