Peraturan harus disederhanakan. Presiden telah perintah Mendagri untuk menghilangkan sekitar 3000 Perda yang bermasalah dan berhenti membuat regulasi. Semua itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintah.

Dalam berbagai kesempatan, tak henti-hentinya Presiden Jokowi memerintahkan para pejabat di jajaran birokrasi pemerintah untuk bekerja dengan efisien dan efektif. Berulang-kali Presiden dengan tegas mengatakan akan menindak langsung para pejabat yang tidak bisa bekerja secara efisien dan efektif. Selain memangkas peraturan-peraturan yang berbelit-belit untuk mempercepat proses perijinan apapun, sumber daya manusia dalam jajaran birokrasi tentu harus bisa mendukung dan melaksanakan perintah Presiden.

Presiden menegaskan bahwa kita sekarang berada di wilayah Asean Economic Community dan indeks daya saing global kita di bawah Singapura, Thailand dan Vietnam. ‚ÄúPadahal kita negara besar. Peringkat kita di ease of doing business 109. Vietnam saja 90. Kunci untuk mengubah hal ini ada di Bapak-ibu sekalian. Tidak ada yang lain. Di perijinan terutama,‚ÄĚ tegas Presiden dalam rapat kerja dengan seluruh jajaran eselon 2 di gedung Dhanapala, Jakarta (7-6-20166).

Para pejabat eselon 2 dikumpulkan karena Presiden menyadari mereka adalah kunci perubahan untuk menjadikan birokrasi lebih efektif dan efisien. Percuma kebijakan dibuat tapi kalau implementasi tidak dilakukan oleh para direktur dan oleh para asdep.  Kebijakan apapun yang dibuat tidak akan terlaksana. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menjelaskan pada wartawan tentang rasionalisasi PNS secara alamiah. Wacana kebijakan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan para PNS. Kekhawatiran pemerintah akan melakukan rasionalisasi bagi 1 juta PNS.

Presiden Jokowi menjelaskan tentang wacana rasionalisasi PNS bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan agar belanja pegawai kementerian atau lembaga di APBN bisa lebih efisien. Namun demikian, Presiden menyampaikan bahwa rasionalisasi yang dimaksud dalam wacana tersebut akan dilakukan secara alamiah. “Kita lakukan rasionalisasi secara alami. Artinya, dalam setahun misalnya pensiun 120 ribu orang, nanti pada tahun ke-5 kita hanya menerima 60 ribu orang. Nanti akan berkurang banyak sekali,” jelas Presiden pada wartawan. Intinya tetap pada upaya yang sesuai prosedur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kinerja birokrasi pemerintah.

Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saat ini belanja pegawai mencapai 33,8 persen dari total APBN. Artinya, sekitar Rp 720 triliun habis hanya untuk belanja pegawai. Dengan adanya rasionalisasi alamiah, setidaknya negara dapat berhemat sekitar 25% dari belanja pegawai. Presiden menerangkan bahwa rasionalisasi alamiah tersebut akan dilakukan hingga mencapai jumlah target yang dimaksud. “Kalau itu dilakukan, nantinya suatu saat akan tercapai (jumlah tersebut). Sehingga efisiensi belanja pegawai betul-betul bisa kita lakukan,” tambahnya. Presiden juga menegaskan bahwa rasionalisasi ini tidak akan dilakukan dalam jangka pendek karena wacana ini baru sebatas konsep dari kementerian dan belum resmi diajukan kepada Presiden.

Peraturan harus disederhanakan. Presiden telah perintah Mendagri untuk menghilangkan sekitar 3000 perda yang bermasalah dan berhenti membuat regulasi.  Selama ini banyak pejabat yang membuat peraturan tapi akhirnya malah mengenai mereka sendiri. Yang harus dilakukan adalah menyederhanakan atau mempercepat semua proses. Bukan menambah rumit. Presiden meminta agar tidak menambah lagi kantor-kantor juga kewenangan-kewenangan. Cukup memperbaiki yang sudah ada. Inilah inti dari efisiensi dan efektivitas, memperbaiki dan meningkatkan kapasitas yang sudah ada dan yang menjadi kunci untuk itu adalah para pejabat eselon 2.