Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah agar jangan lagi Jakarta sentris tapi harus Indonesia sentris. “Kita tidak ingin semua diatur dan diselesaikan oleh pemerintah pusat,” tegas Presiden.

Berpikir dan bertindak sentralistik sudah bukan zamannya lagi. Sudah tidak tepat lagi mempertahankan pola lama yang Jakarta Sentris. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki wilayah untuk menangani penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Kewenangan yang diberikan kepada Presiden melalui UU No 23 tahun 2014 meliputi sejumlah hal. Salah satunya urusan penguatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, lalu urusan peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya.

Selain itu, kewenangan Presiden juga meliputi urusan penanganan konflik sosial dan pengembangan kehidupan demokrasi. “Indonesia adalah Negara kesatuan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke sehingga diperlukan alat pengikat persatuan dalam semangat demokrasi dan kebhinekaan,” tegas Presiden Jokowi dalam kesempatan Rapat Terbatas (Ratas) tentang urusan pemerintahan umum (30 Mei 2016). Dalam kaitan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini sangat mendasar sebagai acuan bagi para penyelenggara birokrasi pemerintah daerah.

Secara tegas dan jelas Presiden meminta agar pemerintah daerah tidak bersikap tergantung pada pusat lagi. “Kita tidak ingin semua diatur dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. Tidak semua hal harus dilempar ke Jakarta,” ujar Presiden. Dengan kebijakan otonomi daerah seharusnya memang tidak lagi ada pola sentralistik di kepala para pemimpin daerah. Urusan pemerintah pusat sudah jelas tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014. Hanya untuk persoalan-persoalan sebagaimana diatur oleh UU itulah pemerintah daerah menyerahkannya pada pemerintah pusat.

Pemerintah daerah harus bersikap lebih antisipatif dalam merespon berbagai persoalan yang ada di daerah masing-masing.  Lebih lanjut Presiden menyatakan bahwa unsur-unsur daerah, terutama para pemimpin daerah yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) harus bekerja secara sinergis serta  lebih pro-aktif. Para pemimpin daerah adalah pihak yang seharusnya paling tahu tentang berbagai persoalan atau potensi daerah masing-masing. Mereka harus bisa mengambil inisiatif untuk  menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di daerah dan mengembangkan potensi daerahnya. Pemerintah Daerah harus lebih antisipatif. “Jangan reaktif, seperti pemadam kebakaran”, ujar Presiden.

Presiden mengatakan bahwa di era demokratis dan keterbukaan saat ini, setiap permasalahan yang timbul di masyarakat harus diselesaikan dengan pendekatan baru, dengan cara-cara dialogis. Presiden percaya bahwa dialog yang dilakukan secara terbuka dan transparan akan bisa mencegah konflik sosial sekaligus memekarkan demokrasi yang substantif di daerah. “Saya minta beberapa hal itu betul-betul diperhatikan dalam pengaturan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah”, demikian ditegaskan Presiden sebagai arahan Ratas urusan pemerintahan umum.

Berpikir dan bertindak antisipatif pada dasarnya merupakan kemampuan yang memang harus dimiliki oleh para pemimpin daerah maupun pemimpin di level apa saja. Dinamika kehidupan di era tehnologi informasi yang serba cepat saat ini menuntuk kemampuan para pemimpin untuk membaca dengan cepat berbagai perkembangan keadaan, memetakannya dan kemudian mengantisipasinya.