Ada sebanyak 56 juta Usaha Kecil Menengah (UKM) di  Indonesia dan 70% diantarnya terdiri dari UKM pangan. UKM terbukti memiliki kemampuan dan potensi menjadi penggerak ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 menunjukkan Provinsi Jawa Barat berada di peringkat kedua dalam jumlah dan jenis UKM per desa/kelurahan dengan jumlah total 16.405. Industri makanan dan minuman menempati posisi pertama dengan jumlah 4.023 UKM, disusul industri olahan dari kayu (3.987 UKM), industri anyaman (2.266 UKM), industri gerabah/keramik (1.828 UKM), serta industri konveksi dan tenunan (1.779 UKM). Data ini membuktikan potensi UKM sebagai penggerak perekonomian masyarakat sangat besar.

Data dari BPS juga menunjukkan pertumbuhan produksi industri (year on year) triwulan 1 2013 UKM mengalami kenaikan di industri makanan sebesar 10,76% dan industri minuman 9,41%.  Ini merupakan indikator bahwa industri makanan dan minuman yang banyak dikerjakan UKM memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun masalah rendahnya produktivitas UKM selama ini masih terjadi. Organisasi yang kurang profesional, penguasaan teknologi dan pemasaran yang lemah, serta rendahnya kualitas kewirausahaan dari para pelaku usaha adalah beberapa kendala yang dihadapi UKM.

Pengembangan ekonomi desa secara umum dan khususnya UKM antara lain terhambat karena usaha mikro kurang difasilitasi dengan akses terhadap permodalan, informasi, pasar, teknologi dan faktor-faktor penunjang bisnis lainnya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dalam bentuk affirmative action atau tindakan keberpihakan dari pemerintah daerah untuk mengembangkan UKM dan perekonomian desa. Terutama untuk sektor-sektor industri yang memiliki potensi besar seperti industri makanan dan minuman yang banyak dijalankan oleh UKM di berbagai daerah. Presiden Jokowi terkait hal ini sudah membuat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, yaitu 9% untuk tahun 2016 dan akan turun lagi menjadi 7% pada tahun 2017.

Saat ini industri dalam negeri tidak hanya dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dari dalam, tetapi juga harus bersaing di pasar masyarakat ekonomi ASEAN. Produk dalam negeri hanya akan bisa bersaing dengan produk luar jika mutunya lebih baik dan harga kompetitif. Pembinaan dan pendampingan perlu dilakukan oleh pemerintah agar UKM pangan Indonesia lebih optimal meningkatkan potensi pasar dalam negeri.

Strategi pengembangan bisnis atau UKM tidak bisa semata-mata didasarkan pada aspek target pertumbuhan ekonomi. Hal yang lebih penting adalah menciptakan aktivitas ekonomi yang kondusif di tingkat desa sebagai wujud pengembangan usaha desa guna mendorong peningkatan pendapatan. Dengan cara ini akan dapat diwujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan. Komitmen dalam pemberdayaan UKM harus melibatkan otoritas atau kewenangan penyelenggara pemerintahan sebagai Pembina UKM.

Hubungan kerjasama antar dunia usaha dan pemerintah daerah perlu senantiasa dijaga agar dapat saling sinergi. Oleh karena itu, salah satu peran yang diemban oleh provinsi adalah mengkoordinasikan dan menyerasikan kebijakan dan program penyelenggaraan pembinaan usaha ekonomi masyarakat. Ada dua pihak yang diharapkan berperan aktif dalam mengembangkan UKM. Pertama, Pemerintah Daerah (Pemda) yang bisa membantu dalam soal regulasi, program maupun bantuan teknis dan permodalan. Kedua adalah pihak swasta. Sektor swasta bisa melakukan kemitraan pendampingan atau permodalan untuk turut memajukan UKM sebagai ujung tombak perekonomian bangsa.