Pemerintah terus menjaga momentum kegiatan ekonomi dengan menggali sumber penerimaan baru dan mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Dunia yang menyatu. Barangkali itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan dunia yang makin terintegrasi dan terhubung. Peristiwa yang menimpa sebuah negara dengan cepat akan diketahui dan kerap membawa pengaruh di negara lain, terutama dalam bidang ekonomi.

Lihat saja, bagaimana Tiongkok yang tingkat pertumbuhannya terus menurun dari 2 digit menjadi 7,8 persen pada 2012 dan tinggal 6,9 persen pada 2015 mempengaruhi negara yang memasok komoditas ke negeri Tirai Bambu ini, termasuk Indonesia. Di sisi lain ekonomi dunia yang hanya tumbuh 2,4 persen juga memberi tambahan tekanan, terutama karena 11 persen ekspor kita masuk ke pasar Tiongkok.

Akibatnya, harga komoditas, seperti minyak dan gas, batubara, kelapa sawit, dan pertambangan lainnya jatuh pada titik terendah. Alhasil, penerimaan negara dari sektor tersebut mengalami penurunan, karena nilai objek pajaknya juga menurun cukup besar.

Pelemahan pun menggerogoti sektor-sektor yang selama ini memberikan kontribusi cukup besar seperti konstruksi, perdagangan, industri manufaktur, dan ekspor dan impor. Sektor-sektor tersebut, volume hingga pertumbuhannya kira-kira hanya separuh dari tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, potensi penerimaan pajak 2016 akan tergerus cukup signifikan.

Di tengah situasi ini, pemerintah ingin agar APBN tetap menjadi instrumen fiskal yang kredibel. Dan melalui pembelanjaan yang ditujukan pada program prioritas diharapkan tetap dapat menjaga momentum kegiatan ekonomi. Sehingga kesempatan kerja bertambah, kemiskinan dikurangi, dan kesenjangan dipersempit.

Melalui Amnesti Pajak (efektif 18 Juli – 31 Maret 2016), pemerintah berpeluang mendapatkan uang tebusan Rp 165 triliun, sedangkan besaran defisit dari APBN diasumsikan 2,5 persen dari PDB. Sejauh ini Amnesti Pajak disambut antusias oleh masyarakat luas. Sosialisasi yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mendapatkan sambutan luar biasa di Surabaya, Medan, dan Jakarta, paling tidak dari jumlah peserta yang hadir.

Indeks Harga Saham Gabungan yang mencerminkan kepercayaan masa depan ekonomi Indonesia juga langsung melesat ke angka 5.127 terhitung sejak Amnesti Pajak efektif dimulai pada 18/7/2016. Sementara pada Jumat, 5/8/2016, indeks sudah melesat ke angka 5.420

Presiden terus mendorong agar pemerintah daerah segera menyerap anggaran, terutama di sepuluh provinsi dengan jumlah dana mengendap terbesar. Yakni, DKI Jakarta (Rp 13,9 triliun), Jawa Barat (Rp 8,034 triliun), Jawa Timur (Rp 3,9 triliun), Riau (2,86 triliun), Papua (Rp 2,59 triliun), Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun), Banten (Rp 1,52 triliun), Bali (Rp 1,4 triliun), dan Aceh (Rp 1,4 triliun).

Keseriusan pemerintah untuk menambah pemasukan, memperketat pengeluaran, dan mempercepat serapan anggaran menuai hasil positif. Data yang dilansir Badan Pusat Statistik yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi nasional pada triwulan II-2016 menunjukkan tren menguat. Produk domestik bruto (PDB) mencapai nilai Rp 3.086,6 triliun, atau pertumbuhan sebesar 5,18 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Angka ini di atas periode yang sama tahun 2014 dan 2015, masing-masing 4,96 persen dan 4,66 persen.

Sementara cadangan devisa juga mengalami kenaikan. Data Bank Indonesia, per akhir Juli 2016 mencapai US$ 111,4 miliar, lebih tinggi dari posisi Juni 2016 sebesar US$ 109,8 miliar. Posisi cadangan devisa per akhir Juli 2016 tersebut cukup untuk membiayai 8,5 bulan impor atau 8,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Berbagai indikator tersebut menunjukkan masih kuatnya fundamental ekonomi Indonesia. Bila hal tersebut dibarengi dengan keberhasilan paket kebijakan ekonomi, khususnya yang menyasar kemudahan berusaha (index ease of doing business), maka perbaikan ekonomi berada di jalur yang benar.