Perombakan kabinet diperlukan untuk menjawab tantangan ekonomi global dan persaingan global.  Selain itu, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat.

Presiden Jokowi telah mengumumkan komposisi kabinet baru pada tanggal 27 Juli 2016 di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah nama baru dipastikan mengisi pos-pos kementerian. Pergeseran dan perubahan posisi menteri tersebut adalah sebagai berikut:

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya: Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan: Wiranto

Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati

Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukito

Menteri PPN/Kepala Bappenas: Bambang Brodjonegoro

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhajir Effendy.

Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Sofyan Djalil

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Eko Putro Sandjojo.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Asman Abnur

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Archandra Tahar

Menteri Perindustrian: Airlangga Hartarto

Kepala BKPM: Thomas Trikasih Lembong

 

Pergantian ini, seperti dikemukakan oleh Presiden Jokowi, didasarkan pada evaluasi terhadap kinerja kementerian selama setahun terakhir dan juga untuk menjawab kebutuhan utama melakukan akselerasi pembangunan di tengah-tengah perkembangan ekonomi dunia yang masih bergerak lambat. Perubahan ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat, dan mengurangi pengangguran.

Seperti sudah pernah dikemukakan oleh Presiden Jokowi, saat ini adalah momentum yang menentukan apakah Indonesia bisa melesat menjadi negara yang unggul atau tidak. Ketika banyak negara besar mengalami berbagai macam tantangan domestik maupun regional, Indonesia memiliki kesempatan untuk berlari menuju ke baris terdepan dalam persaingan global. Tantangannya tentu tidak ringan.

“Ada yang bisa bertahan, ada yang pimpinan negaranya jatuh, ada yang negara jatuh karena ekonominya jatuh. Hampir semua negara mengalami tekanan, tidak ada yang bisa lolos dari tekanan itu,” ungkap Presiden Jokowi di depan para pendukung dan relawannya pada tanggal 24 Juli 2016.

Tantangan pertama tentu saja keterbatasan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi-misi Nawacita, termasuk dan terutama untuk membangun infrastruktur strategis di seantero wilayah Nusantara. Presiden Jokowi memperkirakan bahwa dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur selama 5 tahun kepemimpinannya bisa mencapai Rp 4.900 triliun.

Oleh karena itu, inisiatif yang dihasilkan bersama oleh DPR dan Pemerintah melalui pengesahan UU Pengampunan Pajak merupakan sebuah keputusan penting dalam memanfaatkan momentum tadi. Amnesti pajak juga memberikan kesempatan pada warga negara Indonesia untuk turut serta menjadi patriot bangsa membangkitkan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Ini merupakan pengejawantahan dari “berdiri di atas kaki sendiri” atau Berdikari. Bukan hanya karena pemerintah, tapi karena keterlibatan seluruh komponen bangsa.

Berikutnya adalah tantangan menjaga kekompakan atau soliditas, kecepatan, dan saling mendukung demi mengakselerasi pembangunan. Kepercayaan di antara para pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Dalam konteks kerja kolektif, semua komponen memegang peranan yang sangat penting. Keunggulan individu memang penting, namun tantangan terbesar yang dihadapi bangsa ini memerlukan pengerahan energi bersama yang hanya dapat diwujudkan dengan memperkuat persatuan.

Dalam konteks inilah, pergantian kabinet menjelang 2 tahun kepemimpinan Jokowi-JK menjadi sangat penting. Semangatnya adalah persatuan untuk mengakselerasi pembangunan. Hanya dengan persatuan, Indonesia dapat melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan selama ratusan tahun. Hanya dengan persatuan pula kita bisa menjadi negara besar yang disegani masyarakat internasional.