Presiden Jokowi sepakat bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global yang harus bersama-sama diwujudkan dengan terus bekerja sama dan saling bertukar pengalaman.

Namun Presiden mengingatkan bahwa kondisi masing-masing negara tidaklah sama. Untuk itu diperlukan solusi yang secara spesifik menyesuaikan diri dengan keadaan suatu negara dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan. Hal ini pula yang diangkat sebagai tema utama acara World Culture Forum di Bali (10 – 14 Oktober 2016) yaitu Culture for An Inclusive Sustainable Planet. “Tujuan pembangunan keberlanjutan di tiap negara sama dengan tujuan di tingkat global, tetapi cara mencapainya harus memperhatikan kondisi, budaya, dan perspektif lokal. Karena itu kita semua perlu terus bekerja sama, terus bertukar pengalaman,” tutur Presiden.

Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya dalam mengimplementasikan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s). Konsep pembangunan berwawasan lingkungan dan budaya yang dicangkokkan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah. Presiden menjelaskan Indonesia sudah berupaya mewujudkan pembangungan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka acara The 17th Assembly Meeting of International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Working Group on Environmental Auditing (WGEA) di Jakarta (25/10/2016). “Perjalanan Indonesia dalam mewujudkan praktik keberlanjutan sudah terkandung dalam RPJM 2015-2019 yang sejalan dengan Sustainable Development Goals,” jelas Presiden.

Hal senada juga ditegaskan oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution, dalam acara press briefing ketiga yang digelar Kantor Staf Presiden pada hari yang sama. Dalam acara yang dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, hadir sejumlah menteri di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri BUMN Rini Soewandi, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. Secara keseluruhan detil-detil bagaimana kebijakan pembangungan berkelanjutan dalam RPJM 2015 – 2019 yang telah dicanangkan Presiden Jokowi dijelaskan Menko Perekonomian, Darmin Nasution dan para menteri lainnya sesuai bidang, tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam RPJM 2015 – 2019, pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar-dasar hukum sebagai panduan bagi seluruh mitra dan pemangku kepentingan di Indonesia dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan. Kerangka hukum tersebut telah diterapkan pada sejumlah upaya seperti pemberantasan pencurian ikan di lautan Indonesia. Misalnya memerangi praktik illegal fishing untuk menjaga bio diversitas laut dan melindungi sumber daya maritim Indonesia. “Begitu juga komoditas alam seperti batu bara dan kelapa sawit yang sebelumnya menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi, sekarang sudah mulai menerapkan praktik usaha yang berkelanjutan,” tutur Presiden.

Mengawal pembangunan berkelanjutan memang tak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya suatu masyarakat. Kebudayaan harus melekat sebagai bagian integral dari proses pembangunan karena sumber daya alam, baik di laut maupun di daratan, selalu terkait dengan siklus kehidupan masyarakat yang terekspresikan dalam budaya mereka. Hal ini juga jelas tercermin dalam sejumlah tujuan SDG’s, antara lain: (1) Menjamin pendidikan yang berkualitas (2) Mencapai kesetaraan gender (3) Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi (4) Menjamin akses terhadap sumber energi yang bersih dan terjangkau (5) Mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif dan membuka lapangan pekerjaan (6) Mengurangi kesenjangan (7) Keberlanjutan kota dan komunitas (8) Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (9) Bertindak terhadap perubahan iklim (10) Melestarikan kehidupan bawah laut dan melindungi kehidupan di darat.