Amnesti pajak adalah sebuah panggilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai Wajib Pajak agar berpartisipasi aktif. Ini merupakan wujud bakti rakyat pada negerinya agar berguna bagi bangsa dan negara.

Isu bahwa Amnesti Pajak hanya untuk orang-orang kaya, langsung ditepis oleh Presiden Jokowi, saat memimpin sosialisasi UU Amnesti Pajak, pada Jumat, 15 Juli 2016. Presiden memandang penting UMKM untuk ikut program pengampunan pajak ini. “Saya targetkan minimal 10.000 UMKM ikut program ini dengan tarif 0,5 % dengan omzet Rp 4,8 miliar per tahun,” jelasnya.

Untuk mendorong program amnesti pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) siap memfasilitasi pelaku UKM terkait pelaksanaan amnesti pajak. Pelaku UMKM diminta memanfaatkan kesempatan kebijakan amnesti pajak karena waktunya yang terbatas. Ini adalah suatu kesempatan untuk menjadi warganegara yang taat pajak sekaligus pembuktian rasa kebangsaan dan cinta tanah air dari seluruh rakyat Indonesia.

Di sisi implementasinya, Kemenkop dan UKM siap membantu dan menfasilitasi UMKM yang mau mendaftar amnesti pajak dengan membuat pedoman yang sederhana dan implementatif. “Saat ini, kami masih menunggu dan akan mempelajari Peraturan Menteri Keuangan terkait ini,” ujar Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dalam kunjungannya ke KUD Mina Tani Lamongan dan Koperasi Kareb Bojonegoro (16/7). Adanya sebuah pedoman sangat penting dan dibutuhkan untuk mensukseskan program amnesti pajak.

Amnesti pajak bagi UKM sangat berguna. Selain bisa membersihkan kekayaannya dan membantu penerimaan negara sekaligus juga menerbitkan administrasi keuangan mereka. Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Braman Setyo menjelaskan amnesti pajak untuk UMKM diperuntukkan ke  WP (Wajib Pajak) yang beromzet Rp. 4,8 miliar. Dalam hal ini ada dua skema tarif. Pertama, tarif sebesar 0,5% bagi WP yang mendeklarasikan harta sampai Rp 10 miliar dengan melampirkan surat pernyataan omzet. Kedua, sebesar 2% bagi WP yang mengungkapkan harta lebih dari Rp 10 miliar dengan melampirkan surat pernyataan omzet.

Tarif tebusan untuk UMKM tak ada tahapan waktu, berlaku sejak 1 Juli awal sampai berakhirnya amnesti pajak pada 31 Maret 2017. “Karena itu kami berharap pelaku UKM bisa memanfaatkan masa waktu berlakunya tax amnesty,” tambah Baman Setyo. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyampaikan saat ini ada 600.000 ribu WP UKM yang terdaftar. UKM ini adalah yang memiliki omzet kurang dari Rp. 4,8 miliar dalam setahun. “Banyak UKM yang pembukuannya tercecer atau tidak rapi, atau belum bayar pajak. Bila ikut amnesti pajak maka pajak yang lalu tidak diutak atik,” jelas Bambang. Pajak mulai 2015 ke belakang tidak akan diutak-atik lagi oleh Ditjen Pajak.

Salah satu yang masih menjadi kelemahan UKM pada umumnya adalah adminstrasi, keuangan dan manajemen yang masih belum profesional. Banyak UKM berpotensi maju dan mampu bersaing dalam hal kualitas produk-produknya, namun karena administrasi keuangan dan manajemen yang tidak baik akhirnya menjadi tak berkembang. Kurangnya sumber daya manusia dari kalangan profesional di kancah UKM juga menjadi persoalan tersendiri yang harus dicarikan solusinya.

Amnesti pajak adalah program yang berpotensi besar untuk memicu perubahan di kalangan UKM. Amnesti pajak adalah sebuah tanggungjawab bersama dari seluruh unsur masyarakat, termasuk UKM yang ingin membuktikan rasa kebangsaan dan memberikan kontribusinya pada bangsa dan negara demi tercapainya kesejahteraan bersama. Namun untuk itu, pertama-tama harus segara ada pedoman pelaksanaan dari Kemenkop dan UKM yang akan memudahkan UKM untuk berpartisipasi dalam program amnesti pajak.