Itulah salah satu penegasan Presiden untuk memperbesar anggaran yang dapat meningkatkan  kapasitas produksi nasional.

Dalam arahannya pada Rapat Kerja Pemerintah di depan pejabat  Eselon II Kementerian/Lembaga, Selasa, 7 Juni 2016 Presiden mengatakan pentingnya memperbesar porsi anggaran belanja modal produktif. Tujuannya, meningkatkan kapasitas produksi negara lewat pembangunan.

Presiden memberi contoh peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priok, dari 5 juta TEUs ke 10 juta TEUs, bahkan ke 15 juta TEUs. Demikian juga pembangunan terminal III Bandara Soekarno Hatta untuk meningkatkan jumlah pergerakan pesawat per jam adalah contoh belanja modal produktif.

Di sisi lain Presiden menyinggung belanja yang tidak produktif,  yaitu  pembangunan gedung perkantoran. Menurut Presiden, semakin tinggi sebuah gedung, keperluan listrik, AC, furnitur, dan biaya pemeliharaan semakin tinggi. Biaya ini cenderung naik setiap tahun yang akan memberatkan anggaran.

Di tengah kelesuan ekonomi yang berimbas pada penurunan penerimaan pajak, arahan Presiden  menjadi pelecut untuk  mengubah pola lama. Kini anggaran yang ada harus digunakan untuk sektor-sektor produktif yang memberi nilai tambah.

Pola money follow function diubah menjadi money follow programme.  Melalui penajaman ini, Presiden percaya program yang telah disusun bisa dilaksanakan  dengan baik, karena ada dukungan anggaran untuk menjalankan program tersebut.

Tidak seperti sebelumnya, dimana anggaran langsung terbagi mengikuti fungsi dalam organisasi sehingga pemakaiannya tidak terarah. Yang terjadi adalah uang tersebut dipakai untuk hal-hal yang kurang perlu.

Itulah sebabnya Presiden menegaskan, dalam membuat  program agar tidak perlu terlalu banyak dan uraian pekerjaan  menggunakan kata-kata bersayap.  Misalnya saja pemberdayaan, peningkatan, pengembangan, dsb. Kata-kata tersebut dinilai Presiden tidak jelas maksudnya sehingga  sehingga sulit dikontrol. “Langsung saja, misalnya beli pupuk! Beli bibit!” tandas Presiden

Bila dilihat, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 berusaha mengakomodasi apa yang diharapkan Presiden. Salah satu startegi yang ditempuh adalah memperkuat stimulus yang diarahkan  untuk meningkatkan kapasitas produksi peningkatan daya saing.

Itulah sebabnya kementerian yang bertanggungjawab pada bidang yang memberi landasan peningkatan kapasitas produksi diberi anggaran besar. Dari total belanja APBN sebesar Rp 2.095,7 triliun yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga adalah Rp 784, 1 triliun. Bila kita rinci lagi Rp 103,8 triliun masuk ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Rp 48,465 triliun merupakan anggaran Kementerian Perhubungan.

Kedua kementerian ini  getol membangun infrastruktur mulai dari pelabuhan, bandara, jalan raya, rel KA, waduk, dsb.

Sebagai gambaran  Kementerian Perhubungan pada 2015 telah meresmikan 3 pelabuhan penyeberangan, 3 pelabuhan, 3 bandara, dan 1 stasiun. Sedang tahun 2016 hingga 18 Mei telah diresmikan 9 pelabuhan penyeberangan, 51 pelabuhan, 7 bandara, dan 3 stasiun kereta api.

Pembangunan pelabuhan penyeberangn, pelabuhan, bandara, dan stasiun akan meningkatkan konektivitas antar wilayah membuka isolasi untuk meningkatkan kapasitas arus orang, barang, dan jasa. Dengan demikian dalam jangka panjang akan merangsang pertumbuhan ekonomi  antar daerah dan  antar wilayah.

Sementara pembangunan waduk, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier yang tengah dikerjakan Kementerian PUPR akan meningkatkan pasokan air ke persawahan untuk menjamin ketersedian pangan nasional .

Berbagai proyek tersebut jelas akan mengakselerasi kapasitas produksi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi. Kalau ini berjalan sesuai rencana,target jumlah pengangguran sebesar 5,2 – 5,5 persen, angka kemiskinan 9 – 10 persen, dan gini rasio 0,39 yang tertuang dalam APBN 2016 akan tercapai.